Data Harga Komoditas Dagang Pokok Dan Strategis Kota Manado Periode Maret Minggu Ke 2 Hingga Maret Minggu Ke 3 Tahun 2019

Download di sini: Data_KomoditasDagangPokokDanStrategis-Mar2~Mar3-2019_Manado

Hari Konsumen Nasional 2019

Bandung, 19 Maret 2019.

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) bekerja sama dengan Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN), dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar pameran dengan tema “Edukasi Pameran” di halaman lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat pada 19—20 Maret 2019.
Pameran ini dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan dibuka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pameran ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 yang acara puncaknya akan berlangsung besok, Rabu (20/3). “Melalui pameran ini diharapkan konsumen Indonesia semakin cerdas dan berdaya sesuai dengan tema Harkonas 2019 yaitu ‘Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya’. Selain itu, diharapkan konsumen semakin teredukasi dan semakin tahu hak dan kewajibannya. Kita juga mendorong para produsen untuk bertanggung jawab, memenuhi janji dan komitmennya agar tidak ditinggalkan konsumen,” ungkap Mendag.

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggriono menambahkan, tema “Edukasi Konsumen” merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan strategi nasional perlindungan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017. Arah kebijakan strategi nasional perlindungan konsumen adalah memperkuat pondasi dan mempercepat implementasi perlindungan konsumen dengan memprioritaskan sembilan sektor yang menjadi tugas fungsi sepuluh kementerian/lembaga terkait. Kesembilan sektor prioritas tersebut adalah obat dan makanan, jasa keuangan, jasa transportasi, listrik dan gas rumah tangga, jasa telekomunikasi, jasa layanan kesehatan, niaga elektronik, perumahan, barang elektronik, telematika, serta kendaraan bermotor.

Pameran ini terbagi dalam sembilan zona disesuaikan dengan sembilan sektor prioritas. Pameran ini menampilkan 90 stan yang terdiri dari 60 stan pelayanan pengaduan komsumen dan 30 stan
produk unggulan usaha kecil, mikro, dan menengah dari Jawa Barat. Peserta pameran ini berasal dari instansi pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi. Instansi pemerintah terdiri atas Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jawa Barat, Komisi Penyiaran Indonesia, serta Ombudsman Indonesia. “Pameran Harkonas ini memiliki konsep yang berbeda dari pameran pada umumnya. Pameran ini juga dimeriahkan dengan gelar wicara, kuis, dan permainan interaktif yang bertujuan memberikan edukasi kepada konsumen,” ujar Veri.

Pada kesempatan ini, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pameran Harkonas kali ini merupakan kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa barat untuk menyosialisasikan pentingnya
perlindungan konsumen kepada masyarakat. “Diharapkan melalui pameran ini masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan meningkatkan daya saing para pelaku usaha, menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang/jasa yang berkualitas dan aman digunakan serta mengikuti standar yang berlaku,” kata Ridwan Kamil. Setelah pembukaan, Mendag dan Ridwan Kamil berkesempatan meninjau pameran dan berbincang dengan peserta. Selain itu, Mendag dan Ridwan Kamil juga menandatangani deklarasi “Aku Cinta Produk Indonesia” di sela peninjauan pameran.

Bandung, 20 Maret 2019.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, Kementerian Perdagangan berupaya mendorong kualitas dan daya saing produk dengan meningkatkam angka Indeks Keberdayaan Konsumen. Hal ini diungkapkan Mendag saat memberikan sambutan di acara peringatan puncak Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 yang mengusung tema “Saatnya Konsumen Indonesia
Berdaya”. Acara yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung di Bandung, Jawa Barat hari ini, Rabu (20/3). Peringatan puncak Harkonas ke-7 ini terselenggara atas kerja sama Kemendag dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasonal (BPKN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kemendag menargetkan peningkatan angka Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) di tahun 2019 menjadi sebesar 45. Berdasarkan hasil survei tahun 2018, Kemendag mendapatkan angka Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) sebesar 40,41 atau meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 33,70,” jelas Mendag.

IKK merupakan dasar untuk menetapkan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuan dalam berinteraksi dengan pasar. Hasil IKK tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Konsumen Indonesia telah menuju Level Mampu yang sebelumnya hanya berada pada Level Paham. “Level Mampu artinya konsumen Indonesia telah mampu menggunakan hak dan kewajibannya sebagai konsumen untuk menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri. Dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen dalam menggunakan hak dan kewajibannya, maka tidak hanya akan menguntungkan konsumen itu sendiri, tetapi juga akan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan saya saing produknya,” ujar Mendag. Mendag juga menjelaskan, ada tiga mandat dari Presiden Joko Widodo yang diemban Kemendag, yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersedian bahan pokok, meningkatkan kinerja ekspor, serta membangun dan merevitalisasi pasar. Dari ketiga mandat tersebut, terdapat dua pilar yang harus diperhatikan Kemendag yang terkait dengan pemberdayaan konsumen seperti memfasilitasi produsen untuk tumbuh berkembang serta maju dan memberdayakan konsumen.

“Pemerintah saat ini meletakkan perhatian sangat mendalam kepada konsumen, dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, standar kualitas produk, harga, dan ketepatan ukuran,” imbuh Mendag. Dalam sambutannya, Mendag juga menyampaikan program perlindungan konsumen tahun 2019. Program pertama, yaitu meningkatkan kesadaran “Menjadi Konsumen yang Berdaya”. Konsumen dilindungi secara hukum untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan berhak mendapat keterangan secara jelas dan jujur tentang semua produk, baik barang dan jasa dengan ukuran yang tepat.

Mendag menyampaikan, Kemendag siap memberikan pelayanan dan menerima keluhan kepada semua konsumen se-Indonesia, 24 jam 7 hari, 365 hari nonstop. Konsumen dapat menghubungi saluran pengaduan di nomor: 021-344-1839, surat elektronik: pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, atau situs resmi di: http://konsumen-indonesia.go.id Program kedua, yaitu Kemendag telah melakukan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah provinsi secara berkelanjutan. “Kita harus terus menggalakkan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen, mulai dari pendidikan dan pembinaan produsen-produsen untuk pemenuhan standar dan pengendalian mutu, tertib niaga, pengawasan barang beredar, pengukuran secara tepat, hingga memastikan tertib niaga di semua pasar dan gerai transaksi perdagangan,” jelas Mendag. Untuk lebih memotivasi pelayanan di daerah provinsi, tahun ini Kemendag memberikan penghargaan kepada enam Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen yang telah menjadi penggerak dan contoh dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerahnya. Adapun Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, Papua Barat, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Harkonas ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 diperingati setiap tahunnya dan tahun ini bersamaan dengan peringatan Hari Konsumen Sedunia yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret. Acara puncak Harkonas 2019 dihadiri sebanyak 5000 peserta yang terdiri atas bupati, walikota, kepala dinas, mahasiswa, pelaku usaha, serta pegawai dan jajaran Kemendag.
Peresmian 251 Kantor Unit Metrologi Legal Seluruh Indonesia Cetak Rekor Muri Pada program ketiga, Kemendag juga meresmikan 251 Kantor Unit Metrologi Legal (UML) di seluruh Indonesia.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Perdagangan. Peresmian ini juga memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai peresmian kantor pemerintah terbanyak yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kantor UML yang diresmikan dibagi dalam empat regional. Regional I sebanyak 71 UML berada di wilayah Sumatra; Regional II sebanyak 77 UML berada di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat; Regional III sebanyak 36 UML berada di wilayah Kalimantan; serta Regional IV sebanyak 67
UML berada di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. “Dengan diresmikannya UML di tingkat kota/kabupaten diharapkan kepuasan publik terhadap pelayanan kemetrologian dalam hal kebenaran pengukuran dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di daerah,” ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono. UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UTTP) dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal. Adapun pelayanan yang diberikan berupa pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, dan timbang seperti timbangan berat, neraca emas, timbangan dacin, meter kayu, meter air, dan pompa ukur bahan bakar minyak (SPBU).

Kriteria UML yang diresmikan yaitu memiliki dukungan dan komitmen dari Pemerintah daerah, telah memperoleh predikat daerah tertib ukur, membangun sarana dan prasarana kemetrologian secara mandiri, serta rutin menyampaikan laporan bulanan terkait pelayanan kemetrologian. “Salah satu pilar untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah terciptanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dari UTTP yang digunakan dalam berbagai kegiatan transaksi perdagangan,” jelas Veri. Pemberian jaminan kebenaran hasil pengukuran tersebut dilakukan melalui pemberian cap tanda terasah yang berlaku terhadap UTTP untuk jangka waktu tertentu melalui proses tera dan tera ulang.

“Pemerintah bersikap tegas dalam mengenakan sanksi terhadap pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terkait ketentuan standar mutu, label, manual kartu garansi, kebenaran, pengukuran kuantitas, serta kesesuaian terhadap ketentuan tata niaga perdagangan. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangannya dengan benar dan sesuai ketentuan yang ditetapkan,” pungkas Veri.

Kegiatan lain yang juga mencetak rekor MURI yaitu Edukasi Perlindungan Konsumen yang dilakukan secara serentak di 11 Perguruan Tinggi di Bandung yang digelar BPKN. Kegiatan Edukasi Perlindungan Konsumen tersebut dilakukan pada 12 Maret 2019 lalu dan merupakan rangkaian acara menjelang peringatan Harkonas 2019.

(Sumber: Siaran Pers Kementrian Perdagangan RI, Harkonas 2019)

Data Harga Komoditas Dagang Pokok Dan Strategis Kota Manado Periode Maret Minggu Ke 1 Hingga Maret Minggu Ke 2 Tahun 2019

Download di sini: Data_KomoditasDagangPokokDanStrategis-Mar1~Mar2-2019_Manado

Data Harga Komoditas Dagang Pokok Dan Strategis Kota Manado Periode Februari Minggu Ke 4 Hingga Februari Minggu Ke 1 Tahun 2019

Download disini: Data_KomoditasDagangPokokDanStrategis-Feb4~Mar1-2019_Manado

Hari Konsumen Nasional 2019 – Aksi Peduli UTTP

Hari Konsumen Nasional 2019

Data Harga Komoditas Dagang Pokok Dan Strategis Kota Manado Periode Februari Minggu Ke 3 Hingga Februari Minggu Ke 4 Tahun 2019

Download di sini: Data_KomoditasDagangPokokDanStrategis-Feb3~Feb4-2019_Manado