Indonesia-Korea Selatan Teken MoU Tingkatkan Fasilitasi Ekspor Impor

 

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor Indonesia bersama negara mitra dalam skema perjanjian internasional. Untuk itu, Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga National Single Window (LNSW) menandatangai nota kesepahaman (MoU) dengan Korea Selatan yang diwakili Korean Customs
Services (KCS) mengenai Electronic Certificate of Origin Data Exchange to Facilitate the Free Trade Agreement Implementation di Denpasar, Bali, pada hari ini, Selasa (2/4). Penandatanganan ini sejalan dengan amanat pada Trade Facilitation World Trade Organization.

MoU ditandatangani Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Kepala LNSW Djadmiko, dan Komisioner KCS Kim Yung Moon.
“Untuk meningkatkan perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan peraturan dan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi pertukaran data secara elektronik di
bidang perdagangan. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan dokumen dengan pihak yang terlibat di dalamnya,” ungkap Oke.

Oke menyampaikan, dalam MoU tersebut kedua negara sepakat melakukan pertukaran data untuk meningkatkan pelayanan perdagangan, implementasi fasilitasi perdagangan, dan efisiensi biaya
transaksi perdagangan. Selain itu, MoU ini juga sebagai sarana meningkatkan perdagangan dan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan sekaligus menghilangkan penyalahgunaan surat keterangan asal (SKA) produk-produk Indonesia. Menurut Oke, tren peningkatan daya saing dari pasar global dan domestik mengharuskan Indonesia mengadopsi praktik dan standar perdagangan yang lebih inovatif dalam mendorong pelaksanaan fasilitasi perdagangan.

Pertemuan dan kesepakatan yang dilakukan hari ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan program digital melayani (Dilan) untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia dan Korea Selatan. “Selanjutnya, akan ada peningkatan metode pertukaran informasi perdagangan, sistem telekomunikasi terbuka, serta pengembangan prosedur, standar, dan praktik yang selaras untuk dokumentasi perdagangan,” terang Oke.

Sementara itu, Heru menyampaikan MoU ini akan membuka jalan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang yang lebih luas. Bahkan, Ditjen Bea dan Cukai dan KCS telah menyepakati pertukaran pegawai untuk melakukan pelatihan dan meningkatkan pengalaman. “MoU ini merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kerja sama antara kedua belah pihak. Penandatanganan MoU akan memungkinkan tercapainya tujuan bersama fasilitasi perdagangan dalam kerangka ASEAN-KOREA Free Trade Agreement untuk memastikan pembinaan perdagangan yang sah, pertumbuhan ekonomi, dan untuk menjaga perlindungan masyarakat. Selain itu, juga untuk mempercepat arus informasi antar pemerintah dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional,” tutur Heru.

Djadmiko menambahkan, dengan penandatanganan MoU ini menandai dimulainya pertukaran data elektronik antara Indonesia dan Korea Selatan. “Inisiasi ini akan menjadi pelopor pertukaran data bilateral antara Indonesia dengan negara mitra ASEAN yang memanfaatkan INSW Gateway. Selain itu, hal ini akan menegaskan kembali komitmen dan sinergi dalam mengamankan pelaksanaan fasilitasi perdagangan antarnegara yang sah,” imbuhnya. Sementara itu, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Olvy Andrianita menjelaskan SKA (Certificate of Origin/CoO) adalah dokumen perdagangan internasional yang menyatakan bahwa barang-barang dalam pengiriman ekspor sepenuhnya diperoleh, diproduksi, atau diproses di negara tertentu. Selain itu, SKA dapat juga berfungsi sebagai deklarasi oleh eksportir.

Seiring kemajuan zaman, bidang perdagangan dituntut untuk memodernisasi dan menemukan solusi terhadap masalah yang masih ada, seperti penyalahgunaan SKA, percepatan prosedur dan
pemeriksaan retroaktif. Pengiriman elektronik SKA menjadi salah satu solusi karena menawarkan peningkatan dalam transparansi, mengurangi biaya, serta menghemat waktu dalam proses
administrasi bea cukai, eksportir, importir, bank, dan pemangku kepentingan lainnya. “Pertukaran data SKA diharapkan dapat memastikan akurasi data, meningkatkan transparansi perdagangan, memastikan efisiensi biaya perdagangan, serta mengawal impelementasi fasilitasi perdagangan,” terang Olvy.

Sejak 2012, Indonesia telah menciptakan sistem SKA secara elektronik, yaitu e-SKA atau e-CoO. Sistem ini menggunakan sistem terpusat berbasis jaringan untuk menghubungkan semua otoritas penerbit regional yang ditunjuk Kemendag. Sistem e-CoO juga mengirim data CoO untuk dipertukarkan secara internasional, yang saat ini digunakan untuk INSW dan ASEAN Single Window (ASW). “Komitmen ini adalah salah satu bukti pentingnya penggantian dokumen kertas dengan pertukaran data elektronik. Penyederhanaan prosedur dan biaya perdagangan diharapkan dapat meningkatkan fasilitasi perdagangan dan memperlancar arus barang untuk proses ekspor dan impor,” pungkas Olvy.

(Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 2 April 2019.)

 

Data Harga Komoditas Dagang Pokok Dan Strategis Kota Manado Periode Maret Minggu Ke 3 Hingga Maret Minggu Ke 4 Tahun 2019

Download di sini: Data_KomoditasDagangPokokDanStrategis-Mar3~Mar4-2019_Manado