Pacu Pertumbuhan Industri, Insentif Fiskal Bagi Pengusaha Terbit Tahun Ini

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri tanah air. Salah satunya dengan mengusulkan insentif fiskal super tax deduction untuk investasi sektor industri. Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut akan  disahkan dalam waktu dekat.

“Peraturan Pemerintah (PP) tersebut telah diparaf oleh seluruh kementerian yang terkait, sehingga fasilitas super tax deduction untuk vokasi hingga 200 persen itu tinggal ditandatangani oleh Bapak Presiden,” papar Menperin di Jakarta, Kamis (13/6).

Ia menyampaikan, insentif tersebut merupakan keringanan pajak yang diberikan atas kontribusi industri dalam program penciptaan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sektor manufaktur. “Dengan ini, pemerintah dan sektor industri melakukan co-production SDM industri, karena mereka yang paling tahu kebutuhan akan SDM, maka diharapkan ikut menyiapkan,” ujarnya.

Untuk bertransformasi ke era industri digital, dibutuhkan reskilling agar SDM di bidang industri  mampu berkompetisi. Upaya tersebut merupakan strategi menangkap peluang bonus demografi yang masih akan dialami Indonesia hingga 15 tahun ke depan. Momentum tumbuhnya jumlah angkatan kerja yang produktif ini diyakini bisa menggenjot kinerja dan daya saing industri manufaktur nasional. “Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, aspirasi besarnya adalah mewujudkan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030,” jelas Menperin.

Fasilitas super tax deduction juga akan diberlakukan untuk investasi riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan perusahaan. Hal ini untuk mendukung Indonesia menuju ekonomi era baru yang berbasis inovasi atau disebut innovation economy. “Seluruh kementerian yang terkait sudah melakukan sinkronisasi, sehingga diharapkan pada semester pertama tahun ini sudah bisa selesai,” tegas Airlangga.

Salah satu syarat yang perlu dipenuhi perusahaan apabila ingin mendapat insentif pajak dari kegiatan R&D adalah hasil riset yang dilakukan harus berdampak besar pada perekonomian nasional seperti peningkatan daya saing produk, peningkatan ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Airlangga menyebut, dengan adanya kebijakan keringanan pajak bagi para pelaku industri, diharapkan mampu bisa menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di tanah air, sehingga menciptakan multiplier effect, termasuk membuka lapangan pekerjaan serta menambah  penerimaan negara sesudah nantinya industri-industri tersebut terbangun. “Insentif fiskal diperlukan dalam upaya mendorong investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur,” tuturnya.

Simulasi pemberian insentif pajak ini, misalnya perusahaan membangun pusat inovasi (R&D) di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp1 miliar, pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak Rp3 Miliar selama lima tahun kepada perusahaan tersebut. “Jadi besar pengurangannya, dari biaya litbangnya dikalikan tiga,” jelas Menperin.

Sedangkan gambaran untuk investasi di bidang vokasi, apabila perusahaan menjalin kerja sama dengan SMK dalam bentuk pelatihan dan pembinaan vokasi, penyediaan alat industri, hingga kegiatan pemagangan dengan menghabiskan biaya Rp1 miliar, maka pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak sebesar Rp2 miliar kepada perusahaan tersebut.

Mengikuti perkembangan dan tantangan sektor manufaktur, Pemerintah melakukan perubahan struktur organisasi Kemenperin berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian (Download disini). Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang bertugas menyelenggarakan pembangunan SDM industri.

Perubahan struktur Kemenperin juga bertujuan untuk memacu kompetensi kinerja institusi serta mempercepat pelaksanaan tugas-tugas prioritas Kemenperin baik di bidang operasional maupun pengawasan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian melantik dan mengambil sumpah empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Eselon I di Lingkungan Kemenperin. Adapun pejabat Eselon I yang dilantik, Abdul Rochim sebagai Direktur Jenderal Industri Agro serta Doddy Rahadi sebagai Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. Selanjutnya, Eko Suseno Agung Cahyanto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan  Masrokhan sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi. Menperin mengatakan, dirinya mengingatkan kembali kepada para pejabat yang baru dilantik, bahwa Kemenperin memiliki program kerja acuan yang akan dijalankan pada 2019.

Program prioritas Kemenperin antara lain menetapkan kebijakan industri 4.0 melalui Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (Indi 4.0) untuk acuan kesiapan perusahaan dalam bertransformasi. Kemudian penyiapan SDM industri dan fasilitas industri melalui program vokasi dan link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan industri, serta program e-Smart IKM.

Kemenperin juga menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang roadmap Making Indonesia 4.0 dan regulasi terkait super tax deduction. Selanjutnya, membuat ekosistem inovasi melalui pusat inovasi dan pengembangan SDM. “Kita juga mengkampanyekan Making Indonesia 4.0 untuk menggaet investasi dan juga mengekspor produk inovasi kita, misalnya dalam Hannover Messe 2020,” ujar Menperin.

Airlangga mengungkapkan, para Pejabat Eselon I yang dilantik berusia relatif lebih muda dibanding pejabat-pejabat sebelumnya, sehingga diharapkan bisa menjadi jembatan bagi generasi-generasi selanjutnya di jajaran Kemenperin. “Karena itu, saya harap kontribusi dan kerja sama saudara sekalian untuk mencapai target dari program prioritas Kemenperin melalui inovasi nyata dan perbaikan yang konkret,” pesannya.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 13 Juni 2019.

Ikuti “Pop Up Store” di Paris, Indonesia Jangkau Pasar Dunia

 

Sebanyak tiga merek fesyen Indonesia, yaitu SOE Jakarta, Wilsen Willim, dan Kaula Leatherworks berpartisipasi dalam kegiatan pop up store di L’Exception. L’Exception merupakan toko yang mengusung tema khusus (concept store) ternama di kawasan Forum des Halles, Paris, Prancis. SOE Jakarta dan Wilsen Willim telah rutin memamerkan karyanya dalam Paris Fashion Week. Namun, untuk pertama kalinya, kini mereka mengikuti kegiatan pop up store pada 14—23 Juni 2019. Sedangkan, Kaula Leatherworks akan menyelenggarakan lokakarya pembuatan aksesoris dari bahan kulit pada 26— 29 Juni 2019 di tempat dan program yang sama.

“Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melihat animo masyarakat Paris dan warga dunia terhadap desain fesyen dari Indonesia. Hal tersebut mengingat lokasi pop up store ini berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau siapa pun,” ujar Atase Perdagangan Paris, Megawati.

Pop up store ini diselenggarakan Rendezvoo, sebuah agen fesyen di Paris dengan mengangkat tema French Kiss Asia. Kegiatan ini melibatkan tujuh negara yaitu Indonesia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, China, Vietnam, dan Prancis.

“Kami optimis produk yang ditampilkan mampu memenuhi tren yang sedang berkembang, yaitu fesyen yang etis dan berkelanjutan. Kami juga selalu melibatkan para pengrajin dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan bahan yang digunakan dalam produk kami,” ungkap desainer SOE Jakarta, Monique.

Megawati menambahkan, pembukaan acara telah berlangsung pada 13 Juni 2019 lalu dan dihadiri oleh para buyers, pelaku fesyen, serta jurnalis Prancis. Dalam kesempatan tersebut turut disuguhkan aneka hidangan dan alunan musik khas Indonesia.

“Dengan demikian, selain bisa melihat potensi para desainer Indonesia, para undangan diharapkan juga dapat merasakan secara langsung kelezatan aneka makanan dan minuman serta keindahan musik Indonesia,” terangnya.

Selama periode 2016—2018, permintaan Prancis terhadap produk fesyen meningkat sebesar 6,16 persen. Hal tersebut sejalan dengan tren peningkatan ekspor produk fesyen Indonesia ke Prancis sebesar 6,04 persen pada periode yang sama, serta pertumbuhan ekspor produk tersebut 4,58 persen di tahun 2018.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 13 Juni 2019.

Kementerian Perindustrian Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal.

“Terdapat empat kawasan industri yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di Indonesia,” kata Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Ignatius Warsito sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/6).

Keempat kawasan industri tersebut adalah Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Estate. Pengembangan area ini menjadi salah satu upaya mendukung pemberlakuan sertifikasi produk halal pada 17 Oktober 2019.

“Keempatnya telah mengajukan diri ke Kemenperin untuk mengembangkan kawasan industri halal. Dari mereka, baru Modern Cikande yang telah launching,” ungkap Warsito.

Kemenperin mencatat, Batamindo Industrial Park berencana mengembangkan zona halal seluas 17 hektare (Ha) dari total area seluas 320 Ha, kemudian Bintan Industrial Estate seluas 100 Ha dari 320 Ha secara total, dan Modern Cikande seluas 500 Ha. Sedangkan, Jakarta Industrial Estate Pulogadung berencana mengembangkan zona halal untuk produk mode, farmasi dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium halal, serta halal center. Warsito optimistis bakal banyak perusahaan yang berminat masuk ke dalam kawasan industri halal seiring dengan tren penggunaan produk halal yang semakin meningkat.

“Bahkan, bukan hanya sektor industri, di dalam kawasan tersebut nantinya juga ada banyak sektor pendukungnya. Mulai dari kantor sertifikasi halal hingga transportasi logistiknya yang juga halal. Jadi, akan ada pelayanan sertifikasi halal yang bisa one stop service di sana, dia punya laboratoriumnya, dan tenaga verifikasinya,” paparnya.

Warsito menambahkan, dalam pengembangan kawasan industri halal, Kemenperin memiliki tugas untuk menetapkan standardisasi, memberikan insentif, serta memfasilitasi promosi dan kerja sama teknis. Nantinya, aspek-aspek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian. Aspek insentif juga diusulkan dalam pelayanan satu atap untuk mendapatkan sertifikat halal. Adapun kriteria kawasan industri halal, antara lain memiliki manajemen kawasan industri halal, memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium untuk pemeriksaan dan pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih sesuai dengan persyaratan halal, memiliki sejumlah tenaga kerja yang terlatih dalam jaminan produk halal, serta memiliki pembatas kawasan industri halal. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu memanfaatkan potensi kawasan industri halal. Hal ini seiring besarnya permintaan produk halal baik di masyarakat domestik maupun global.

“Tahun 2019, pemerintah menargetkan capaian industri halal bisa menembus hingga USD25 miliar pada perdagangan dunia, atau naik 20 persen dibanding tiga tahun lalu,” tuturnya.

Airlangga pun menyampaikan, pihaknya berharap kepada para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan industri halal bisa mendukung upaya peningkatan ekspor produk-produk halal Indonesia ke sejumlah negara Timur Tengah.

“Yang bisa kami lakukan adalah menyakinkan pasar luar negeri bahwa proses produk halal Indonesia sudah baik,” ujarnya. Terkait dengan pengembangan produk halal, lanjut Airlangga, Kemenperin juga terus memperbarui beberapa hal termasuk mengenai Logistik Berikat yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. “Salah satunya gateway ekspor untuk produk makanan halal,” pungkasnya.

Sumber: Siaran Pers, Kementrian Perindustrian RI, 12 Juni 2019

Kemenperin Bikin ‘Fitting Room’ sebagai Ekosistem Bisnis Industri Fesyen

Kementerian Perindustrian akan membuat platform yang menghubungkan ekosistem bisnis industri fesyen yang terdiri dari suplier bahan baku, desainer, penjahit dan industri fesyen dalam konsep yang dinamakan “Fitting Room”. Platform tersebut bakal dibuat tahun ini sebagai salah satu wujud penerapan digitalisasi sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Selain mengintegrasikan supply chain industri fesyen,melalui platform ini juga akan memberikan kemudahan kepada konsumen dalam membeli produk fesyen sesuai dengan ukuran tubuhnya tanpa harus datang kepada penjahit,” kata Direktur Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian E. Ratna Utarianingrum di Jakarta, Selasa (11/6).

Ratna mengungkapkan, proyek percontohan tersebut bakal diuji coba dahulu kepada IKM fesyen di Jawa Barat. “Kami berharap IKM fesyen di kota lainnya juga dapat mengimplementasikan industri 4.0,” ujarnya. Apalagi, industri fesyen nasional mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Kemenperin mencatat, Indonesia berhasil mengekspor produk fesyen hingga USD14,29 miliar pada tahun 2018 atau meningkat 7,75% dari tahun 2017 yang hanya mencapai USD13,29 miliar.

“Hal ini menunjukkan bahwa industri fesyen Indonesia memiliki daya saing komparatif yang cukup tinggi di pasar internasional,” jelasnya.

Selain itu, industri fesyen turut mendorong pertumbuhan gemilang di sektor industri tekstil dan pakaian jadi pada triwulan I tahun 2019, yang mencatatkan posisi tertinggi dengan capaian 18,98 persen. Kinerja ini melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen di periode yang sama. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, industri tekstil dan produk tesktil (TPT) dalam negeri mampu kompetitif di kancah global karena telah memiliki daya saing tinggi. Hal ini didorong lantaran struktur industrinya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan produknya juga dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar internasional.

“Dengan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran permintaan dari pakaian sehari-hari (basic clothing) menjadi pakaian fungsional seperti baju olahraga, industri TPT nasional pun perlu membangun kemampuan produksi dan meningkatkan skala ekonomi agar dapat memenuhi permintaan di pasar domestik maupun ekspor,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan, pemerintah menyadari produk IKM Indonesia memiliki pasar yang terus meningkat. Maka itu, para penggiat IKM termasuk sektor fesyen menjadi salah satu tombak ekonomi kerakyatan yang tahan terhadap krisis ekonomi global.

“Untuk itu, Kemenperin terus berupaya mengembangkan IKM melalui berbagai program, antara lain peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kualitas produk, standardisasi, fasilitasi mesin atau peralatan serta promosi dan pameran batik di dalam dan luar negeri,” sebutnya.

Gati menambahkan, guna meningkatkan akses pasar bagi pelaku IKM, Kemenperin memiliki program e-Smart IKM yang menjalin kerja sama dengan beberapa marketplace. Melalui program e-Smart ini produk IKM di dorong untuk memasuki pasar online, sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena dapat diakses oleh konsumen dari berbagai daerah.

“Kami juga mendorong agar para pelaku IKM untuk memperoleh berbagai fasilitas pembiayaan seperti KUR, dan lembaga pembiayaan perbankan atau non perbankan lainnya untuk memperkuat struktur modalnya. Dengan demikian, diharapkan IKM nasional dapat tumbuh signifikan dan daya saingnya meningkat,” imbuhnya.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 11 Juni 2019

Data Harga Komoditas Dagang Pokok Dan Strategis Kota Manado Periode Juni Minggu Ke 1 Hingga Juni Minggu Ke 2 Tahun 2019

Download disini: Data_KomoditasDagangPokokDanStrategis-Jun1~Jun2-2019_Manado

Kemenperin Optimistis Kinerja Industri Semen Semakin Moncer

Kinerja industri semen diproyeksi lebih moncer pada tahun 2019 dibanding dengan 2018. Hal ini karena didorong upaya pemerintah untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif di Tanah Air.

“Setelah pemilu, aktivitas industri manufaktur diharapkan akan kembali berjalan normal,” kata Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto P. di Jakarta, Senin (10/6).

Adie optimistis, pertumbuhan sektor IKFT yang mencakup industri semen, akan menyentuh di angka 4,3% sepanjang tahun ini. Target tersebut melonjak dari capaian pada kuartal I tahun 2019 sebesar 3,6%.

“Dalam jangka panjang, industri semen akan tetap tumbuh signifikan. Hal ini seiring gencarnya proyek infrastruktur dan pembangunan properti,” ungkapnya. Bahkan, utilisasi industri semen tahun ini bakal lebih baik dari tahun lalu atau di atas 75%. Utilisasi ini memperhitungkan pasar domestik dan ekspor yang terus berkembang.

“Kami berharap membaiknya ekonomi kita pascapemilu ini setidak-tidaknya memberikan leverage bagi utilisasi kapasitas kita sekarang,” imbuhnya.

Guna mendongkrak penjualan semen tahun ini, salah satu alternatif bagi industri adalah ekspor. Kemenperin menargetkan, ekspor semen dan klinker bisa mencapai 7 juta ton pada 2019, naik 24% dibandingkan 2018 sebanyak 5,64 juta ton. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan konsumsi semen di pasar domestik melalui beberapa peluang proyek yang sedang berjalan, terutama yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya, program pembangunan sektor infrastruktur, properti, dan manufaktur. Langkah lainnya, Kemenperin mengarahkan kepada industri penggilingan semen (grinding plant) di dalam negeri yang menggunakan bahan baku klinker, diharapkan dapat menyerap dari produksi lokal. Upaya ini guna mengurangi impor produk serupa. Airlangga menjelaskan, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif sehingga industri semen nasional dapat tumbuh dan berkembang.

“Kami juga mendorong diversifikasi produk barang-barang dari semen serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) semen secara wajib,” imbuhnya. Saat ini pasar semen domestik mengalami kelebihan pasokan. Kapasitas produksi industri semen terintegrasi di dalam negeri mencapai 109,9 juta ton per tahun, sementara konsumsi pada tahun 2018 sekitar 69,6 juta ton.

“Industri semen di dalam negeri memang kondisinya sedang over capacity. Dahulu pertumbuhan permintaan semen memang tinggi, sehingga investor berlomba-lomba membuat pabrik dan investasi namun dalam perjalanannya pertumbuhan tidak sebesar yang diperkirakan sehingga saat ini terjadi over capacity,” jelas Menperin.

Di samping itu, yang juga menjadi hal penting, Kemenperin meminta kepada pelaku industri semen di dalam negeri agar terus membangun ekosistem inovasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat baik di tingkat regional maupun internasional. Inovasi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan karena lebih efisien terutama dalam mengatasi kelebihan kapasitas produksi semen nasional.

“Industri semen diharapkan dapat melakukan transformasi sesuai dengan perkembangan teknologi terkini di era revolusi industri 4.0 yang dapat diterapkan secara bertahap,” tutur Menperin. Hal ini untuk mencari langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi proses produksi agar mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Airlangga, pembangunan industri strategis seperti pabrik semen perlu dijaga keberlanjutannya karena membawa efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, antara lain penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan industri kecil berbasis semen yang bisa dikembangkan.

“Industri semen merupakan industri yang dapat mendorong penumbuhan industri lokal khususnya untuk industri barang dari semen,” tegasnya.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 10 Juni 2019

Bertemu Australia, Mendag RI Bahas Tiga Isu Perdagangan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita membahas tiga isu perdagangan saat bertemu Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham di sela-sela kegiatan G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy di Tsukuba, Jepang, Sabtu (8/6).

“Hari ini kita membahas tiga isu penting yaitu perkembangan ratifikasi Indonesia−Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), dan reformasi WTO, “ ujar Mendag.

Pada pertemuan tersebut, Mendag menjelaskan tiga isu yang dibahas yaitu perkembangan ratifikasi Indonesia−Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), dan reformasi WTO. Pertama, kedua negara menyepakati IA-CEPA masuk ke dalam proses ratifikasi setelah ditandatangani. Untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha, Indonesia dan Australia akan mempercepat proses tersebut agar secara resmi dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

“Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian proses ratifikasi IA-CEPA agar kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia-Australia dapat segera diimplimentasikan,” lanjut Mendag.

Kedua, Indonesia sebagai negara koordinator meminta dukungan Australia untuk lebih fleksibel dalam mengenakan tarif dagang terhadap negara anggota RCEP yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Australia.

“Kita meminta Australia untuk tidak mengenakan tarif dagang yang terlalu tinggi kepada negara anggota RCEP yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Australia,” kata Mendag.

Mendag juga menambahkan bahwa Indonesia mendorong seluruh negara anggota untuk bersikap realistis dan bersedia menyepakati langkah dalam mencapai penyelesaian perundingan secara substansial di akhir tahun ini. Ketiga, Indonesia mendukung reformasi WTO. Menurut Mendag, perlu adanya perbedaan yang jelas antara proses dan substansi dalam reformasi WTO. Hal tersebut juga telah disampaikan pada pertemuan Menteri Perdagangan APEC 2019 di Chili beberapa bulan lalu. Fokus dan prioritas reformasi WTO saat ini adalah pada pemilihan anggota Appellate Body. Reformasi WTO diharapkan dapat mengembalikan fungsi WTO secara efektif dan memulihkan sistem perdagangan multilateral, serta kredibilitas WTO di mata dunia.

Selain melakukan pertemuan dengan Australia, Mendag juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan China, Wang Shouwen. Pada kesempatan tersebut, Indonesia meminta pengiriman langsung produk sarang burung wallet dan hasil pertanian Indonesia ke pasar China yang selama ini masih banyak diekspor melalui Viet Nam. Wamendag China menyambut baik permintaan Indonesia dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“China menyambut baik permintaan untuk produk sarang burung wallet dan hasil pertanian Indonesia dapat langsung masuk ke pasar China tanpa melalui negara lain,” kata Mendag.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 8 Juni 2019.

Data Harga Komoditas Dagang Pokok Dan Strategis Kota Manado Periode Mei Minggu Ke 4 Hingga Juni Minggu Ke 1 Tahun 2019

Download disini: Data_KomoditasDagangPokokDanStrategis-Mei4~Jun1-2019_Manado

Industri Manufaktur Indonesia Kian Menggeliat

Kondisi bisnis yang dihadapi oleh para pelaku industri manufaktur Indonesia terus membaik pada pertengahan triwulan kedua tahun 2019. Pendorong kenaikan adalah ekspansi yang lebih kuat pada output dan pertumbuhan pada permintaan baru. Hal tersebut tercemin dari data Purchasing Managers’ Index™(PMI™) manufaktur Indonesia yang dirilis oleh Nikkei yangmenunjukkan PMI manufaktur Indonesia pada Mei tahun ini sebesar 51,6, atau naik dibanding bulan sebelumnya yang ada di posisi 50,4. Poin PMI di atas angka 50 menandakan bahwa sektor manufaktur tengah ekspansif. Capaian bulan Mei 2019 merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2018. Pada periode bulan Mei memperlihatkan kepercayaan diri pelaku manufaktur Indonesia terus melonjak, perusahaan juga menaikkan jumlah tenaga kerja, dan menaikkan aktivitas pembelian.

“Kami melihat, para pelaku industri manufaktur masih tetap optimistis untuk melakukan ekspansi atau menambah investasi. Hal ini didukung dengan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia yang stabil dan kondusif, terutama pascapemilu kemarin,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (2/6).

Menperin optimistis, kinerja industri manufaktur semakin menggeliat. “Apalagi adanya infrastruktur transportasi yang semakin meningkat pesat dengan konektivitas wilayah timur dan barat Jawa, serta beberapa wilayah yang menjadi feeder dan hub di Indonesia,” paparnya.

Kemudian, potensi lainnya adalah pengalaman industrialisasi di Indonesia yang lebih dari 30 tahun sehingga telah memiliki pool of talent untuk sektor unggulan. “Guna menggenjot kinerja industri, pemerintah juga memprioritaskan pendidikan vokasi dan politeknik dengan memperkenalkan sistem link and match untuk mereformasi kurikulum,” imbuhnya.

Guna memacu investasi di sektor industri, Kementerian Perindustrian turut memfasilitasi sejumlah pembangunan politeknik di kawasan industri. Langkah strategis ini untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) kompeten yang sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. “Kami telah membangun politeknik, antara lain di kawasan industri Cilegon, Morowali, dan Kendal,” ungkap Menperin.

Selanjutnya, Kemenperin telah mengusulkan pemberian insentif fiskal berupa super deductible tax untuk industri yang aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi serta industri yang terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Insentif fiskal ini diyakini dapat menarik para investor di sektor industri sekaligus mendongkrak daya saingnya. Menanggapi data survei PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2019, Kepala Ekonom IHS Markit, Bernard Aw menyampaikan, pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia pada bulan Mei menjadi momentum mengumpulkan semangat optimisme menuju triwulan kedua tahun ini. “Kondisi permintaan yang semakin kuat mendorong perusahaan akan terus meningkatkan produksi pada bulan-bulan mendatang,” jelasnya.

Kenaikan yang berlanjut ini, menurutnya, juga akan meningkatkan kepercayaan diri di antara pelaku industri manufaktur di Indonesia. “Kami melihat, indeks output masa depan, tolok ukur ekspektasi bisnis, melonjak ke posisi tertinggi selama lebih dari dua tahun, menjadi kenaikan bulanan tertinggi (15,6 poin) tercatat dalam riwayat survei,” terangnya.

Menperin menambahkan, salah satu sektor manufaktur yang kian agresif berinvestasi di Indonesia, yakni industri elektronika. Misalnya, perusahaan elektronik asal Taiwan, Pegatron menggandeng industri elektronik nasional di Batam untuk memproduksi komponen dan perlengkapan wifi yang telah diekspor ke Amerika Serikat. “Mereka menyampaikan bahwa akan menaikkan jumlah produksinya dan memproduksi produk elektronika lainnya dalam kapasitas kerja sama dengan Satnusa. Selain itu, mereka juga sedang mencari lokasi baru investasi. Selain di Batam, mereka juga mempertimbangkan Jawa Timur,” ujar Menperin.

Di samping itu, Airlangga mengemukakan, ada beberapa industri asal China yang akan merelokasi pabriknya ke Asia Tenggara termasuk Indonesia yang menjadi tujuan utamanya. “Ada perusahaan tekstil, garmen, dan alas kaki yang sedang melihat lokasi baru di Indonesia. Selain itu juga industri kimia dan biokimia serta industri otomotif,” sebutnya.

Sektor-sektor tersebut merupakan industri yang sedang mendapat prioritas pengembangan oleh pemerintah Indonesia agar lebih berdaya saing global, karena termasuk yang berorientasi ekspor, padat karya, dan menjadi substitusi impor. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri-industri tersebut juga akan menjadi sektor pionir dalam penerapan industri 4.0 di Tanah Air.

“Saat ini menunjukkan persaingan ketat antara negara Asia yang berlomba-lomba mendapatkan keuntungan dari perang dagang AS-China dengan menjadikan negara-negara mereka menarik bagi investasi asing,” ungkapnya.

Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito menuturkan bahwa izin usaha industri atas nama PT Pegatron Technology Indonesia telah berlaku efektif mulai 15 Maret 2019. Pegatron akan membuat komponen produk smart-home (komputer, alat-alat telekomunikasi nirkabel, dan sebagainya) serta smartphone.

“informasi yang saya dapat dari pengelola kawasan industri Batamindo, Pegatron telah melakukan investasi awal senilai Rp50 miliar untuk membuat komponen produk smart-home yang berlokasi di Kawasan Batamindo, Batam. Apabila berjalan baik dan lancar, akan menambah investasinya ke depan. Memang total yang akan mereka gelontorkan mencapai USD1,5 miliar,” ungkapnya.

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), izin usaha Pegatron juga mencakup industri peralatan komunikasi. Bukan hanya memproduksi komponen produk smart-home. Pegatron juga akan memproduksi smartphone-chip Apple, yaitu untuk iPhone.

“Kalau dicermati dari lingkup izin usahanya, Pegatron juga memasukkan KBLI semi-conductor. Mungkin ke depan bisa jadi akan memproduksi serangkaian smartphone-chip ,” imbuhnya. Untuk itu, Pegatron menggandeng perusahaan elektronik Indonesia, PT Sat Nusapersada Tbk.

“Kami memang mendorong agar ada kemitraan dengan industri lokal seperti Sat Nusapersada dan yang lainnya,” tutur Warsito. Sat Nusapersada sendiri sudah menginformasikan kerja sama dengan Pegatron ini ke Bursa Efek Indonesia. Relokasi Pegatron ke Batam membutuhkan sedikitnya 10-15 hektare lahan.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 2 Juni 2019.