Fluktuasi Harga Tambang Internasional Pengaruhi HPE Periode Mei 2019

Fluktuasi harga internasional mempengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) periode Mei 2019. Dibandingkan dengan HPE periode April 2019, terdapat beberapa komoditas yang mengalami perubahan. Ketentuan HPE ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar (Download di sini). Permendag ini ditetapkan pada 25 April 2019 dan mulai berlaku 1 Mei 2019.

“HPE beberapa produk pertambangan mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan adanya fluktuasi harga internasional,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan. Sejumlah produk pertambangan yang dikenakan BK adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, nikel, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian. Perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil berdasarkan pada harga Asian Metal. Sedangkan konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, nikel, dan bauksit berdasarkan harga London Metal Exchange (LME).

Dibandingkan periode sebelumnya, produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga ratarata pada periode bulan Mei 2019 antara lain konsentrat mangan (Mn ≥ 49 persen) yang ditetapkan dengan harga rata-rata USD294,14 /WE atau naik 0,22 persen, konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) dengan harga rata-rata USD824,06/WE atau naik 8,90 persen, dan konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90 persen) dengan harga rata-rata USD896,46/WE atau naik 0,37 persen. Sedangkan produk yang mengalami penurunan dibandingkan HPE periode sebelumnya antara lain konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) dengan harga rata-rata USD 2.332,41/WE atau turun 0,63 persen, konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata USD 813,53/WE atau turun 4,81 persen, konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45 persen) dengan harga rata-rata USD 216,31/WE atau turun sebesar 0,79 persen, dan bauksit (Al2O3 ≥ 42 persen) dengan harga rata-rata USD 25,19/WE atau turun 0,05 persen.

Sementara itu, konsentrat besi (hematit, magnetit/Fe ≥ 62 persen), konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit/Fe ≥ 50 persen dan Al2O3 + SiO3 ≥ 10 persen), konsentrat pasir besi (lamela magnetit ilmenit/Fe ≥ 56 persen) dan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit ilmenit/Fe ≥ 54 persen), dan Nikel (Ni<1,7 persen) tidak mengalami perubahan.Menurut Oke, penetapan HPE periode Mei 2019 ini ditetapkan setelah memperhatikan berbagai masukan tertulis dan koordinasi dari berbagai instansi terkait.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 2 Mei 2019.

Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah, Kemendag Canangkan 13 Calon DTU dan 245 Calon PTU Tahun 2019

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mencanangkan 13 kabupaten/kota sebagai calon Daerah Tertib Ukur (DTU) dan 245 pasar sebagai calon Pasar Tertib Ukur (PTU) di 93 kabupaten/kota tahun 2019. Pencanangan ini berlangsung di Yogyakarta pada hari ini (30/4). Ketiga belas calon DTU tahun 2019, yaitu Kota Pariaman, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Samarinda, Kota Kendari, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Buru Selatan.

“Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah, khususnya pemerintah daerah tentang pentingnya kebenaran hasil pengukuran. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran,” kata Direktur Metrologi Rusmin Amin. Menurut Rusmin, program pembentukan DTU dan PTU merupakan program sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menjadi yang terpilih, calon DTU dan PTU harus melaksanakan kegiatan di antaranya pendataan alat ukur, sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta pelaksanaan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan. Selanjutnya Kementerian Perdagangan akan melakukan evaluasi dan penilaian untuk menentukan DTU dan PTU terpilih yang akan diumumkan pada akhir tahun 2019.

Direktorat Metrologi Ditjen PTKN, lanjut Rusmin, berperan dalam memastikan hak-hak konsumen dan penjual dapat terpenuhi secara adil sesuai kuanta barang yang diperjualbelikan. Masyarakat dapat langsung menerima manfaat dari pentingnya tertib ukur, terutama dalam melakukan transaksi perdagangan yang didasarkan pada ukuran, takaran, dan timbangan. “Pemerintah daerah diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan kemetrologian yang efektif, efisien, dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya memastikan tarif biaya retribusi pelayanan tera/tera ulang yang tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini agar sesuai dengan prinsip metrologi yaitu Pemerintah wajib menyediakan pelayanan kemetrologian kepada masyarakat demi terciptanya tertib ukur,” ujar Rusmin.

Selain itu, bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai DTU wajib menjaga komitmen melalui program kegiatan pengawasan serta penyuluhan dan pelayanan tera/tera ulang secara berkala. Kabupaten/kota juga wajib membentuk Unit Metrologi Legal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rusmin menambahkan, pembentukan DTU dan PTU dimulai pada 2010. Hingga tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 41 DTU atau sekitar 8 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Serta sebanyak 1231 PTU di 34 provinsi atau sekitar 13 persen dari jumlah pasar tradisional di Indonesia yang sebanyak 9.559 pasar.

“Diharapkan pembentukan DTU dan PTU tidak bersifat seremonial dan bisa menjadi bagian budaya masyarakat. Sehingga hal ini sesuai dengan slogan ‘Tertib Ukur Mencerminkan Budaya Jujur’ yang dapat melekat dan menjadi gaya hidup di masyarakat,” tandas Rusmin. Ke depannya, lanjut Rusmin, pembentukan DTU harus lebih disempurnakan lagi dengan mengedepankan peran aktif masyarakat di daerah. “Untuk itu, peran aktif pemerintah kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta sangat penting dalam proses pembentukannya,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan rapat koordinasi Progress Report bagi kabupaten/kota calon DTU yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana tahapan pembentukan DTU 2019 telah dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 30 April 2019.

Periode Mei 2019: Harga Referensi CPO Naik dan Biji Kakao Naik, BK CPO Nol dan Biji Kakao 5 persen

Harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Mei 2019 adalah USD 573,31/MT. Harga referensi tersebut naik 0,91 persen atau USD 5,19 dari periode April 2019 yang tercatat sebesar USD 568,12/MT. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar (Download disini). “Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah USD 750/MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/MT untuk periode Mei 2019,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan.

BK CPO untuk Mei 2019 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode April 2019. Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Mei 2019 sebesar USD 2.328,05/MT naik 4,49 persen atau USD 100,02 dari bulan sebelumnya yaitu sebesar USD 2.228,03/MT. Hal ini berdampak pada penguatan HPE biji kakao pada Mei 2019 menjadi USD 2.045/MT, naik 5,03 persen atau USD 98 dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD 1.947/MT. Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan menguatnya harga internasional.

Peningkatan ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017. Sedangkan untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 29 April 2019

Kemendag Dukung Peningkatan Ekspor Sektor Jasa Digital

Kementerian Perdagangan berupaya mendorong sektor jasa, khususnya jasa digital, agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekspor nasional. Sebagai upaya dini, Kemendag telah menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dengan bahasan utama mengenai potensi sektor jasa, terutama subsektor jasa digital di Jakarta, Selasa (23/4). “Jasa sebagai salah satu sektor yang dapat berkontribusi dalam peningkatan ekspor masih memerlukan perhatian lebih karena belum menjadi prioritas utama. Padahal, sektor jasa tidak dapat lepas dari seluruh lini perdagangan, termasuk ekspor. Sektor jasa juga selalu dijadikan hal yang dibahas secara khusus dalam setiap perundingan internasional. Sektor jasa bahkan telah memberikan kontribusi utama untuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” jelas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Arlinda di tempat terpisah.

Terkait hal tersebut, Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Kemendag Marolop Nainggolan juga mengungkapkan, pemerintah telah menentukan arah kebijakan pembangunan sektor perdagangan 2020—2024 dan akan mendorong sektor jasa agar dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor, yaitu sektor jasa bernilai tambah tinggi yang didorong inovasi dan teknologi, termasuk juga yang berorientasi pada penerapan industri 4.0. “Saat ini ekspor jasa terbesar adalah jasa perjalanan dan hal ini tentunya berkaitan dengan sektor pariwisata yang juga telah menjadi kontributor utama penerimaan devisa. Sedangkan untuk jasa digital, potensi kontribusi terhadap ekspor sebetulnya sangat besar namun kurang bisa teridentifikasi,” lanjut Marolop.

Penyebab hal tersebut, menurut Marolop, yaitu karena transaksi yang terjadi antara penyedia dan pembeli jasa dilakukan secara langsung. Beberapa jasa yang teridentifikasi antara lain pengembang gim, pemrogram situs web atau aplikasi, dan desain grafis. Namun, pelaku di bidang jasa tersebut sebagian besar juga tidak berbadan hukum sehingga aktivitas yang mereka lakukan
tidak dapat dimonitor. “Untuk itu, FGD ini menjadi kesempatan baik untuk menggali informasi dan masukan dari sisi pelaku usaha jasa digital agar kinerja mereka dapat berkontribusi nyata bagi ekspor,”ujar Marolop.

Para pelaku usaha di bidang digital yang menghadiri FGD tersebut yaitu PrivyID, Indoesia in Your Hand (IIYH), dan Nusatiga. Mereka memaparkan beberapa kendala yang dihadapi pelaku usaha jasa digital, antara lain yaitu keterbatasan modal yang umumnya memerlukan investasi yang besar dan masalah hak paten yang saat ini belum dapat diberikan untuk produk-produk aplikasi dan program komputer. PrivyID sebagai penyedia jasa tanda tangan digital pertama dan terbesar di Indonesia menyampaikan bahwa teknologi yang ada di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Jasa identitas digital sebagai lembaga certification authorities (CA) disebut memiliki peluang berekspansi ke pasar Amerika dan Australia karena aturan yang lebih terbuka di negara tersebut. Sementara untuk berekspansi ke Korea dan Eropa, dibutuhkan investasi yang lebih besar karena perturan yang berlaku di negara tersebut mewajibkan adanya infrastruktur di negara tujuan. Untuk itu, PrivyID menyampaikan akan segera melakukan penetrasi ke pasar Australia dan didukung penuh oleh Kemendag. “Kami akan mengawal penetrasi ekspor jasa ke Australia ini dan diharapkan dapat dilakukan peluncuran resmi ekspor jasa pada TEI di bulan Oktober 2019 mendatang,” ungkap Marolop.

Sementara itu, IIYH yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan, saat ini perusahaan mereka telah mempunyai tiga perwakilan, yaitu di Eropa, Amerika, dan Australia. IIYH aktif bergerak di bidang ekspor dan berharap dukungan dari pemerintah terhadap upaya IIYH yang akan berkolaborasi dengan calon mitra di luar negeri, maupun melalui kegiatan pameran dan misi dagang. Pada FGD tersebut juga disampaikan mengenai kebutuhan akan basis data yang valid di bidang jasa karena saat ini belum ada satu situs web yang terpusat menghimpun informasi pelaku jasa di Indonesia, terutama untuk kepentingan promosi ekspor. “Adanya suatu situs web khusus memungkinkan seluruh pelaku usaha jasa dapat terdaftar sehingga memudahkan calon buyer menemukan penyedia jasa potensial dari Indonesia,” pungkas Marolop.

Kemendag telah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan seperti FGD ini pada tahun lalu. Kali ini, pertemuan sudah lebih mengerucut pada subsektor jasa digital yang berpotensi untuk lebih dikembangkan ekspornya. Ini juga sejalan dengan fokus pemerintah saat ini dalam mengembangkan sektor-sektor yang dapat berkembang pesat di era industri 4.0 Sekilas mengenai ekspor Jasa Indonesia menurut data Bank Indonesia, total ekspor jasa Indonesia pada tahun 2017 tercatat sebesar USD 25 miliar dan total impor jasa Indonesia pada tahun yang sama tercatat sebesar USD 32,5 miliar. Sektor jasa penopang ekspor Indonesia adalah jasa travel, jasa konstruksi, dan jasa bisnis lainnya. Negara tujuan ekspor jasa utama Indonesia antara lain Jepang, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Belanda.

Pertumbuhan sektor jasa dalam perekonomian Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terkahir. Pada 2017, sektor jasa berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) sebesar 43,63 persen dan mengalami pertumbuhan tertinggi selama 7 tahun terakhir dibandingkan dengan sektor pertanian dan manufaktur

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 26 April 2019.

IKM sebagai Penggerak Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Industri kecil dan menengah merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Hal ini lantaran para pelaku IKM membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya serta masih kentalnya nuansa kekeluargaan dalam menjalankan unit usahanya. “IKM sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga saat ini berjumlah lebih dari 4,4 juta unit usaha atau mencapai 99 persen dari seluruh unit usaha industri di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di Jakarta, Selasa (23/4).

Dari jumlah unit usaha tersebut, IKM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 10,5 juta orang atau 65 persen dari total tenaga kerja sektor industri secara keseluruhan. Untuk itu, dalam upaya memacu daya saing IKM nasional, perlu didukung pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan pemafaatan teknologi terkini guna menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. “Selain itu, Kemenperin juga aktif mendorong perluasan akses promosi dan pasar bagi IKM, antara lain melalui penyelenggaraan atau fasilitasi keikutsertaan pameran baik tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya. Dalam hal ini, Kemenperin kerap menjalin kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Salah satunya, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenperin menggelar Pameran Apresiasi untuk Ibu Mufidah Jusuf Kalla sebagai Ibu Kerajinan Indonesia. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 54 pelaku IKM dari seluruh Indonesia yang menampilkan berbagai produk berupa kerajinan, batik dan fesyen.

Pameran tersebut dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 23 sampai 26 April 2019 di Plasa Pemaeran Industri, Gedung Kemenperin, Jakarta. Pameran dibuka langsung secara resmi oleh Ibu Mufidah Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Ketua Penyelenggara Pameran, Yanti Isfandiary Airlangga menyampaikan, pameran ini menjadi persembahan untuk Ibu Muffidah Jusuf Kalla yang telah mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk pengembangan IKM kerajinan di Indonesia.

“Dalam pameran ini, kami mengangkat nuansa adat Minang yang merupakan tanah kelahiran Ibu Mufidah Jusuf Kalla,” ungkapnya. Nuansa Minang sangat terasa menghiasi dekorasi di setiap sudut stan pameran, ditambah dengan prosesi acara pembukaan yang menampilkan tari khas melayu dan tari pasambahan gelombang lilin. Pengunjung pameran juga disuguhkan berbagai macam kuliner khas daerah Sumatera Barat.

“Tidak hanya memamerkan berbagai produk hasil karya para pelaku IKM, acara pameran juga dimeriahkan dengan fashion show yang menampilkan karya desainer-desainer lokal ternama Indonesia seperti Nita Seno Adji dan Sjully Darsono,” papar Yanti.  Selama pameran, akan diramaikan pula dengan Kesenian Irama Minang (KIM) yang merupakan sebuah permainan hiburan musik khas Sumatera Barat yang dikombinasikan dengan kuis berhadiah.

Mufidah Jusuf Kalla mengemukakan, selama menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum Dekranas, dirinya telah mengunjungi berbagai daerah dan melihat bahwa Indonesia memiliki potensi industri kerajinan yang sangat besar. Hal ini ditunjang dengan bahan baku dan kearifan lokal yang sangat melimpah, serta para perajin yang kreatif, inovatif dan tekun dalam menjalankan usahanya.

“Saya memberikan apresiasi kepada Kemenperin yang terus fokus melakukan pembinaan kepada para perajin di berbagai daerah, termasuk tanah kelahiran saya di Lintau Buo Tanah Datar,” ujarnya. Berkat bantuan dari Kemenperin, saat ini sudah ada Sentra dan Sekolah Tenun di Lintau Buo yang menjadi tempat belajar dan berproduksi songket bagi para perajin dan masyarakat Sumatera Barat. Kemenperin mencatat, jumlah sentra IKM tenun yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 369 sentra dengan jumlah perusahaan sebanyak 16.971 unit usaha. Industri tenun nusantara hingga saat ini terus berkembang dan telah berperan penting sebagai penggerak perekonomian daerah sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Kemenperin menargetkan ekspor produk tenun dan batik pada tahun 2019 mampu menembus USD58,6 juta atau naik 10 persen dibanding capaian tahun lalu sebesar USD53,3 juta. Ekspor tenun dan batik Indonesia mayoritas dikapalkan ke Jepang, Belanda dan Amerika Serikat.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 23 April 2019.

25th AEM Retreat, 22~23 April 2019, Phuket, Thailand.

Tingkatkan Investasi, Menteri Ekonomi ASEAN Tandatangani Protokol Ke-4 Amandemen ACIA

Para Menteri Ekonomi ASEAN menegaskan komitmennya dalam meningkatkan investasi di kawasan Asia Tenggara. Hal diwujudkan melalui penandatanganan protokol ke-4 amandemen
perjanjian investasi komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA) yang dilakukan di sela Pertemuan ASEAN Economic Minister Retreat (AEM) ke-25 di Phuket, Thailand, hari ini, Selasa (23/4).

“Perjanjian ACIA ini merupakan perjanjian investasi kawasan ASEAN yang terdiri atas empat aspek dari penanaman modal yaitu perlindungan, promosi, fasilitasi, dan liberalisasi investasi. Ke depan, setelah perjanjian ini ditandatangani, diharapkan dapat meningkatkan arus investasi langsung ke Indonesia dari negara ASEAN,” ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Protokol ke-4 Amademen ACIA ini memuat hal-hal di antaranya pengaturan yang lebih rinci untuk elemen Prohibition of Performance Requirements (PPR) sebagaimana elemen Trade Related Investment Measures (TRIMS) organisasi perdagangan dunia (WTO). Selain itu, mengenai kesepakatan pelarangan elemen terkait pasal “untuk memasok secara eksklusif dari wilayah barang-barang yang diproduksi oleh investasi tersebut ke regional tertentu atau ke pasar dunia” pada pasal PPR dan transisi daftar reservasi ACIA dari format single annex negative list menjadi two annex negative list dalam jangka waktu lima tahun.

Mendag menyampaikan, perjanjian ini akan berdampak besar bagi Indonesia, setidaknya dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan pekerja, dan peningkatan penerimaan negara seiring makin besarnya investasi. Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir atas masuknya investor asing ke Indonesia dan sudah harus bersiap diri dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Indonesia, lanjut Mendag, terus memperbaiki indeks persepsi dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB). Hal ini dibuktikan dengan peluncuran sistem sistem perizinan satu pintu elektronik (Online Single Submission/OSS) yang beroperasi tahun lalu. Hal ini untuk memudahkan pengurusan izin usaha di Indonesia yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan investasi di Indonesia.

Perkuat Perdagangan Jasa, Menteri Ekonomi ASEAN Tandatangani Perjanjian Perdagangan Jasa (ATISA)

Para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk memperkuat perdagangan jasa antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian perdagangan jasa ASEAN (ASEAN Trade in Services Agreement/ATISA) di sela pertemuan ASEAN Economic Minister (AEM) Retreat ke-25 di Phuket, Thailand pada hari ini, Selasa (23/4).

Penandatanganan ini dilakukan bersamaan dengan penandatanganan protokol ke-4 amandemen perjanjian investasi komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA).
Perjanjian ini merupakan peningkatan dari kerangka perjanjian jasa ASEAN (ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS) yang telah disepakati pada sidang AEM ke-44 di Siem Reap, Kamboja pada 2012 lalu. Komitmen yang diberikan pada perjanjian ATISA merupakan komitmen AFAS paket terakhir, yang terdiri atas AFAS paket ke-10, AFAS Keuangan Paket ke-9, dan AFAS Transportasi Udara Paket ke-11. Paket tersebut telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan ASEAN.

“ATISA akan meningkatkan akses pasar, investasi, serta peluang yang lebih luas bagi penyedia jasa dalam negeri ke sesama negara anggota ASEAN,” ujar Mendag. Mendag menyampaikan, adanya perjanjian ini dapat mengatasi hambatan bagi penyedia jasa di ASEAN, khususnya Indonesia. Selain itu, dapat menciptakan iklim usaha yang stabil dan dapat diprediksi untuk perdagangan jasa dan mempersiapkan integrasi dan liberalisasi sektor jasa di masa depan untuk ASEAN.

“Implementasi ATISA akan mendorong transparansi sekaligus berpotensi meningkatkan akses pasar bagi penyedia jasa di ASEAN. Selain itu, konsumen di sektor jasa mendapatkan keuntungan karena meningkatnya variasi pilihan atas produk-produk jasa yang terliberalisasi dan ditawarkan di ASEAN,” pungkas Mendag. Pada saat diimplementasikan, ATISA akan menjadi bagian ketiga dan final dari “troika” Perjanjian ASEAN. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan integrasi sektor di ASEAN bersama dengan perjanjian perdagangan barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA) dan ACIA.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 23 April 2019.

Punya Daya Saing Global, Ekspor Mainan Nasional Lampaui USD 319 Juta

Industri mainan menjadi salah satu sektor manuaktur yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Ini tercermin dari capaian nilai ekspor mainan anak-anak pada tahun 2018 yang menembus hingga USD319,93 juta atau naik 5,79 persen dibanding perolehan periode sebelumnya sebesar USD302,42 juta. “Industri mainan nasional telah menunjukkan daya saingnya di kancah global. Hal ini sekaligus mampu membuktikan bahwa Indonesia termasuk dalam negara-negara produsen utama untuk beberapa produk mainan unggulan yang telah mendunia,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (22/4).

Untuk itu, Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri mainan di dalam negeri. Apalagi, sektor tersebut tergolong padat karya dan berorientasi ekspor. Pada tahun 2017, nilai investasi industri mainan di Indonesia mencapai Rp410 miliar dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 23.116 orang. “Contohnya, PT Mattel Indonesia yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 10 ribu orang dengan nilai ekspor dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata di atas USD150 juta per tahun,” papar Menperin. Airlangga pun mengaku bangga karena Indonesia adalah produsen boneka merek Barbie terbesar di dunia yang dihasilkan oleh PT Mattel Indonesia. Perusahaan ini memasok 60 persen ke seluruh pasar global atau telah mengungguli produksi China. “Jadi, enam dari 10 boneka yang beredar di dunia itu berasal dari Indonesia, dibuat dengan tangan-tangan terampil anak bangsa kita,” ujarnya.

Menariknya lagi, Indonesia memiliki pabrik mobil dengan kapasitas produksi yang cukup besar mencapai 50 juta unit per tahun. “Pabrik Hot Wheels di Cikarang milik PT Mattel Indonesia adalah industri mobil mini yang kapasitasnya lebih besar 50 kali dari industri otomotif beneran,” ungkapnya. Hot Wheels merupakan mobilmainan diecast atau dibuat dari bahan logam yang dicetak. Tak cuma dari segi jumlah produksinya yang mencengangkan, Menperin menuturkan, pabrik ini juga sudah mengaplikasikan teknologi industri 4.0 pada proses produksinya. “ Selain mampu memproduksi Barbie dan Hot Wheels yang berkualitas, perusahaan ini juga memiliki kemampuan engineering lokal yang punya inovasi luar biasa membuat mesin canggih sendiri,” ungkapnya.

Dalam upaya memacu daya saing industri mainan nasional, pemerintah telah berupaya melindungi produk dan pasar dalam negeri serta menghindari gempuran produk impor yang tidak berkualitas melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Implementasi SNI ini mampu meningkatkan competitiveness produk dalam negeri,” ujar Airlangga. Selain itu, pemberlakuan SNI memberikan jaminan terhadap produk yang masuk ke pasar domestik merupakan yang berkualitas dan aman bagi konsumen serta menembus pasar ekspor. “Standar produk merupakan technical barrier yang dapat diterima oleh seluruh negara, karena memberikan efek positif, antara lain menjamin keamanan, keselamatan dan kualitas produk,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Mainan Anak (AMI) Sutjiadi Lukas memprediksikan, industri mainan dalam negeri pada tahun 2019 dapat tumbuh sebesar 10 persen secara year-on-year (yoy). Apalagi, potensi bisnis mainan di Tanah Air cukup prospektif. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar di kawasan ASEAN. “Dengan angka kelahiran rata-rata 4,5 juta jiwa per tahun, Indonesia dapat menjadi pasar terbesar se-Asia Tenggara,” terangnya. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, AMI pun menggenjot industri mainan nasional agar semakin agresif mempeluas pasar ekspor. Tutupnya beberapa pabrik mainan di Vietnam membuat peluang industri mainan di Indonesia kelimpahan pesanan.

“Kemungkinan, pasar mainan akan lebih tancap gas mulai kuartal kedua setelah Pemilu,” ucapnya. Guna menggairahkan bisnis mainan di dalam negeri, Indonesia membutuhkan investasi baru. Salah satu strateginya, AMI akan menyelenggarakan kembali pameran yang diikuti 6 negara pada 18-20 Juni 2019 di JIExpo. Dalam pameran ini bakal ditampilkan teknologi produksi mainan terbaru. Pada tahun lalu, AMI telah meneken nota kesepakatan (MoU) dengan Chaiyu Exhibition berkenaan dengan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan China. Dengan kolaborasi ini, diharapkan perusahaan mainan asal China berinvestasi membangun pabrik di Indonesia, terutama untuk memproduksi komponen seperti gear box, baut dan keypad.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 22 April 2019.

Investasi Meningkat, Kemenperin Aktif Siapkan SDM Industri Kompeten

 

Kementerian Perindustrian terus berperan aktif menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan dunia industri. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari program prioritas yang terdapat di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk menjadikan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di era digital. “Serapan tenaga kerja di sektor industri terus meningkat yakni dari 15,54 juta orang pada tahun 2015 menjadi 18 juta orang di tahun 2018 atau naik 17,4 persen. Artinya, sektor industri menyerap tenaga kerja rata-rata 672 ribu orang per tahun” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (22/4).

Menperin menjelaskan, peningkatan pada penyerapan tenaga kerja tersebut, bagian efek berantai dari pelaksanaan kebijakan hilirisasi industri. “Jadi, terjadi pertumbuhan sektor industri, yang sejalan pula dengan adanya penambahan investasi atau ekspansi di Indonesia,” tuturnya. Airlangga menegaskan, pihaknya fokus mendorong pendalaman struktur industri di dalam negeri melalui peningkatan investasi. Tujuannya, selain mengintegrasikan sektor hulu sampai hilir, juga untuk mensubstitusi produk impor dan memenuhi pasar ekspor. Kemenperin mencatat, investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun, naik menjadi Rp226,18 triliun di tahun 2018. “Ini mencerminkan bahwa iklim investasi di Indonesia masih tetap kondusif,” tuturnya.

Dari penanaman modal tersebut, membawa dampak positif bagi pertumbuhan sektor industri baik skala besar dan sedang maupun skala kecil. Pada periode tahun 2014-2017, terjadi penambahan populasi industri besar dan sedang, dari tahun 2014 sebanyak 25.094 unit usaha menjadi 30.992 unit usaha sehingga tumbuh 5.898 unit usaha. Di sektor industri kecil, juga mengalami penambahan, dari tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usaha menjadi 4,49 juta unit usaha di tahun 2017. Artinya, tumbuh hingga 970 ribu industri kecil selama empat tahun tersebut.

“Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja paling aktif, salah satunya dilakukan oleh sektor industri otomotif yang telah menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja,” ungkap Menperin. Pada sektor industri otomotif, empat pabrikan besar telah menjadikan Indonesia sebagai rantai pasok global. “Dalam waktu dekat, ada beberapa principal otomotif lagi yang bergabung, dan akan menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur otomotif di wilayah Asia,” imbuhnya. Sektor manufaktur lainnya yang menyerap tenaga kerja banyak, yakni industri makanan dengan kontribusi hingga 26,67 persen, disusul industri pakaian jadi (13,69%), serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus (9,93%). Selanjutnya, industri tekstil (7,46%), industri barang galian bukan logam (5,72%), serta industri furnitur (4,51%). Airlangga menyebutkan, ada tiga pilar utama yang perlu menjadi perhatian untuk memacu pertumbuhan industri nasional, yaitu investasi, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, ketersediaan SDM yang terampil sangat diperlukan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri. Apalagi, Indonesia punya potensi tersebut seiring dengan adanya bonus demografi yang sedang dinikmati hingga tahun 2030.

“Oleh karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar tahun ini lebih fokus dan gencar menjalankan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi, setelah fokus pada pembangunan infrastruktur,” paparnya. Menperin menambahkan, pihaknya terus berupaya menciptakan SDM kompeten terutama yang siap menghadapi era industri 4.0. Untuk itu, Indonesia perlu merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada bidang ScienceTechnologyEngineeringArtsand Mathematics (STEAM).

“Selain itu, fokus untuk meningkatkan kualitas unit pendidikan vokasi. Hingga saat ini, Kemenperin telah memiliki sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 politeknik dan dua akademi komunitas,” terangnya. Lebih lanjut, Airlangga mengemukakan, Kemenperin telah melakukan program link and match antara industri dan SMK. Dengan program ini, ditargetkan mampu meningkatkan kompetensi dari para lulusan SMK, sehingga mampu langsung bekerja di industri karena kurikulum yang diajarkan mengikuti kebutuhan di sektor industri.

“Hingga saat ini, sebanyak 855 perusahaan sudah melakukan kerja sama dengan 2.012 SMK. Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SMK dan industri yang sangat antusias ikut serta dalam program strategis tersebut,” ujarnya. Airlangga mengungkapkan, dalam menyiapkan SDM kompeten di bidang industri, Kemenperin siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,78 triliun untuk program pendidikan vokasi industri pada tahun 2019. Progam ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja di Tanah Air yang dapat menerapkan industri 4.0.

“Program itu sangat penting, karena tahun ini merupakan tahun pertama di Kemenperin punya Badan Pengembangan SDM Industri. Ini juga sejalan dengan komitmen Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa ke depannya lebih fokus pada pengembangan SDM karena akan menjadi tumpuan dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia,” paparnya. Di samping itu, Kemenperin memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dan Politeknik Industri Agro di Lampung. Saat ini, Kemenperin sedang menyusun kurikulum politeknik dengan tim komite yang telah ditetapkan. Upaya itu memudahkan para perusahaan di kawasan industri tersebut dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan saat ini. “Bahkan, kami telah bekerja sama dengan Swiss untuk menerapkan pendidikan vokasi industri yang dual system di sejumlah Politeknik kami, dengan nama program Skill For Competitiveness (S4C),” imbuhnya.

Selanjutnya, Kemenperin akan memberikan program peningkatan kompetensi guru produktif untuk lingkungan SMK sebanyak 2.000 orang. “Kami juga memfasilitasi silver expert untuk SMK sebanyak 100 orang,” sebutnya. Melalui program-program strategis tersebut, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%).

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 22 April 2019.

Kemenperin Kembangkan IKM Kelapa Terpadu

Kementerian Perindustrian semakian giat memacu hilirisasi komoditas kelapa agar menjadi produk industri dalam negeri yang bernilai tambah tinggi. Langkah strategis yang sedang dilakukan, yakni melalui pelaksanaan program pengembangan industri kecil dan kenengah (IKM) Kelapa Terpadu.

“Kita ketahui bahwa kelapa mempunyai banyak manfaat, mulai dari akar sampai daun dan buah bisa diproduksi atau diolah olehsektor IKM hingga industri besar. Jadi, upaya pengembangan IKM kelapa terpadu juga dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku agribisnis kelapa,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (19/4).

Setelah menyelenggarakan program pengembangan IKM kelapa terpadu di Kabupaten Minahasa Selatan, Ditjen IKMA Kemenperin melanjutkan agenda serupa di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis serta fasilitasi mesin dan peralatan pengolahan kelapa yang dapat menjadikan produk panganatau pengolahan arang aktif. Provinsi Gonrotalo memiliki areal perkebunan kelapa mencapai 71.524 hektare, dengan jumlah tanaman menghasilkan 47.822 Ha atau 4.782.200 pohon dengan produksi 120 butir per pohon per tahun dengan total produksi 575.864.000 butir per tahun.

“Dari potensi alam itu, telah tumbuh industri pengolahan dari mulai skala kecil sampai dengan skala besar,” ungkap Gati. Bahkan, beberapa produk olahan kelapa seperti tepung kelapa asal Gorontalo telah diekspor ke Eropa (60%), Asia (20%) dan Afrika (20%). “Kami optimistis, pengembangan IKM kelapa terpadu di Gorontalo mampu meningkatkan nilai tambah komoditaskelapa melalui diversifikasi produk olahan kelapa maupun pengolahan produk sampingannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku agribisnis kelapa mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir,” paparnya. Selain di Gorontalo, Ditjen IKMA Kemenperin juga sudah menggelar kegiatan bimbingan teknis produksi sertafasilitasi bantuan mesin dan peralatan IKM Kelapa Terpadu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Upaya inipun diyakini bisa menunjang peningkatan produksi IKM kelapa karena memanfaatkan teknologi modern.

“Pengembangan IKM Kelapa Terpadu di Kabupaten Tanjabbar terdiri dari tiga jenis kegiatan utama, yaitu pengembangan produk pangan berbasis kelapa, pengembangan IKM arang tempurung kelapa, dan peningkatan kemampuan IKM permesinan Teknologi Tepat Guna (TTG) pendukung pengolahan kelapa,” sebut Gati. Menurutnya, bisnis industri pengolahan kelapa di Indonesia masih prospektif dan terus berkembang di beberapa wilayah seperti Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Maluku Utara.

Beberapa waktu lalu, Ditjen IKMA Kemenperin dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara bersinergi membangun sentra IKM Kelapa Terpadu di Kabupaten Halmahera Barat. Sentra IKM ini diharapkan menjadi fasilitas pengembangan potensi kelapa di Halmahera Barat serta mampu menghasilkan berbagai komoditi produk turunan kelapa. Gati memberikan apresiasi terhadap keseriusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pengembangan potensi kelapa untuk menjadi produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Hal ini diwujudkan adanya pembangunan sentra kelapa terpadu di Desa Acango.

“Dari sentra tersebut, diharapkan dapat dihasilkan berbagai komoditas seperti arang batok kelapa, serta berbagai macam produk dari sabut kelapa, gula merah baik gula batok maupun gula semut, air kelapa (nata de coco, kecap), dan minyak goreng,” sebutnya. Gati menambahkan, Dtijen IKMA melakukan program pengembangan IKM kelapa terpadu melalui pendekatan regional yang selaras dengan kebijakan daerah untuk mendorong peningkatan produksi kelapa dan olahan turunannya dalam meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ini tentunya berbasis kepada ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi tepat guna dan pasar.

“Kami bertekad untuk terus fokus mendorong sektor industri pengolahan kelapa di Tanah Air. Selain karena potensi alamnya yang melimpah, produk hilirisasi industri kita harus berbasis bahan baku dalam negeri dengan kualitas yang mampu kompetitif di pasar ekspor,” tegas Gati. Produk turunan kelapa sudah memberikan kontribusi nilai ekspor yang lebih besar jika dibandingkan dengan ekspor buah kelapa utuh. Data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa nilai ekspor buah kelapa sebesar USD121,9 juta,sedangkan nilai ekspor produk turunan kelapa mencapai USD1,2 miliar yang terdiri dari coco fibrecopra,desicated coconutcoconut creamcoconut sheelcharcoal dan coconut activate carbon. Kemenperin mencatat, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia di atas Filipina, India, Srilanka, dan Brasil. Sementara itu, merujuk data BPS tahun 2017,  luas area pohon kelapa mencapai 3,65 juta ha atau 14,58 persen dari 25,05 juta ha total areal perkebunan di Indonesia, dengan total produksi tanaman kelapa sebesar 2,87 juta ton. Sedangkan, berdasarkan data Asian and Pasific Coconut Community (2018), jumlah petani yang terlibat dalam agribisnis kelapa sebanyak 5,09 juta rumah tangga.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 19 April 2019.

Unjuk Gigi di Amerika Serikat, Kopi Specialty Indonesia Bukukan Potensi Transaksi USD 26,3 Juta

Produk kopi khas dan premium (specialty) Indonesia kembali tampil di pameran Internasional. Kali ini, kopi specialty Indonesia unjuk gigi di pameran Global Specialty Coffee Expo (GSCE) 2019 yang berlangsung di Boston Convention and Exhibition Center, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 11—14 April 2019. Saat pameran berlangsung, Indonesia berhasil membukukan transaksi potensial sebesar USD 26,3 juta dan nilai tersebut diprediksi akan terus bertambah, mengingat masih terdapat transaksi yang ditindaklanjuti. Keikutsertaan Indonesia kali ini merupakan hasil kerja sama Kedutaan Besar RI di Washington DC melalui Atase Perdagangan dan Atase Pertanian dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chicago dan ITPC Los Angeles.

“Nilai transaksi pada pameran tahun ini menunjukkan kualitas kopi Indonesia sudah mendapatkan tempat bagi pencinta kopi dunia. Selain itu, citra Indonesia juga harus terus dikembangkan, tidak
hanya sebagai produsen dan eksportir biji kopi, namun juga nilai tambah dari kopi itu sendiri,” ujar Atase Perdagangan Washington DC Reza Pahlevi.

Pameran GSCE merupakan tempat berkumpulnya buyer premium kopi specialty di kawasan Amerika Utara dan menjadi acuan bagi tren kopi dunia. Pameran yang diikuti 515 peserta dari 41 negara ini dikunjungi lebih dari 14 ribu pengunjung dan hampir setengahnya merupakan buyer internasional. Tahun sebelumnya, tercatat 79 persen buyer yang datang merupakan buyer yang
memiliki otoritas pengambilan keputusan atau yang berwenang dalam memberikan rekomendasi pembelian di perusahaannya, sehingga pameran kopi ini menjadi sangat prospektif.

Pada pameran tahun ini, Paviliun Indonesia menghadirkan kopi specialty yang diusung Asosiasi Kopi Spesialti Indonesia (AKSI), CV Gayo Mandiri, PT Santiang Exports, PT Meukat Komoditi Gayo, PT. Perkebunan Nusantara XII, PT Gayo Bedetak Nusantara, Upnormal Coffee Roasters, dan Tentera Coffee Roasters. Selain dari AS, buyers yang bertransaksi di Paviliun Indonesia berasal dari Belanda, Rusia, China, Swiss, Peru, Paraguay, dan Kanada. Selain itu, Indonesia juga diwakili peserta independen yaitu PT Sulotco Jaya Abadi (Kapal Api Group) yang menampilkan biji kopi hijau dan produk turunan kopi, serta Koperasi Arinagata dari Aceh yang terpilih menjadi salah satu duta perdagangan yang adil. Sementara kopi yang ditampilkan antara lain sumatra arabica gayo, lintong, solok minang, kerinci, west java preanger, toraja, flores, ciwidey, dan bali. Paviliun Indonesia tidak hanya menampilkan biji kopi hijau, namun beberapa perusahaan juga mengusung merek-merek dengan berbagai varian olahan kopi seperti roasted whole bean, pour over coffee bags, dan single serve pods.

Di sela pameran, lebih dari seratus peserta dari berbagai negara berpartisipasi dalam ajang bergengsi “World Coffee Championship” yang diadakan di Activities Hall. Kompetisi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu World Barista Championship dan World Brewers Cup. Pada the World Barista Championship, setiap kontestan harus menyiapkan empat kopi espreso, empat minuman berbahan dasar susu, dan empat minuman asli khusus dalam waktu 15 menit. Pada ajang ini, kontestan asal Indonesia yaitu Mikael Jasin dari Common Grounds Coffee Roaster Jakarta berhasil masuk ke putaran final dan meraih juara ke-4. Sementara ajang World Brewers Cup lebih memusatkan pada seni penyeduhan kopi secara manual. Dalam ajang ini, rasa dan penyajian menjadi penilaian utama para juri. Pada ajang ini, Indonesia diwakili Muhammad Fakhri brewer independen yang merupakan juara Indonesia Brewers Cup 2019. “Keberhasilan kontestan Indonesia dalam World Coffee Championship menunjukkan penggiat kopi nasional semakin dikenal dan diakui dunia. Diharapkan hal ini dapat mengangkat citra positif kopi Indonesia,” kata Reza.

AS merupakan pangsa pasar yang atraktif bagi eksportir kopi dari seluruh dunia. Menurut laporan National Coffee Data Trends tahun 2019 yang dirilis National Coffee Association (NCA), kopi
merupakan minuman yang paling digemari di AS dengan tren konsumen yang semakin memperhatikan aspek kesehatan dan keberlanjutan. Berdasarkan data US Department of Agriculture (USDA) dan Department of Commerce, AS adalah pengimpor kopi kedua terbesar dunia setelah Uni Eropa. Sedangkan Indonesia berada di urutan ke-6 sebagai negara pengekspor kopi ke AS dengan nilai mencapai USD 290 juta pada tahun 2018 dengan pangsa pasar sebesar 5,2 persen.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 18 April 2019.