Kemenperin Optimistis Kinerja Industri Semen Semakin Moncer

Kinerja industri semen diproyeksi lebih moncer pada tahun 2019 dibanding dengan 2018. Hal ini karena didorong upaya pemerintah untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif di Tanah Air.

“Setelah pemilu, aktivitas industri manufaktur diharapkan akan kembali berjalan normal,” kata Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto P. di Jakarta, Senin (10/6).

Adie optimistis, pertumbuhan sektor IKFT yang mencakup industri semen, akan menyentuh di angka 4,3% sepanjang tahun ini. Target tersebut melonjak dari capaian pada kuartal I tahun 2019 sebesar 3,6%.

“Dalam jangka panjang, industri semen akan tetap tumbuh signifikan. Hal ini seiring gencarnya proyek infrastruktur dan pembangunan properti,” ungkapnya. Bahkan, utilisasi industri semen tahun ini bakal lebih baik dari tahun lalu atau di atas 75%. Utilisasi ini memperhitungkan pasar domestik dan ekspor yang terus berkembang.

“Kami berharap membaiknya ekonomi kita pascapemilu ini setidak-tidaknya memberikan leverage bagi utilisasi kapasitas kita sekarang,” imbuhnya.

Guna mendongkrak penjualan semen tahun ini, salah satu alternatif bagi industri adalah ekspor. Kemenperin menargetkan, ekspor semen dan klinker bisa mencapai 7 juta ton pada 2019, naik 24% dibandingkan 2018 sebanyak 5,64 juta ton. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan konsumsi semen di pasar domestik melalui beberapa peluang proyek yang sedang berjalan, terutama yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya, program pembangunan sektor infrastruktur, properti, dan manufaktur. Langkah lainnya, Kemenperin mengarahkan kepada industri penggilingan semen (grinding plant) di dalam negeri yang menggunakan bahan baku klinker, diharapkan dapat menyerap dari produksi lokal. Upaya ini guna mengurangi impor produk serupa. Airlangga menjelaskan, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif sehingga industri semen nasional dapat tumbuh dan berkembang.

“Kami juga mendorong diversifikasi produk barang-barang dari semen serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) semen secara wajib,” imbuhnya. Saat ini pasar semen domestik mengalami kelebihan pasokan. Kapasitas produksi industri semen terintegrasi di dalam negeri mencapai 109,9 juta ton per tahun, sementara konsumsi pada tahun 2018 sekitar 69,6 juta ton.

“Industri semen di dalam negeri memang kondisinya sedang over capacity. Dahulu pertumbuhan permintaan semen memang tinggi, sehingga investor berlomba-lomba membuat pabrik dan investasi namun dalam perjalanannya pertumbuhan tidak sebesar yang diperkirakan sehingga saat ini terjadi over capacity,” jelas Menperin.

Di samping itu, yang juga menjadi hal penting, Kemenperin meminta kepada pelaku industri semen di dalam negeri agar terus membangun ekosistem inovasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat baik di tingkat regional maupun internasional. Inovasi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan karena lebih efisien terutama dalam mengatasi kelebihan kapasitas produksi semen nasional.

“Industri semen diharapkan dapat melakukan transformasi sesuai dengan perkembangan teknologi terkini di era revolusi industri 4.0 yang dapat diterapkan secara bertahap,” tutur Menperin. Hal ini untuk mencari langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi proses produksi agar mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Airlangga, pembangunan industri strategis seperti pabrik semen perlu dijaga keberlanjutannya karena membawa efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, antara lain penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan industri kecil berbasis semen yang bisa dikembangkan.

“Industri semen merupakan industri yang dapat mendorong penumbuhan industri lokal khususnya untuk industri barang dari semen,” tegasnya.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 10 Juni 2019

Bertemu Australia, Mendag RI Bahas Tiga Isu Perdagangan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita membahas tiga isu perdagangan saat bertemu Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham di sela-sela kegiatan G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy di Tsukuba, Jepang, Sabtu (8/6).

“Hari ini kita membahas tiga isu penting yaitu perkembangan ratifikasi Indonesia−Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), dan reformasi WTO, “ ujar Mendag.

Pada pertemuan tersebut, Mendag menjelaskan tiga isu yang dibahas yaitu perkembangan ratifikasi Indonesia−Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), dan reformasi WTO. Pertama, kedua negara menyepakati IA-CEPA masuk ke dalam proses ratifikasi setelah ditandatangani. Untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha, Indonesia dan Australia akan mempercepat proses tersebut agar secara resmi dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

“Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian proses ratifikasi IA-CEPA agar kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia-Australia dapat segera diimplimentasikan,” lanjut Mendag.

Kedua, Indonesia sebagai negara koordinator meminta dukungan Australia untuk lebih fleksibel dalam mengenakan tarif dagang terhadap negara anggota RCEP yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Australia.

“Kita meminta Australia untuk tidak mengenakan tarif dagang yang terlalu tinggi kepada negara anggota RCEP yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Australia,” kata Mendag.

Mendag juga menambahkan bahwa Indonesia mendorong seluruh negara anggota untuk bersikap realistis dan bersedia menyepakati langkah dalam mencapai penyelesaian perundingan secara substansial di akhir tahun ini. Ketiga, Indonesia mendukung reformasi WTO. Menurut Mendag, perlu adanya perbedaan yang jelas antara proses dan substansi dalam reformasi WTO. Hal tersebut juga telah disampaikan pada pertemuan Menteri Perdagangan APEC 2019 di Chili beberapa bulan lalu. Fokus dan prioritas reformasi WTO saat ini adalah pada pemilihan anggota Appellate Body. Reformasi WTO diharapkan dapat mengembalikan fungsi WTO secara efektif dan memulihkan sistem perdagangan multilateral, serta kredibilitas WTO di mata dunia.

Selain melakukan pertemuan dengan Australia, Mendag juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan China, Wang Shouwen. Pada kesempatan tersebut, Indonesia meminta pengiriman langsung produk sarang burung wallet dan hasil pertanian Indonesia ke pasar China yang selama ini masih banyak diekspor melalui Viet Nam. Wamendag China menyambut baik permintaan Indonesia dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“China menyambut baik permintaan untuk produk sarang burung wallet dan hasil pertanian Indonesia dapat langsung masuk ke pasar China tanpa melalui negara lain,” kata Mendag.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 8 Juni 2019.

Industri Manufaktur Indonesia Kian Menggeliat

Kondisi bisnis yang dihadapi oleh para pelaku industri manufaktur Indonesia terus membaik pada pertengahan triwulan kedua tahun 2019. Pendorong kenaikan adalah ekspansi yang lebih kuat pada output dan pertumbuhan pada permintaan baru. Hal tersebut tercemin dari data Purchasing Managers’ Index™(PMI™) manufaktur Indonesia yang dirilis oleh Nikkei yangmenunjukkan PMI manufaktur Indonesia pada Mei tahun ini sebesar 51,6, atau naik dibanding bulan sebelumnya yang ada di posisi 50,4. Poin PMI di atas angka 50 menandakan bahwa sektor manufaktur tengah ekspansif. Capaian bulan Mei 2019 merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2018. Pada periode bulan Mei memperlihatkan kepercayaan diri pelaku manufaktur Indonesia terus melonjak, perusahaan juga menaikkan jumlah tenaga kerja, dan menaikkan aktivitas pembelian.

“Kami melihat, para pelaku industri manufaktur masih tetap optimistis untuk melakukan ekspansi atau menambah investasi. Hal ini didukung dengan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia yang stabil dan kondusif, terutama pascapemilu kemarin,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (2/6).

Menperin optimistis, kinerja industri manufaktur semakin menggeliat. “Apalagi adanya infrastruktur transportasi yang semakin meningkat pesat dengan konektivitas wilayah timur dan barat Jawa, serta beberapa wilayah yang menjadi feeder dan hub di Indonesia,” paparnya.

Kemudian, potensi lainnya adalah pengalaman industrialisasi di Indonesia yang lebih dari 30 tahun sehingga telah memiliki pool of talent untuk sektor unggulan. “Guna menggenjot kinerja industri, pemerintah juga memprioritaskan pendidikan vokasi dan politeknik dengan memperkenalkan sistem link and match untuk mereformasi kurikulum,” imbuhnya.

Guna memacu investasi di sektor industri, Kementerian Perindustrian turut memfasilitasi sejumlah pembangunan politeknik di kawasan industri. Langkah strategis ini untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) kompeten yang sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. “Kami telah membangun politeknik, antara lain di kawasan industri Cilegon, Morowali, dan Kendal,” ungkap Menperin.

Selanjutnya, Kemenperin telah mengusulkan pemberian insentif fiskal berupa super deductible tax untuk industri yang aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi serta industri yang terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Insentif fiskal ini diyakini dapat menarik para investor di sektor industri sekaligus mendongkrak daya saingnya. Menanggapi data survei PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2019, Kepala Ekonom IHS Markit, Bernard Aw menyampaikan, pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia pada bulan Mei menjadi momentum mengumpulkan semangat optimisme menuju triwulan kedua tahun ini. “Kondisi permintaan yang semakin kuat mendorong perusahaan akan terus meningkatkan produksi pada bulan-bulan mendatang,” jelasnya.

Kenaikan yang berlanjut ini, menurutnya, juga akan meningkatkan kepercayaan diri di antara pelaku industri manufaktur di Indonesia. “Kami melihat, indeks output masa depan, tolok ukur ekspektasi bisnis, melonjak ke posisi tertinggi selama lebih dari dua tahun, menjadi kenaikan bulanan tertinggi (15,6 poin) tercatat dalam riwayat survei,” terangnya.

Menperin menambahkan, salah satu sektor manufaktur yang kian agresif berinvestasi di Indonesia, yakni industri elektronika. Misalnya, perusahaan elektronik asal Taiwan, Pegatron menggandeng industri elektronik nasional di Batam untuk memproduksi komponen dan perlengkapan wifi yang telah diekspor ke Amerika Serikat. “Mereka menyampaikan bahwa akan menaikkan jumlah produksinya dan memproduksi produk elektronika lainnya dalam kapasitas kerja sama dengan Satnusa. Selain itu, mereka juga sedang mencari lokasi baru investasi. Selain di Batam, mereka juga mempertimbangkan Jawa Timur,” ujar Menperin.

Di samping itu, Airlangga mengemukakan, ada beberapa industri asal China yang akan merelokasi pabriknya ke Asia Tenggara termasuk Indonesia yang menjadi tujuan utamanya. “Ada perusahaan tekstil, garmen, dan alas kaki yang sedang melihat lokasi baru di Indonesia. Selain itu juga industri kimia dan biokimia serta industri otomotif,” sebutnya.

Sektor-sektor tersebut merupakan industri yang sedang mendapat prioritas pengembangan oleh pemerintah Indonesia agar lebih berdaya saing global, karena termasuk yang berorientasi ekspor, padat karya, dan menjadi substitusi impor. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri-industri tersebut juga akan menjadi sektor pionir dalam penerapan industri 4.0 di Tanah Air.

“Saat ini menunjukkan persaingan ketat antara negara Asia yang berlomba-lomba mendapatkan keuntungan dari perang dagang AS-China dengan menjadikan negara-negara mereka menarik bagi investasi asing,” ungkapnya.

Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito menuturkan bahwa izin usaha industri atas nama PT Pegatron Technology Indonesia telah berlaku efektif mulai 15 Maret 2019. Pegatron akan membuat komponen produk smart-home (komputer, alat-alat telekomunikasi nirkabel, dan sebagainya) serta smartphone.

“informasi yang saya dapat dari pengelola kawasan industri Batamindo, Pegatron telah melakukan investasi awal senilai Rp50 miliar untuk membuat komponen produk smart-home yang berlokasi di Kawasan Batamindo, Batam. Apabila berjalan baik dan lancar, akan menambah investasinya ke depan. Memang total yang akan mereka gelontorkan mencapai USD1,5 miliar,” ungkapnya.

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), izin usaha Pegatron juga mencakup industri peralatan komunikasi. Bukan hanya memproduksi komponen produk smart-home. Pegatron juga akan memproduksi smartphone-chip Apple, yaitu untuk iPhone.

“Kalau dicermati dari lingkup izin usahanya, Pegatron juga memasukkan KBLI semi-conductor. Mungkin ke depan bisa jadi akan memproduksi serangkaian smartphone-chip ,” imbuhnya. Untuk itu, Pegatron menggandeng perusahaan elektronik Indonesia, PT Sat Nusapersada Tbk.

“Kami memang mendorong agar ada kemitraan dengan industri lokal seperti Sat Nusapersada dan yang lainnya,” tutur Warsito. Sat Nusapersada sendiri sudah menginformasikan kerja sama dengan Pegatron ini ke Bursa Efek Indonesia. Relokasi Pegatron ke Batam membutuhkan sedikitnya 10-15 hektare lahan.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 2 Juni 2019.

Gaet Investor di Nikkei Forum, Menperin: Politik dan Ekonomi RI Stabil

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang berjalan sukses dan lancar. Situasi yang kondusif juga menandakan bahwa roda perekonomian di Indonesia masih berjalan normal serta kondisi sosial masyarakat tetap optimistis menyongsong masa depan bangsa ke arah yang semakin baik.

“Kami baru saja menyelesaikan Pemilu yang terbesar dan paling kompleks di dunia. Warga Indonesia semuanya merajut persatuan untuk membangun bangsa bersama-sama,” kata Menperin saat menjadi pembicara pada acara Nikkei Forum di Tokyo, Jepang, Kamis (30/5) waktu setempat.

Kehadiran Airlangga Hartarto tersebut mewakili Pemerintah Indonesia, yang semula dijadwalkan adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun berhalangan hadir. Pertemuan internasional ini dihadiri sejumlah pemimpin politik, ekonomi dan akademik dari wilayah Asia dengan mengusung tema 25th International Conference on The Future of Asia.

Airlangga menuturkan, dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari partai politik di parlemen lebih dari 60 persen. Bahkan, nantinya semakin kuat lagi karena akan mendapat tambahan dukungan. “Tampaknya akan ada sekitar 20 persen tambahan dari anggota parlemen lain. Mereka sudah bersiap juga untuk mendukung pemerintahan Bapak Jokowi ke depan,” tandasnya.

Menurut Airlangga, dukungan yang besar untuk Presiden Jokowi menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah saat ini masih sangat besar. Hal ini mencerminkan pula bahwa Indonesia sudah ada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunannya. “Seperti sudah kita ketahui, hasil Pemilu tahun ini Presiden Jokowi menang dengan margin yang cukup besar, hampir 12 persen,” tuturnya.

Dengan hasil tersebut, Airlangga meyakinkan kepada peserta yang hadir dalam Nikkei Forum, bahwa periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi akan lebih mengupayakan pada reformasi kebijakan. Apalagi, pemerintahannya juga akan mendapat dukungan besar dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Politik di Indonesia memang tampak kompleks, namun dengan kemenangan ini, pemerintah akan segera menempuh upaya mengimplementasikan kebijakan pro-investasi dan pro-bisnis,” paparnya.

Menperin pun menyampaikan, untuk implementasi kebijakan pro-investasi, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan banyak pemberian fasilitas insentif fiskal kepada para investor. Misalnya, yang akan segera diluncurkan adalah super deductible tax, yakni insentif fiskal untuk perusahaan-perusahaan yang aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna menghasikan inovasi serta terlibat dalam program pendidikan vokasi.

“Untuk itu, datanglah ke Indonesia, karena kami juga memiliki pasar yang sangat besar. Potensi usaha dan keuntungan sangat besar ini sangat menarik bagi para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia,” imbuhnya.

Airlangga menambahkan, pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi akan lebih fokus dalampembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di sektor industri, setelah periode pertama menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur.

“Karena kami memperoleh bonus demografi. Keunggulan dengan banyaknya populasi anak muda di angkatan kerja, yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z yang siap memimpin di era ekonomi digital,” ungkapnya.

Dengan bonus demografi tersebut, Indonesia memiliki aspirasi besar menjadi salah satu dari 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Bahkan, pada tahun 2045 atau bertepatan dengan peringatan 100 tahun Kemerdekaan Indonesia, diproyeksi untuk kekuatan ekonominya mampu menempati peringkat ke-4 dunia.

“Untuk menyongsong bonus demografi dan menciptakan SDM yang kompeten di sektor industri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan beberapa program strategis, antara lain adalah pendidikan vokasi link and match, pelatihan 3in1, serta pembangunan politeknik di kawasan-kawasan industri,” paparnya.

Melalui program tersebut, SDM yang disiapkan dapat langsung bekerja di berbagai sektor industri, sehingga tenaga kerja diciptakan sudah sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Hal ini sesuai dengan implementasi dari program prioritas yang terdapat di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Dengan kondisi politik dan keamanan yang stabil serta didorong pembangunan SDM yang kompeten,  Airlangga optimistis, perekonomian Indonesia akan jauh semakin baik di masa mendatang khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang juga akan memberikan dampak positif bagi investor dari berbagai negara.

Pada kunjungan kerjanya ke Jepang, Menperin telah melakukan beberapa pertemuan penting dengan berbagai perusahaan skala besar dari Negeri Sakura, di antaranya Sojitz Corporation, Nippon Steel, Fujitrans, SMBC, Toyota dan lainnya. Di Negeri Matahari Terbit itu, Menperin juga melakukan pertemuan dengan pelaku usaha yang tergabung dalam Keidanren. Organisasi ekonomi yang komprehensif dengan keanggotaan terdiri dari 1.376 perusahaan perwakilan Jepang, 109 asosiasi industri nasional dan 47 organisasi ekonomi regional. Dari hasil pertemuan-pertemuan itu, sejumlah investor Jepang di sektor industri masih berminat untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini lantaran mereka melihat kondisi ekonomi, politik dan keamanan di Indonesia yang tetap stabil dan kondusif terutama setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

“Kami menyampaikan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bertekad untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perizinan usaha serta fasilitas insentif fiskal maupun nonfiskal,” tutur Airlangga. Menperin juga dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian, 30 Mei 2019.

Tampil di Interzum Jerman, Produk Kayu Ringan Indonesia Bukukan Potensi Transaksi USD 5,6 Juta

Produk kayu Indonesia kembali mengikuti pameran berskala internasional. Kali ini, produk kayu ringan Indonesia mengikuti pameran mebel Interzum yang diadakan di Cologne, Jerman pada 21—24 Mei 2019. Pada pameran ini, Indonesia berhasil membukukan potensi transaksi sebesar USD 5,64 juta dari 320 buyer. Interzum merupakan pameran yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan menampilkan produk mebel dan desain interior. Tahun ini, Interzum diikuti 1.805 peserta yang berasal dari 60 negara. Selama empat hari pelaksanaan, pameran dikunjungi sekitar 74.000 orang.

“Partisipasi dalam pameran ini merupakan salah satu cara Kementerian Perdagangan dan perwakilan Pemerintah RI di Jerman untuk memperkenalkan produk kayu Indonesia yang sudah menerapkan sertifikasi sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) ke pasar Uni Eropa, khususnya Jerman,” ujar Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Hamburg Risnawaty.

Pada Interzum 2019, Paviliun Indonesia menampilkan tiga perusahaan yaitu PT. Hasil Albizia Nusantara dengan produk plywood dan blockboard; PT. Pinako Rotari Permai dengan produk trilayer door core, barecore, blockboard, garden tile dan decking; serta PT. Rama Gombong Sejahtera dengan produk barecore, blockboard, plywood, door core, three layer board, LV/LVB dan cross grain face. Selain itu, terdapat satu perusahaan Indonesia yang menjadi peserta pameran secara mandiri yaitu PT. Ateja Tritunggal. Pada pameran ini, Paviliun Indonesia mendapat dukungan dari Atase Perindustrian Brussel dan Import Promotion Desk (IPD) Jerman yang menghadirkan perusahaan binaannya. Stan di Paviliun Indonesia dibuat dengan mengedepankan desain sarang lebah yang sebelumnya dipakai juga pada pameran Interzum 2017 dan paviliun kayu ringan Indonesia pada pameran Trade Expo Indonesia 2018.

“Desain yang sama sengaja dipakai kembali, dengan harapan dapat menjadi ikon pada pameran ini. Dengan model ini diharapkan bisa membuktikan bahwa kayu pohon Sengon atau jenis kayu ringan lainnya bisa digunakan untuk menahan beban yang berat,” kata Risnawaty.

Risnawaty menambahkan, pada pameran ini juga diadakan kegiatan business reception di stan Paviliun Indonesia yang mengundang buyer dan pada kegiatan tersebut disajikan berbagai makanan khas Indonesia. Kegiatan business reception ini juga mendapat dukungan dari KJRI Frankfurt dan Atase Perdagangan KBRI Berlin. Selama Pameran, Indonesia juga mempromosikan Trade Expo Indonesia yang akan dihelat pada 16—20 Oktober 2019 di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Pada kesempatan ini, Indonesia mengundang pengunjung paviliun dan pelaku usaha di Jerman untuk datang ke pameran multiproduk terbesar di Indonesia tersebut.

Berdasarkan data statistik perdagangan, dari Januari hingga Maret 2019 ekspor Indonesia ke Jerman untuk produk kayu lapis (plywood) dengan kode HS 4412 tercatat sebesar USD 10,1 juta, atau naik 16,04 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yang tercatat sebesar USD 8,3 juta. Sementara total ekspor ke Jerman untuk produk ini tahun 2018 tercatat sebesar USD 33,5 juta atau naik 0,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 33,3 juta.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 29 Mei 2019.

Jajaki Pasar Chili Jelang Implementasi IC-CEPA, Produk Indonesia Diminati

Penjajakan kerja sama dagang (one on one business matching) yang digelar Kementerian Perdagangan sebagai bagian rangkaian kegiatan misi dagang di Santiago, Chili, berhasil meraih potensi transaksi sebesar USD 32,56 juta. One on one business matching digelar Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI untuk Chili.

“One on one business matching ini merupakan penjajakan dan pendekatan ke pelaku usaha di Chili sebagai upaya membuka pasar ekpsor baru menjelang impelentasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chili (IC-CEPA). Produk Indonesia diminati dan berhasil meraih potensi transaksi sebesar USD 32,56 juta,” jelas Dirjen PEN Arlinda yang membuka kegiatan tersebut.

Arlinda juga menyampaikan, transaksi itu berasal dari produk dekorasi rumah dan furnitur luar ruang, minyak kelapa sawit mentah (CPO), RBD olein food grade, serta RBD olein untuk kosmetik dan coklat bubuk. Selain itu, lanjut Arlinda, ada juga potensi transaksi yang berasal dari kontrak satu tahun produk kertas fotokopi dan kertas untuk percetakan (copy paper dan uncoated woodfree paper). One on one business matching merupakan salah satu bagian dari rangkaian Misi Dagang Kemendag ke Santiago, Chili, pada 15—17 Mei 2019 yang dipimpin Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

“Kami mengajak para pelaku usaha Chili untuk memanfaatkan momentum IC-CEPA untuk meningkatkan perdagangan kedua negara. Minat mereka di bidang perdagangan dan juga investasi cukup besar”, kata Arlinda.

Dalam sesi penjajakan bisnis yang mempertemukan dua pelaku usaha itu, sejumah perwakilan pelaku usaha Indonesia ikut serta. Delegasi bisnis dari Indonesia yang mengikuti kegiatan itu berasal dari perwakilan Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), Asia Pulp & Paper (APP), dan PT Rois Home Design. Kemendag mencatat, total perdagangan Indonesia-Chili pada 2018 sebesar USD 274 juta. Dalam dua tahun ke depan, Indonesia-Chili sepakat meningkatkan nilai perdagangan itu dua kali lipat setelah ICCEPA diimplementasikan. Pada 2018, neraca perdagangan Indonesia masih surplus dari Chili, yaitu USD 43,87 juta.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 28 Mei 2019.

Periode Juni 2019: Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Turun, BK CPO Nol dan Biji Kakao 5%

Harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Juni 2019 adalah USD 547,17/MT. Harga referensi tersebut melemah USD 4,56 persen atau 26,14 dari periode Mei 2019 yang tercatat sebesar USD 573,31/MT. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah USD 750/MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/MT untuk periode Juni 2019,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

BK CPO untuk Juni 2019 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode Mei 2019 sebesar USD 0/MT. Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Juni 2019 sebesar USD 2.327,27/MT turun 0,03 persen atau USD 0,78 atau dari bulan sebelumnya yaitu sebesar USD 2.328,05/MT. Hal ini berdampak pada pelemahan HPE biji kakao pada Juni 2019 menjadi USD 2.044/MT, turun 0,04 persen atau USD 1 dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD 2.045/MT.

Penurunan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan melemahnya harga internasional. Penurunan ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017. Sedangkan untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017.

Permendag Nomor 33 Tahun 2019 dapat di download di sini.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 29 Mei 2019.

Fluktuasi Harga Tambang Internasional Pengaruhi HPE Periode Mei 2019

Fluktuasi harga internasional mempengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) periode Mei 2019. Dibandingkan dengan HPE periode April 2019, terdapat beberapa komoditas yang mengalami perubahan. Ketentuan HPE ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar (Download di sini). Permendag ini ditetapkan pada 25 April 2019 dan mulai berlaku 1 Mei 2019.

“HPE beberapa produk pertambangan mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan adanya fluktuasi harga internasional,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan. Sejumlah produk pertambangan yang dikenakan BK adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, nikel, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian. Perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil berdasarkan pada harga Asian Metal. Sedangkan konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, nikel, dan bauksit berdasarkan harga London Metal Exchange (LME).

Dibandingkan periode sebelumnya, produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga ratarata pada periode bulan Mei 2019 antara lain konsentrat mangan (Mn ≥ 49 persen) yang ditetapkan dengan harga rata-rata USD294,14 /WE atau naik 0,22 persen, konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) dengan harga rata-rata USD824,06/WE atau naik 8,90 persen, dan konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90 persen) dengan harga rata-rata USD896,46/WE atau naik 0,37 persen. Sedangkan produk yang mengalami penurunan dibandingkan HPE periode sebelumnya antara lain konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) dengan harga rata-rata USD 2.332,41/WE atau turun 0,63 persen, konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata USD 813,53/WE atau turun 4,81 persen, konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45 persen) dengan harga rata-rata USD 216,31/WE atau turun sebesar 0,79 persen, dan bauksit (Al2O3 ≥ 42 persen) dengan harga rata-rata USD 25,19/WE atau turun 0,05 persen.

Sementara itu, konsentrat besi (hematit, magnetit/Fe ≥ 62 persen), konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit/Fe ≥ 50 persen dan Al2O3 + SiO3 ≥ 10 persen), konsentrat pasir besi (lamela magnetit ilmenit/Fe ≥ 56 persen) dan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit ilmenit/Fe ≥ 54 persen), dan Nikel (Ni<1,7 persen) tidak mengalami perubahan.Menurut Oke, penetapan HPE periode Mei 2019 ini ditetapkan setelah memperhatikan berbagai masukan tertulis dan koordinasi dari berbagai instansi terkait.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 2 Mei 2019.

Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah, Kemendag Canangkan 13 Calon DTU dan 245 Calon PTU Tahun 2019

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mencanangkan 13 kabupaten/kota sebagai calon Daerah Tertib Ukur (DTU) dan 245 pasar sebagai calon Pasar Tertib Ukur (PTU) di 93 kabupaten/kota tahun 2019. Pencanangan ini berlangsung di Yogyakarta pada hari ini (30/4). Ketiga belas calon DTU tahun 2019, yaitu Kota Pariaman, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Samarinda, Kota Kendari, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Buru Selatan.

“Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah, khususnya pemerintah daerah tentang pentingnya kebenaran hasil pengukuran. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran,” kata Direktur Metrologi Rusmin Amin. Menurut Rusmin, program pembentukan DTU dan PTU merupakan program sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menjadi yang terpilih, calon DTU dan PTU harus melaksanakan kegiatan di antaranya pendataan alat ukur, sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta pelaksanaan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan. Selanjutnya Kementerian Perdagangan akan melakukan evaluasi dan penilaian untuk menentukan DTU dan PTU terpilih yang akan diumumkan pada akhir tahun 2019.

Direktorat Metrologi Ditjen PTKN, lanjut Rusmin, berperan dalam memastikan hak-hak konsumen dan penjual dapat terpenuhi secara adil sesuai kuanta barang yang diperjualbelikan. Masyarakat dapat langsung menerima manfaat dari pentingnya tertib ukur, terutama dalam melakukan transaksi perdagangan yang didasarkan pada ukuran, takaran, dan timbangan. “Pemerintah daerah diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan kemetrologian yang efektif, efisien, dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya memastikan tarif biaya retribusi pelayanan tera/tera ulang yang tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini agar sesuai dengan prinsip metrologi yaitu Pemerintah wajib menyediakan pelayanan kemetrologian kepada masyarakat demi terciptanya tertib ukur,” ujar Rusmin.

Selain itu, bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai DTU wajib menjaga komitmen melalui program kegiatan pengawasan serta penyuluhan dan pelayanan tera/tera ulang secara berkala. Kabupaten/kota juga wajib membentuk Unit Metrologi Legal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rusmin menambahkan, pembentukan DTU dan PTU dimulai pada 2010. Hingga tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 41 DTU atau sekitar 8 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Serta sebanyak 1231 PTU di 34 provinsi atau sekitar 13 persen dari jumlah pasar tradisional di Indonesia yang sebanyak 9.559 pasar.

“Diharapkan pembentukan DTU dan PTU tidak bersifat seremonial dan bisa menjadi bagian budaya masyarakat. Sehingga hal ini sesuai dengan slogan ‘Tertib Ukur Mencerminkan Budaya Jujur’ yang dapat melekat dan menjadi gaya hidup di masyarakat,” tandas Rusmin. Ke depannya, lanjut Rusmin, pembentukan DTU harus lebih disempurnakan lagi dengan mengedepankan peran aktif masyarakat di daerah. “Untuk itu, peran aktif pemerintah kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta sangat penting dalam proses pembentukannya,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan rapat koordinasi Progress Report bagi kabupaten/kota calon DTU yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana tahapan pembentukan DTU 2019 telah dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 30 April 2019.

Periode Mei 2019: Harga Referensi CPO Naik dan Biji Kakao Naik, BK CPO Nol dan Biji Kakao 5 persen

Harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Mei 2019 adalah USD 573,31/MT. Harga referensi tersebut naik 0,91 persen atau USD 5,19 dari periode April 2019 yang tercatat sebesar USD 568,12/MT. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar (Download disini). “Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah USD 750/MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/MT untuk periode Mei 2019,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan.

BK CPO untuk Mei 2019 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode April 2019. Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Mei 2019 sebesar USD 2.328,05/MT naik 4,49 persen atau USD 100,02 dari bulan sebelumnya yaitu sebesar USD 2.228,03/MT. Hal ini berdampak pada penguatan HPE biji kakao pada Mei 2019 menjadi USD 2.045/MT, naik 5,03 persen atau USD 98 dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD 1.947/MT. Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan menguatnya harga internasional.

Peningkatan ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017. Sedangkan untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 29 April 2019