Kemendag Dukung Peningkatan Ekspor Sektor Jasa Digital

Kementerian Perdagangan berupaya mendorong sektor jasa, khususnya jasa digital, agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekspor nasional. Sebagai upaya dini, Kemendag telah menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dengan bahasan utama mengenai potensi sektor jasa, terutama subsektor jasa digital di Jakarta, Selasa (23/4). “Jasa sebagai salah satu sektor yang dapat berkontribusi dalam peningkatan ekspor masih memerlukan perhatian lebih karena belum menjadi prioritas utama. Padahal, sektor jasa tidak dapat lepas dari seluruh lini perdagangan, termasuk ekspor. Sektor jasa juga selalu dijadikan hal yang dibahas secara khusus dalam setiap perundingan internasional. Sektor jasa bahkan telah memberikan kontribusi utama untuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” jelas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Arlinda di tempat terpisah.

Terkait hal tersebut, Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Kemendag Marolop Nainggolan juga mengungkapkan, pemerintah telah menentukan arah kebijakan pembangunan sektor perdagangan 2020—2024 dan akan mendorong sektor jasa agar dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor, yaitu sektor jasa bernilai tambah tinggi yang didorong inovasi dan teknologi, termasuk juga yang berorientasi pada penerapan industri 4.0. “Saat ini ekspor jasa terbesar adalah jasa perjalanan dan hal ini tentunya berkaitan dengan sektor pariwisata yang juga telah menjadi kontributor utama penerimaan devisa. Sedangkan untuk jasa digital, potensi kontribusi terhadap ekspor sebetulnya sangat besar namun kurang bisa teridentifikasi,” lanjut Marolop.

Penyebab hal tersebut, menurut Marolop, yaitu karena transaksi yang terjadi antara penyedia dan pembeli jasa dilakukan secara langsung. Beberapa jasa yang teridentifikasi antara lain pengembang gim, pemrogram situs web atau aplikasi, dan desain grafis. Namun, pelaku di bidang jasa tersebut sebagian besar juga tidak berbadan hukum sehingga aktivitas yang mereka lakukan
tidak dapat dimonitor. “Untuk itu, FGD ini menjadi kesempatan baik untuk menggali informasi dan masukan dari sisi pelaku usaha jasa digital agar kinerja mereka dapat berkontribusi nyata bagi ekspor,”ujar Marolop.

Para pelaku usaha di bidang digital yang menghadiri FGD tersebut yaitu PrivyID, Indoesia in Your Hand (IIYH), dan Nusatiga. Mereka memaparkan beberapa kendala yang dihadapi pelaku usaha jasa digital, antara lain yaitu keterbatasan modal yang umumnya memerlukan investasi yang besar dan masalah hak paten yang saat ini belum dapat diberikan untuk produk-produk aplikasi dan program komputer. PrivyID sebagai penyedia jasa tanda tangan digital pertama dan terbesar di Indonesia menyampaikan bahwa teknologi yang ada di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Jasa identitas digital sebagai lembaga certification authorities (CA) disebut memiliki peluang berekspansi ke pasar Amerika dan Australia karena aturan yang lebih terbuka di negara tersebut. Sementara untuk berekspansi ke Korea dan Eropa, dibutuhkan investasi yang lebih besar karena perturan yang berlaku di negara tersebut mewajibkan adanya infrastruktur di negara tujuan. Untuk itu, PrivyID menyampaikan akan segera melakukan penetrasi ke pasar Australia dan didukung penuh oleh Kemendag. “Kami akan mengawal penetrasi ekspor jasa ke Australia ini dan diharapkan dapat dilakukan peluncuran resmi ekspor jasa pada TEI di bulan Oktober 2019 mendatang,” ungkap Marolop.

Sementara itu, IIYH yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan, saat ini perusahaan mereka telah mempunyai tiga perwakilan, yaitu di Eropa, Amerika, dan Australia. IIYH aktif bergerak di bidang ekspor dan berharap dukungan dari pemerintah terhadap upaya IIYH yang akan berkolaborasi dengan calon mitra di luar negeri, maupun melalui kegiatan pameran dan misi dagang. Pada FGD tersebut juga disampaikan mengenai kebutuhan akan basis data yang valid di bidang jasa karena saat ini belum ada satu situs web yang terpusat menghimpun informasi pelaku jasa di Indonesia, terutama untuk kepentingan promosi ekspor. “Adanya suatu situs web khusus memungkinkan seluruh pelaku usaha jasa dapat terdaftar sehingga memudahkan calon buyer menemukan penyedia jasa potensial dari Indonesia,” pungkas Marolop.

Kemendag telah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan seperti FGD ini pada tahun lalu. Kali ini, pertemuan sudah lebih mengerucut pada subsektor jasa digital yang berpotensi untuk lebih dikembangkan ekspornya. Ini juga sejalan dengan fokus pemerintah saat ini dalam mengembangkan sektor-sektor yang dapat berkembang pesat di era industri 4.0 Sekilas mengenai ekspor Jasa Indonesia menurut data Bank Indonesia, total ekspor jasa Indonesia pada tahun 2017 tercatat sebesar USD 25 miliar dan total impor jasa Indonesia pada tahun yang sama tercatat sebesar USD 32,5 miliar. Sektor jasa penopang ekspor Indonesia adalah jasa travel, jasa konstruksi, dan jasa bisnis lainnya. Negara tujuan ekspor jasa utama Indonesia antara lain Jepang, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Belanda.

Pertumbuhan sektor jasa dalam perekonomian Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terkahir. Pada 2017, sektor jasa berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) sebesar 43,63 persen dan mengalami pertumbuhan tertinggi selama 7 tahun terakhir dibandingkan dengan sektor pertanian dan manufaktur

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 26 April 2019.

IKM sebagai Penggerak Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Industri kecil dan menengah merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Hal ini lantaran para pelaku IKM membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya serta masih kentalnya nuansa kekeluargaan dalam menjalankan unit usahanya. “IKM sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga saat ini berjumlah lebih dari 4,4 juta unit usaha atau mencapai 99 persen dari seluruh unit usaha industri di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di Jakarta, Selasa (23/4).

Dari jumlah unit usaha tersebut, IKM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 10,5 juta orang atau 65 persen dari total tenaga kerja sektor industri secara keseluruhan. Untuk itu, dalam upaya memacu daya saing IKM nasional, perlu didukung pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan pemafaatan teknologi terkini guna menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. “Selain itu, Kemenperin juga aktif mendorong perluasan akses promosi dan pasar bagi IKM, antara lain melalui penyelenggaraan atau fasilitasi keikutsertaan pameran baik tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya. Dalam hal ini, Kemenperin kerap menjalin kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Salah satunya, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenperin menggelar Pameran Apresiasi untuk Ibu Mufidah Jusuf Kalla sebagai Ibu Kerajinan Indonesia. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 54 pelaku IKM dari seluruh Indonesia yang menampilkan berbagai produk berupa kerajinan, batik dan fesyen.

Pameran tersebut dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 23 sampai 26 April 2019 di Plasa Pemaeran Industri, Gedung Kemenperin, Jakarta. Pameran dibuka langsung secara resmi oleh Ibu Mufidah Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Ketua Penyelenggara Pameran, Yanti Isfandiary Airlangga menyampaikan, pameran ini menjadi persembahan untuk Ibu Muffidah Jusuf Kalla yang telah mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk pengembangan IKM kerajinan di Indonesia.

“Dalam pameran ini, kami mengangkat nuansa adat Minang yang merupakan tanah kelahiran Ibu Mufidah Jusuf Kalla,” ungkapnya. Nuansa Minang sangat terasa menghiasi dekorasi di setiap sudut stan pameran, ditambah dengan prosesi acara pembukaan yang menampilkan tari khas melayu dan tari pasambahan gelombang lilin. Pengunjung pameran juga disuguhkan berbagai macam kuliner khas daerah Sumatera Barat.

“Tidak hanya memamerkan berbagai produk hasil karya para pelaku IKM, acara pameran juga dimeriahkan dengan fashion show yang menampilkan karya desainer-desainer lokal ternama Indonesia seperti Nita Seno Adji dan Sjully Darsono,” papar Yanti.  Selama pameran, akan diramaikan pula dengan Kesenian Irama Minang (KIM) yang merupakan sebuah permainan hiburan musik khas Sumatera Barat yang dikombinasikan dengan kuis berhadiah.

Mufidah Jusuf Kalla mengemukakan, selama menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum Dekranas, dirinya telah mengunjungi berbagai daerah dan melihat bahwa Indonesia memiliki potensi industri kerajinan yang sangat besar. Hal ini ditunjang dengan bahan baku dan kearifan lokal yang sangat melimpah, serta para perajin yang kreatif, inovatif dan tekun dalam menjalankan usahanya.

“Saya memberikan apresiasi kepada Kemenperin yang terus fokus melakukan pembinaan kepada para perajin di berbagai daerah, termasuk tanah kelahiran saya di Lintau Buo Tanah Datar,” ujarnya. Berkat bantuan dari Kemenperin, saat ini sudah ada Sentra dan Sekolah Tenun di Lintau Buo yang menjadi tempat belajar dan berproduksi songket bagi para perajin dan masyarakat Sumatera Barat. Kemenperin mencatat, jumlah sentra IKM tenun yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 369 sentra dengan jumlah perusahaan sebanyak 16.971 unit usaha. Industri tenun nusantara hingga saat ini terus berkembang dan telah berperan penting sebagai penggerak perekonomian daerah sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Kemenperin menargetkan ekspor produk tenun dan batik pada tahun 2019 mampu menembus USD58,6 juta atau naik 10 persen dibanding capaian tahun lalu sebesar USD53,3 juta. Ekspor tenun dan batik Indonesia mayoritas dikapalkan ke Jepang, Belanda dan Amerika Serikat.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 23 April 2019.

25th AEM Retreat, 22~23 April 2019, Phuket, Thailand.

Tingkatkan Investasi, Menteri Ekonomi ASEAN Tandatangani Protokol Ke-4 Amandemen ACIA

Para Menteri Ekonomi ASEAN menegaskan komitmennya dalam meningkatkan investasi di kawasan Asia Tenggara. Hal diwujudkan melalui penandatanganan protokol ke-4 amandemen
perjanjian investasi komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA) yang dilakukan di sela Pertemuan ASEAN Economic Minister Retreat (AEM) ke-25 di Phuket, Thailand, hari ini, Selasa (23/4).

“Perjanjian ACIA ini merupakan perjanjian investasi kawasan ASEAN yang terdiri atas empat aspek dari penanaman modal yaitu perlindungan, promosi, fasilitasi, dan liberalisasi investasi. Ke depan, setelah perjanjian ini ditandatangani, diharapkan dapat meningkatkan arus investasi langsung ke Indonesia dari negara ASEAN,” ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Protokol ke-4 Amademen ACIA ini memuat hal-hal di antaranya pengaturan yang lebih rinci untuk elemen Prohibition of Performance Requirements (PPR) sebagaimana elemen Trade Related Investment Measures (TRIMS) organisasi perdagangan dunia (WTO). Selain itu, mengenai kesepakatan pelarangan elemen terkait pasal “untuk memasok secara eksklusif dari wilayah barang-barang yang diproduksi oleh investasi tersebut ke regional tertentu atau ke pasar dunia” pada pasal PPR dan transisi daftar reservasi ACIA dari format single annex negative list menjadi two annex negative list dalam jangka waktu lima tahun.

Mendag menyampaikan, perjanjian ini akan berdampak besar bagi Indonesia, setidaknya dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan pekerja, dan peningkatan penerimaan negara seiring makin besarnya investasi. Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir atas masuknya investor asing ke Indonesia dan sudah harus bersiap diri dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Indonesia, lanjut Mendag, terus memperbaiki indeks persepsi dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB). Hal ini dibuktikan dengan peluncuran sistem sistem perizinan satu pintu elektronik (Online Single Submission/OSS) yang beroperasi tahun lalu. Hal ini untuk memudahkan pengurusan izin usaha di Indonesia yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan investasi di Indonesia.

Perkuat Perdagangan Jasa, Menteri Ekonomi ASEAN Tandatangani Perjanjian Perdagangan Jasa (ATISA)

Para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk memperkuat perdagangan jasa antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian perdagangan jasa ASEAN (ASEAN Trade in Services Agreement/ATISA) di sela pertemuan ASEAN Economic Minister (AEM) Retreat ke-25 di Phuket, Thailand pada hari ini, Selasa (23/4).

Penandatanganan ini dilakukan bersamaan dengan penandatanganan protokol ke-4 amandemen perjanjian investasi komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA).
Perjanjian ini merupakan peningkatan dari kerangka perjanjian jasa ASEAN (ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS) yang telah disepakati pada sidang AEM ke-44 di Siem Reap, Kamboja pada 2012 lalu. Komitmen yang diberikan pada perjanjian ATISA merupakan komitmen AFAS paket terakhir, yang terdiri atas AFAS paket ke-10, AFAS Keuangan Paket ke-9, dan AFAS Transportasi Udara Paket ke-11. Paket tersebut telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan ASEAN.

“ATISA akan meningkatkan akses pasar, investasi, serta peluang yang lebih luas bagi penyedia jasa dalam negeri ke sesama negara anggota ASEAN,” ujar Mendag. Mendag menyampaikan, adanya perjanjian ini dapat mengatasi hambatan bagi penyedia jasa di ASEAN, khususnya Indonesia. Selain itu, dapat menciptakan iklim usaha yang stabil dan dapat diprediksi untuk perdagangan jasa dan mempersiapkan integrasi dan liberalisasi sektor jasa di masa depan untuk ASEAN.

“Implementasi ATISA akan mendorong transparansi sekaligus berpotensi meningkatkan akses pasar bagi penyedia jasa di ASEAN. Selain itu, konsumen di sektor jasa mendapatkan keuntungan karena meningkatnya variasi pilihan atas produk-produk jasa yang terliberalisasi dan ditawarkan di ASEAN,” pungkas Mendag. Pada saat diimplementasikan, ATISA akan menjadi bagian ketiga dan final dari “troika” Perjanjian ASEAN. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan integrasi sektor di ASEAN bersama dengan perjanjian perdagangan barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA) dan ACIA.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 23 April 2019.

Punya Daya Saing Global, Ekspor Mainan Nasional Lampaui USD 319 Juta

Industri mainan menjadi salah satu sektor manuaktur yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Ini tercermin dari capaian nilai ekspor mainan anak-anak pada tahun 2018 yang menembus hingga USD319,93 juta atau naik 5,79 persen dibanding perolehan periode sebelumnya sebesar USD302,42 juta. “Industri mainan nasional telah menunjukkan daya saingnya di kancah global. Hal ini sekaligus mampu membuktikan bahwa Indonesia termasuk dalam negara-negara produsen utama untuk beberapa produk mainan unggulan yang telah mendunia,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (22/4).

Untuk itu, Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri mainan di dalam negeri. Apalagi, sektor tersebut tergolong padat karya dan berorientasi ekspor. Pada tahun 2017, nilai investasi industri mainan di Indonesia mencapai Rp410 miliar dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 23.116 orang. “Contohnya, PT Mattel Indonesia yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 10 ribu orang dengan nilai ekspor dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata di atas USD150 juta per tahun,” papar Menperin. Airlangga pun mengaku bangga karena Indonesia adalah produsen boneka merek Barbie terbesar di dunia yang dihasilkan oleh PT Mattel Indonesia. Perusahaan ini memasok 60 persen ke seluruh pasar global atau telah mengungguli produksi China. “Jadi, enam dari 10 boneka yang beredar di dunia itu berasal dari Indonesia, dibuat dengan tangan-tangan terampil anak bangsa kita,” ujarnya.

Menariknya lagi, Indonesia memiliki pabrik mobil dengan kapasitas produksi yang cukup besar mencapai 50 juta unit per tahun. “Pabrik Hot Wheels di Cikarang milik PT Mattel Indonesia adalah industri mobil mini yang kapasitasnya lebih besar 50 kali dari industri otomotif beneran,” ungkapnya. Hot Wheels merupakan mobilmainan diecast atau dibuat dari bahan logam yang dicetak. Tak cuma dari segi jumlah produksinya yang mencengangkan, Menperin menuturkan, pabrik ini juga sudah mengaplikasikan teknologi industri 4.0 pada proses produksinya. “ Selain mampu memproduksi Barbie dan Hot Wheels yang berkualitas, perusahaan ini juga memiliki kemampuan engineering lokal yang punya inovasi luar biasa membuat mesin canggih sendiri,” ungkapnya.

Dalam upaya memacu daya saing industri mainan nasional, pemerintah telah berupaya melindungi produk dan pasar dalam negeri serta menghindari gempuran produk impor yang tidak berkualitas melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Implementasi SNI ini mampu meningkatkan competitiveness produk dalam negeri,” ujar Airlangga. Selain itu, pemberlakuan SNI memberikan jaminan terhadap produk yang masuk ke pasar domestik merupakan yang berkualitas dan aman bagi konsumen serta menembus pasar ekspor. “Standar produk merupakan technical barrier yang dapat diterima oleh seluruh negara, karena memberikan efek positif, antara lain menjamin keamanan, keselamatan dan kualitas produk,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Mainan Anak (AMI) Sutjiadi Lukas memprediksikan, industri mainan dalam negeri pada tahun 2019 dapat tumbuh sebesar 10 persen secara year-on-year (yoy). Apalagi, potensi bisnis mainan di Tanah Air cukup prospektif. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar di kawasan ASEAN. “Dengan angka kelahiran rata-rata 4,5 juta jiwa per tahun, Indonesia dapat menjadi pasar terbesar se-Asia Tenggara,” terangnya. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, AMI pun menggenjot industri mainan nasional agar semakin agresif mempeluas pasar ekspor. Tutupnya beberapa pabrik mainan di Vietnam membuat peluang industri mainan di Indonesia kelimpahan pesanan.

“Kemungkinan, pasar mainan akan lebih tancap gas mulai kuartal kedua setelah Pemilu,” ucapnya. Guna menggairahkan bisnis mainan di dalam negeri, Indonesia membutuhkan investasi baru. Salah satu strateginya, AMI akan menyelenggarakan kembali pameran yang diikuti 6 negara pada 18-20 Juni 2019 di JIExpo. Dalam pameran ini bakal ditampilkan teknologi produksi mainan terbaru. Pada tahun lalu, AMI telah meneken nota kesepakatan (MoU) dengan Chaiyu Exhibition berkenaan dengan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan China. Dengan kolaborasi ini, diharapkan perusahaan mainan asal China berinvestasi membangun pabrik di Indonesia, terutama untuk memproduksi komponen seperti gear box, baut dan keypad.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 22 April 2019.

Investasi Meningkat, Kemenperin Aktif Siapkan SDM Industri Kompeten

 

Kementerian Perindustrian terus berperan aktif menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan dunia industri. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari program prioritas yang terdapat di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk menjadikan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di era digital. “Serapan tenaga kerja di sektor industri terus meningkat yakni dari 15,54 juta orang pada tahun 2015 menjadi 18 juta orang di tahun 2018 atau naik 17,4 persen. Artinya, sektor industri menyerap tenaga kerja rata-rata 672 ribu orang per tahun” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (22/4).

Menperin menjelaskan, peningkatan pada penyerapan tenaga kerja tersebut, bagian efek berantai dari pelaksanaan kebijakan hilirisasi industri. “Jadi, terjadi pertumbuhan sektor industri, yang sejalan pula dengan adanya penambahan investasi atau ekspansi di Indonesia,” tuturnya. Airlangga menegaskan, pihaknya fokus mendorong pendalaman struktur industri di dalam negeri melalui peningkatan investasi. Tujuannya, selain mengintegrasikan sektor hulu sampai hilir, juga untuk mensubstitusi produk impor dan memenuhi pasar ekspor. Kemenperin mencatat, investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun, naik menjadi Rp226,18 triliun di tahun 2018. “Ini mencerminkan bahwa iklim investasi di Indonesia masih tetap kondusif,” tuturnya.

Dari penanaman modal tersebut, membawa dampak positif bagi pertumbuhan sektor industri baik skala besar dan sedang maupun skala kecil. Pada periode tahun 2014-2017, terjadi penambahan populasi industri besar dan sedang, dari tahun 2014 sebanyak 25.094 unit usaha menjadi 30.992 unit usaha sehingga tumbuh 5.898 unit usaha. Di sektor industri kecil, juga mengalami penambahan, dari tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usaha menjadi 4,49 juta unit usaha di tahun 2017. Artinya, tumbuh hingga 970 ribu industri kecil selama empat tahun tersebut.

“Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja paling aktif, salah satunya dilakukan oleh sektor industri otomotif yang telah menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja,” ungkap Menperin. Pada sektor industri otomotif, empat pabrikan besar telah menjadikan Indonesia sebagai rantai pasok global. “Dalam waktu dekat, ada beberapa principal otomotif lagi yang bergabung, dan akan menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur otomotif di wilayah Asia,” imbuhnya. Sektor manufaktur lainnya yang menyerap tenaga kerja banyak, yakni industri makanan dengan kontribusi hingga 26,67 persen, disusul industri pakaian jadi (13,69%), serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus (9,93%). Selanjutnya, industri tekstil (7,46%), industri barang galian bukan logam (5,72%), serta industri furnitur (4,51%). Airlangga menyebutkan, ada tiga pilar utama yang perlu menjadi perhatian untuk memacu pertumbuhan industri nasional, yaitu investasi, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, ketersediaan SDM yang terampil sangat diperlukan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri. Apalagi, Indonesia punya potensi tersebut seiring dengan adanya bonus demografi yang sedang dinikmati hingga tahun 2030.

“Oleh karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar tahun ini lebih fokus dan gencar menjalankan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi, setelah fokus pada pembangunan infrastruktur,” paparnya. Menperin menambahkan, pihaknya terus berupaya menciptakan SDM kompeten terutama yang siap menghadapi era industri 4.0. Untuk itu, Indonesia perlu merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada bidang ScienceTechnologyEngineeringArtsand Mathematics (STEAM).

“Selain itu, fokus untuk meningkatkan kualitas unit pendidikan vokasi. Hingga saat ini, Kemenperin telah memiliki sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 politeknik dan dua akademi komunitas,” terangnya. Lebih lanjut, Airlangga mengemukakan, Kemenperin telah melakukan program link and match antara industri dan SMK. Dengan program ini, ditargetkan mampu meningkatkan kompetensi dari para lulusan SMK, sehingga mampu langsung bekerja di industri karena kurikulum yang diajarkan mengikuti kebutuhan di sektor industri.

“Hingga saat ini, sebanyak 855 perusahaan sudah melakukan kerja sama dengan 2.012 SMK. Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SMK dan industri yang sangat antusias ikut serta dalam program strategis tersebut,” ujarnya. Airlangga mengungkapkan, dalam menyiapkan SDM kompeten di bidang industri, Kemenperin siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,78 triliun untuk program pendidikan vokasi industri pada tahun 2019. Progam ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja di Tanah Air yang dapat menerapkan industri 4.0.

“Program itu sangat penting, karena tahun ini merupakan tahun pertama di Kemenperin punya Badan Pengembangan SDM Industri. Ini juga sejalan dengan komitmen Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa ke depannya lebih fokus pada pengembangan SDM karena akan menjadi tumpuan dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia,” paparnya. Di samping itu, Kemenperin memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dan Politeknik Industri Agro di Lampung. Saat ini, Kemenperin sedang menyusun kurikulum politeknik dengan tim komite yang telah ditetapkan. Upaya itu memudahkan para perusahaan di kawasan industri tersebut dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan saat ini. “Bahkan, kami telah bekerja sama dengan Swiss untuk menerapkan pendidikan vokasi industri yang dual system di sejumlah Politeknik kami, dengan nama program Skill For Competitiveness (S4C),” imbuhnya.

Selanjutnya, Kemenperin akan memberikan program peningkatan kompetensi guru produktif untuk lingkungan SMK sebanyak 2.000 orang. “Kami juga memfasilitasi silver expert untuk SMK sebanyak 100 orang,” sebutnya. Melalui program-program strategis tersebut, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%).

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 22 April 2019.

Kemenperin Kembangkan IKM Kelapa Terpadu

Kementerian Perindustrian semakian giat memacu hilirisasi komoditas kelapa agar menjadi produk industri dalam negeri yang bernilai tambah tinggi. Langkah strategis yang sedang dilakukan, yakni melalui pelaksanaan program pengembangan industri kecil dan kenengah (IKM) Kelapa Terpadu.

“Kita ketahui bahwa kelapa mempunyai banyak manfaat, mulai dari akar sampai daun dan buah bisa diproduksi atau diolah olehsektor IKM hingga industri besar. Jadi, upaya pengembangan IKM kelapa terpadu juga dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku agribisnis kelapa,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (19/4).

Setelah menyelenggarakan program pengembangan IKM kelapa terpadu di Kabupaten Minahasa Selatan, Ditjen IKMA Kemenperin melanjutkan agenda serupa di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis serta fasilitasi mesin dan peralatan pengolahan kelapa yang dapat menjadikan produk panganatau pengolahan arang aktif. Provinsi Gonrotalo memiliki areal perkebunan kelapa mencapai 71.524 hektare, dengan jumlah tanaman menghasilkan 47.822 Ha atau 4.782.200 pohon dengan produksi 120 butir per pohon per tahun dengan total produksi 575.864.000 butir per tahun.

“Dari potensi alam itu, telah tumbuh industri pengolahan dari mulai skala kecil sampai dengan skala besar,” ungkap Gati. Bahkan, beberapa produk olahan kelapa seperti tepung kelapa asal Gorontalo telah diekspor ke Eropa (60%), Asia (20%) dan Afrika (20%). “Kami optimistis, pengembangan IKM kelapa terpadu di Gorontalo mampu meningkatkan nilai tambah komoditaskelapa melalui diversifikasi produk olahan kelapa maupun pengolahan produk sampingannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku agribisnis kelapa mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir,” paparnya. Selain di Gorontalo, Ditjen IKMA Kemenperin juga sudah menggelar kegiatan bimbingan teknis produksi sertafasilitasi bantuan mesin dan peralatan IKM Kelapa Terpadu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Upaya inipun diyakini bisa menunjang peningkatan produksi IKM kelapa karena memanfaatkan teknologi modern.

“Pengembangan IKM Kelapa Terpadu di Kabupaten Tanjabbar terdiri dari tiga jenis kegiatan utama, yaitu pengembangan produk pangan berbasis kelapa, pengembangan IKM arang tempurung kelapa, dan peningkatan kemampuan IKM permesinan Teknologi Tepat Guna (TTG) pendukung pengolahan kelapa,” sebut Gati. Menurutnya, bisnis industri pengolahan kelapa di Indonesia masih prospektif dan terus berkembang di beberapa wilayah seperti Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Maluku Utara.

Beberapa waktu lalu, Ditjen IKMA Kemenperin dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara bersinergi membangun sentra IKM Kelapa Terpadu di Kabupaten Halmahera Barat. Sentra IKM ini diharapkan menjadi fasilitas pengembangan potensi kelapa di Halmahera Barat serta mampu menghasilkan berbagai komoditi produk turunan kelapa. Gati memberikan apresiasi terhadap keseriusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pengembangan potensi kelapa untuk menjadi produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Hal ini diwujudkan adanya pembangunan sentra kelapa terpadu di Desa Acango.

“Dari sentra tersebut, diharapkan dapat dihasilkan berbagai komoditas seperti arang batok kelapa, serta berbagai macam produk dari sabut kelapa, gula merah baik gula batok maupun gula semut, air kelapa (nata de coco, kecap), dan minyak goreng,” sebutnya. Gati menambahkan, Dtijen IKMA melakukan program pengembangan IKM kelapa terpadu melalui pendekatan regional yang selaras dengan kebijakan daerah untuk mendorong peningkatan produksi kelapa dan olahan turunannya dalam meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ini tentunya berbasis kepada ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi tepat guna dan pasar.

“Kami bertekad untuk terus fokus mendorong sektor industri pengolahan kelapa di Tanah Air. Selain karena potensi alamnya yang melimpah, produk hilirisasi industri kita harus berbasis bahan baku dalam negeri dengan kualitas yang mampu kompetitif di pasar ekspor,” tegas Gati. Produk turunan kelapa sudah memberikan kontribusi nilai ekspor yang lebih besar jika dibandingkan dengan ekspor buah kelapa utuh. Data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa nilai ekspor buah kelapa sebesar USD121,9 juta,sedangkan nilai ekspor produk turunan kelapa mencapai USD1,2 miliar yang terdiri dari coco fibrecopra,desicated coconutcoconut creamcoconut sheelcharcoal dan coconut activate carbon. Kemenperin mencatat, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia di atas Filipina, India, Srilanka, dan Brasil. Sementara itu, merujuk data BPS tahun 2017,  luas area pohon kelapa mencapai 3,65 juta ha atau 14,58 persen dari 25,05 juta ha total areal perkebunan di Indonesia, dengan total produksi tanaman kelapa sebesar 2,87 juta ton. Sedangkan, berdasarkan data Asian and Pasific Coconut Community (2018), jumlah petani yang terlibat dalam agribisnis kelapa sebanyak 5,09 juta rumah tangga.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 19 April 2019.

Unjuk Gigi di Amerika Serikat, Kopi Specialty Indonesia Bukukan Potensi Transaksi USD 26,3 Juta

Produk kopi khas dan premium (specialty) Indonesia kembali tampil di pameran Internasional. Kali ini, kopi specialty Indonesia unjuk gigi di pameran Global Specialty Coffee Expo (GSCE) 2019 yang berlangsung di Boston Convention and Exhibition Center, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 11—14 April 2019. Saat pameran berlangsung, Indonesia berhasil membukukan transaksi potensial sebesar USD 26,3 juta dan nilai tersebut diprediksi akan terus bertambah, mengingat masih terdapat transaksi yang ditindaklanjuti. Keikutsertaan Indonesia kali ini merupakan hasil kerja sama Kedutaan Besar RI di Washington DC melalui Atase Perdagangan dan Atase Pertanian dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chicago dan ITPC Los Angeles.

“Nilai transaksi pada pameran tahun ini menunjukkan kualitas kopi Indonesia sudah mendapatkan tempat bagi pencinta kopi dunia. Selain itu, citra Indonesia juga harus terus dikembangkan, tidak
hanya sebagai produsen dan eksportir biji kopi, namun juga nilai tambah dari kopi itu sendiri,” ujar Atase Perdagangan Washington DC Reza Pahlevi.

Pameran GSCE merupakan tempat berkumpulnya buyer premium kopi specialty di kawasan Amerika Utara dan menjadi acuan bagi tren kopi dunia. Pameran yang diikuti 515 peserta dari 41 negara ini dikunjungi lebih dari 14 ribu pengunjung dan hampir setengahnya merupakan buyer internasional. Tahun sebelumnya, tercatat 79 persen buyer yang datang merupakan buyer yang
memiliki otoritas pengambilan keputusan atau yang berwenang dalam memberikan rekomendasi pembelian di perusahaannya, sehingga pameran kopi ini menjadi sangat prospektif.

Pada pameran tahun ini, Paviliun Indonesia menghadirkan kopi specialty yang diusung Asosiasi Kopi Spesialti Indonesia (AKSI), CV Gayo Mandiri, PT Santiang Exports, PT Meukat Komoditi Gayo, PT. Perkebunan Nusantara XII, PT Gayo Bedetak Nusantara, Upnormal Coffee Roasters, dan Tentera Coffee Roasters. Selain dari AS, buyers yang bertransaksi di Paviliun Indonesia berasal dari Belanda, Rusia, China, Swiss, Peru, Paraguay, dan Kanada. Selain itu, Indonesia juga diwakili peserta independen yaitu PT Sulotco Jaya Abadi (Kapal Api Group) yang menampilkan biji kopi hijau dan produk turunan kopi, serta Koperasi Arinagata dari Aceh yang terpilih menjadi salah satu duta perdagangan yang adil. Sementara kopi yang ditampilkan antara lain sumatra arabica gayo, lintong, solok minang, kerinci, west java preanger, toraja, flores, ciwidey, dan bali. Paviliun Indonesia tidak hanya menampilkan biji kopi hijau, namun beberapa perusahaan juga mengusung merek-merek dengan berbagai varian olahan kopi seperti roasted whole bean, pour over coffee bags, dan single serve pods.

Di sela pameran, lebih dari seratus peserta dari berbagai negara berpartisipasi dalam ajang bergengsi “World Coffee Championship” yang diadakan di Activities Hall. Kompetisi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu World Barista Championship dan World Brewers Cup. Pada the World Barista Championship, setiap kontestan harus menyiapkan empat kopi espreso, empat minuman berbahan dasar susu, dan empat minuman asli khusus dalam waktu 15 menit. Pada ajang ini, kontestan asal Indonesia yaitu Mikael Jasin dari Common Grounds Coffee Roaster Jakarta berhasil masuk ke putaran final dan meraih juara ke-4. Sementara ajang World Brewers Cup lebih memusatkan pada seni penyeduhan kopi secara manual. Dalam ajang ini, rasa dan penyajian menjadi penilaian utama para juri. Pada ajang ini, Indonesia diwakili Muhammad Fakhri brewer independen yang merupakan juara Indonesia Brewers Cup 2019. “Keberhasilan kontestan Indonesia dalam World Coffee Championship menunjukkan penggiat kopi nasional semakin dikenal dan diakui dunia. Diharapkan hal ini dapat mengangkat citra positif kopi Indonesia,” kata Reza.

AS merupakan pangsa pasar yang atraktif bagi eksportir kopi dari seluruh dunia. Menurut laporan National Coffee Data Trends tahun 2019 yang dirilis National Coffee Association (NCA), kopi
merupakan minuman yang paling digemari di AS dengan tren konsumen yang semakin memperhatikan aspek kesehatan dan keberlanjutan. Berdasarkan data US Department of Agriculture (USDA) dan Department of Commerce, AS adalah pengimpor kopi kedua terbesar dunia setelah Uni Eropa. Sedangkan Indonesia berada di urutan ke-6 sebagai negara pengekspor kopi ke AS dengan nilai mencapai USD 290 juta pada tahun 2018 dengan pangsa pasar sebesar 5,2 persen.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 18 April 2019.

Kemendag Tingkatkan Target Ekspor Nonmigas 8% di Era Revolusi Industri 4.0

Memanfaatkan cepatnya perkembangan digitalisasi infrastruktur industri dan sosial di seluruh dunia dalam revolusi industri 4.0, Kementerian Perdagangan meningkatkan target pertumbuhan nilai ekspor nonmigas menjadi 8 persen atau sebesar USD 175,8 miliar di tahun 2019. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam acara Indonesia Industrial Summit 2019 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, hari ini, Selasa (16/4) yang digelar Kementerian Perindustrian. “Tahun ini, Indonesia meningkatkan target pertumbuhan ekspor nonmigas dari sebelumnya ditetapkan 7,5 persen atau sebesar USD 175 miliar menjadi 8 persen atau sebesar 175,8 miliar di tahun 2019. Sementara di tahun 2018, kinerja ekspor nonmigas mencapai USD 162,8 miliar,” ungkap Mendag. Mendag juga menyampaikan, target peningkatan ekspor ini akan bisa tercapai dengan sinergi bersama, khususnya dengan Kementerian Perindustrian.

“Upaya peningkatan kapasitas industri yang dijalankan Kementerian Perindustrian akan didukung dengan upaya peningkatan pembukaan pasar-pasar baru tujuan ekspor serta percepatan perjanjian yang dilakukan Kementerian Perdagangan,” kata Mendag. Untuk mencapai target ini, lanjut Mendag, ada lima sektor prioritas di era Industri 4.0 yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia. “Pada 2019, ekspor tekstil dan produk tekstil diproyeksikan meningkat hingga 30 persen. Ekspor produk makanan dan minuman juga diprediksi akan meningkat dan semakin kompetitif,” jelas Mendag.

Kemendag juga berkomitmen mendukung industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan andalan ekspor. “Sektor tekstil memiliki harapan dan potensi
yang sangat besar di masa mendatang. TPT kini merupakan salah satu produk andalan ekspor Indonesia yang terus tumbuh dan tidak bergantung pada bahan baku dan bahan penolong impor,
serta memiliki pasar yang besar di dalam negeri,” terang Mendag.

Strategi lain yang dilakukan Kemendag yaitu memfokuskan kembali pada produk industri olahan yang bernilai tambah tinggi dan diversifikasi produk ekspor, membuka pasar baru, mengelola tata
niaga impor dengan lebih baik, meninjau perjanjian perdagangan yang ada, menjalin perdagangan dengan mitra-mitra dagang yang baru, menyelenggarakan forum bisnis dan penjajakan bisnis di
negara mitra, mengembangkan ekspor jasa dan ekonomi kreatif, serta meminimalkan tindakan trade measure terhadap Indonesia.

Dalam hal perjanjian perdagangan, Kemendag terus mempererat kerja sama dengan mitra-mitra dagang utama. Misalnya, dengan Korea, Indonesia telah mengaktivasi kembali Indonesia-Korea
Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Indonesia juga telah menandatangani Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
Menurut Mendag, Indonesia menargetkan perdagangan bilateral dengan Korea meningkat menjadi sebesar USD 30 miliar pada 2022 dan dengan India menjadi sebesar USD 50 miliar pada
2025. Selain itu, dengan AS sebesar USD 50 miliar. Mendag menegaskan, upaya peningkatan ekspor ini bukan semata-mata untuk industri besar saja, tetapi juga dengan mendorong dan mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi ekspor.

Mendag menambahkan, Indonesia kini sedang mengukir reputasi sebagai sebuah ekonomi yang layak diperhitungkan dalam kancah ekonomi global. Perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata
5,2 persen dan kini menempati peringkat ke-16 sebagai ekonomi terbesar di dunia, dan peringkat ke-4 sebagai tempat tujuan investasi terfavorit di dunia. “Pada tahun 2050, Indonesia diprediksi
akan menjadi ekonomi terbesar ke-3 di Asia dan ke-4 di dunia,” pungkas Mendag dengan optimis.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Pedagangan RI, 16 April 2019.

Indonesia Industrial Summit 2019, Tonggak Perjalanan Satu Tahun Making Indonesia 4.0

Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia pada 2030. Sejak peluncurannya oleh Presiden RI tepat satu tahun lalu, Kementerian Perindustrian melakukan berbagai langkah untuk mempercepat penerapan Making Indonesia 4.0 sebagai game changer pertumbuhan ekonomi nasional. “Studi McKinsey menunjukkan, ini berpeluang meningkatkan nilai tambah terhadap PDB nasional sebesar USD120-150 Miliar pada 2025. Selain itu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019 di Tangerang, Senin (15/4).

Pelaksanaan IIS 2019 yang mengambil tema “Implementasi Making Indonesia 4.0 Menuju Indonesia Menjadi Negara 10 Besar Ekonomi Dunia” bertujuan memberikan gambaran mengenai perjalanan penerapan peta jalan tersebut selama satu tahun penerapannya. Dalam periode tersebut, pemerintah telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan adopsi industri 4.0. Pertama, peluncuran Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), atau indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0. Tahap awal assessment INDI 4.0 telah diikuti oleh 326 perusahaan industri dari sektor industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, logam, aneka, dan sektor engineering, procurement, and construction (EPC).

INDI 4.0 diluncurkan dalam IIS 2019 dengan menampilkan memberikan penghargaan untuk lighthouse industry dan perusahaan pemenang INDI 4.0. Penilaian INDI 4.0 menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dengan mengukur lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi, manusia dan budaya, produk dan layanan, teknologi, serta operasional pabrik. Rentang skor penilaian INDI 4.0 adalah dari level 0 (belum siap) yang artinya “belum siap” bertransformasi ke industri 4.0, kemudian level 1: industri masih pada tahap “kesiapan awal”, level 2: industri pada tahap “kesiapan sedang”, level 3: industri sudah pada tahap “kesiapan matang” bertransformasi ke industri 4.0, dan level 4: industri “sudah menerapkan” sebagian besar konsep industri 4.0 di sistem produksinya. “Secara umum, industri manufaktur Indonesia berada dalam posisi cukup siap menerapkan industri 4.0,” ujar Menperin.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menjadi official country partner pada Hannover Messe 2020 yang merupakan pameran teknologi industri terbesar di dunia. Pameran yang rutin diselenggarakan setiap tahun di Hannover, Jerman tersebut merupakan platform strategis untuk mengkampanyekan Making Indonesia 4.0 secara global sebagai inisiatif strategis Indonesia dalam menjawab tantangan Industri 4.0. “Partisipasi Indonesia sebagaiOfficial Partner Country pada Hannover Messe dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama di bidang teknologi industri, meningkatkan ekspor produk dan jasa industri, serta menarik investasi pada sektor industri manufaktur,” papar Menperin.

Salah satu agenda IIS 2019 adalah sosialisasi rencana Indonesia dalam Hannover Messe 2020 tersebut. Kemenperin menghadirkan Pavilion Hannover Messe dalam IIS 2019 sebagai pusat informasi bagi perusahaan industri yang berminat berpartisipasi mengharumkan nama Indonesia di dalam pameran tersebut. Duta Besar Jerman untuk Indonesia juga akan menyampaikan mengenai langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai OCP pada event besar tersebut dalam sesi diskusi strategis.

Upaya lainnya adalah melaksanakan program Making Indonesia 4.0 Start-Up yang bertujuan menggali ide-ide inovasi dari perusahaan-perusahaan start-up berbasis teknologi. Dari 84 peserta yang lolos seleksi, terpilih lima start-up terbaik dengan inovasi teknologi yang siap dikomersialkan. “Kami mengharapkan start-up di tanah air semakin menyadari pentingnya infrastruktur digital yang menjadi ciri penerapan Industri 4.0 seperti cloud computing untuk mendukung bisnisnya,” kata Menperin.

Era revolusi industri 4.0 menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi. Era ini akan memberikan peluang lapangan kerja baru di Indonesia hingga 18 juta orang, dengan 4,5 tenaga kerja baru diserap sektor industri dan 12,5 juta lainnya oleh sektor jasa penunjang industri. “Pengembangan SDM industri merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah dalam mempersiapkan SDM menghadapi era industri 4.0,” ujar Menperin.

Indonesia Industrial Summit 2019 diselenggarakan pada 15-16 April 2019 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. Kegiatan ini merupakan forum konsolidasi para pemangku kepentingan untuk membangun rumusan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi transformasi digital sektor industri manufaktur. IIS 2019 dihadiri oleh hingga 5.500 peserta yang terdiri dari para pelaku industri, pengelola kawasan industri, asosiasi industri, pelaku IKM dan start-up sektor industri, para Duta Besar negara sahabat, Pejabat Kementerian/Lembaga terkait, Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta akademisi dan praktisi.

Pertemuan ini juga diisi dengan Forum Strategis yang menghadirkan Para Menteri terkait untuk membahastransformasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi era industri 4.0 seperti misalnya kebijakan insentif fiskal untuk mendorong perusahaan industri melakukan inovasi teknologi dan investasi pada peningkatan kompetensi SDM, strategi peningkatan penetrasi pasar untuk mendorong ekspor industri manufaktur, kebijakan upskilling dan reskilling kompetensi tenaga kerja untuk beradaptasi dengan era industri 4.0. Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Timur yang mewakili generasi muda juga akan menyampaikan mengenai Pemberdayaan Generasi Millennial dalam mendukung agenda Making Indonesia 4.0. Forum strategis juga akan menghadirkan pembicara dari dunia usaha untuk berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bertransformasi menuju industri 4.0.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian, 15 April 2019.

Kemendag Rangkul Pemangku Kepentingan Tingkatkan Pontensi Ekspor Melalui Pemanfaatan Niaga Elektronik


Kementerian Perdagangan merangkul para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memaksimalkan peluang peningkatan ekspor nonmigas melalui pemanfaatan niaga elektronik (niaga-el/e-commerce). Upaya ini dilakukan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) dengan menggelar diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/4) yang mengusung tema “Pengembangan UKM Tujuan Ekspor Melalui Pemanfaatan E-Commerce”.

Turut hadir pada pertemuan itu, para praktisi seperti IDEA, beberapa platform perdagangan daring, perusahaan logistik, dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga, seperti dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Kementerian Pertanian, serta Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

“FGD ini digelar untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait agar peluang niaga elektronik dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan ekspor nonmigas,” jelas Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan. Marolop juga menyampaikan, seiring meluasnya jangkauan layanan internet, bisnis niaga-el di Indonesia berkembang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Kini, bermunculan para pelaku kreatif sehingga perlu disediakan wadah pembinaannya. Selain produk fisik, perdagangan dalam kategori jasa fisik dan jasa digital yang berorientasi kepada pasar global telah mulai meningkat.

“Untuk itu, diperlukan dukungan bagi para pelaku dalam menciptakan variasi produk dan jasa untuk berkembang di pasar nasional serta menembus pasar global. Selain itu, ke depannya diperlukan kemudahan bagi para pelaku usaha Indonesia untuk melakukan ekspor melalui platform niaga elektronik sehingga konsumen di luar negeri dapat dengan mudah mendapatkan barang dan produkproduk Indonesia,” jelas Marolop.

Dari FGD, berhasil diidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam digitalisasi UKM di Indonesia. Pertama, fokus pada segmen pelaku UKM strategis yang memiliki pola pikir kewirausahaan. Kedua, hilirisasi pada peningkatan produk lokal melalui peningkatan nilai tambah, dan unggul dalam pasar nasional dan dapat bersaing di pasar global. Ketiga, berorientasi ekspor binis ke bisnis (B2B) dan bisnis ke konsumen (B2C) platform global.

Hasil lain yang diperoleh melalui FGD yaitu perlunya upaya untuk meningkatkan kapasitas (literasi) para pelaku UKM dalam melakukan perdagangan daring yang dimulai dari hal-hal mendasar, seperti penggunaan surat elektronik maupun situs. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelaku UKM diharapkan akan meningkatkan minat mereka untuk memanfaatkan niaga-el. Para peserta juga sepakat bersinergi dan mengusulkan proyek percontohan.

“Proyek percontohan akan difokuskan pada salah satu sektor usaha dengan tujuan pasar tertentu. Kemendag akan memilih para pelaku usaha yang akan dibimbing hingga akhirnya dapat menjual dan mengekspor produk-produknya ke luar negeri dengan menggunakan niaga elektronik,” jelas Marolop. Proyek ini, lanjut Marolop, ditargetkan untuk dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. ” Diharapkan melalui bimbingan yang intensif, proyek percontohan ini dapat mengahasilkan 10 UKM eksportir baru,” imbuhnya.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 12 April 2019.