Kemendag Tingkatkan Target Ekspor Nonmigas 8% di Era Revolusi Industri 4.0

Memanfaatkan cepatnya perkembangan digitalisasi infrastruktur industri dan sosial di seluruh dunia dalam revolusi industri 4.0, Kementerian Perdagangan meningkatkan target pertumbuhan nilai ekspor nonmigas menjadi 8 persen atau sebesar USD 175,8 miliar di tahun 2019. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam acara Indonesia Industrial Summit 2019 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, hari ini, Selasa (16/4) yang digelar Kementerian Perindustrian. “Tahun ini, Indonesia meningkatkan target pertumbuhan ekspor nonmigas dari sebelumnya ditetapkan 7,5 persen atau sebesar USD 175 miliar menjadi 8 persen atau sebesar 175,8 miliar di tahun 2019. Sementara di tahun 2018, kinerja ekspor nonmigas mencapai USD 162,8 miliar,” ungkap Mendag. Mendag juga menyampaikan, target peningkatan ekspor ini akan bisa tercapai dengan sinergi bersama, khususnya dengan Kementerian Perindustrian.

“Upaya peningkatan kapasitas industri yang dijalankan Kementerian Perindustrian akan didukung dengan upaya peningkatan pembukaan pasar-pasar baru tujuan ekspor serta percepatan perjanjian yang dilakukan Kementerian Perdagangan,” kata Mendag. Untuk mencapai target ini, lanjut Mendag, ada lima sektor prioritas di era Industri 4.0 yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia. “Pada 2019, ekspor tekstil dan produk tekstil diproyeksikan meningkat hingga 30 persen. Ekspor produk makanan dan minuman juga diprediksi akan meningkat dan semakin kompetitif,” jelas Mendag.

Kemendag juga berkomitmen mendukung industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan andalan ekspor. “Sektor tekstil memiliki harapan dan potensi
yang sangat besar di masa mendatang. TPT kini merupakan salah satu produk andalan ekspor Indonesia yang terus tumbuh dan tidak bergantung pada bahan baku dan bahan penolong impor,
serta memiliki pasar yang besar di dalam negeri,” terang Mendag.

Strategi lain yang dilakukan Kemendag yaitu memfokuskan kembali pada produk industri olahan yang bernilai tambah tinggi dan diversifikasi produk ekspor, membuka pasar baru, mengelola tata
niaga impor dengan lebih baik, meninjau perjanjian perdagangan yang ada, menjalin perdagangan dengan mitra-mitra dagang yang baru, menyelenggarakan forum bisnis dan penjajakan bisnis di
negara mitra, mengembangkan ekspor jasa dan ekonomi kreatif, serta meminimalkan tindakan trade measure terhadap Indonesia.

Dalam hal perjanjian perdagangan, Kemendag terus mempererat kerja sama dengan mitra-mitra dagang utama. Misalnya, dengan Korea, Indonesia telah mengaktivasi kembali Indonesia-Korea
Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Indonesia juga telah menandatangani Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
Menurut Mendag, Indonesia menargetkan perdagangan bilateral dengan Korea meningkat menjadi sebesar USD 30 miliar pada 2022 dan dengan India menjadi sebesar USD 50 miliar pada
2025. Selain itu, dengan AS sebesar USD 50 miliar. Mendag menegaskan, upaya peningkatan ekspor ini bukan semata-mata untuk industri besar saja, tetapi juga dengan mendorong dan mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi ekspor.

Mendag menambahkan, Indonesia kini sedang mengukir reputasi sebagai sebuah ekonomi yang layak diperhitungkan dalam kancah ekonomi global. Perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata
5,2 persen dan kini menempati peringkat ke-16 sebagai ekonomi terbesar di dunia, dan peringkat ke-4 sebagai tempat tujuan investasi terfavorit di dunia. “Pada tahun 2050, Indonesia diprediksi
akan menjadi ekonomi terbesar ke-3 di Asia dan ke-4 di dunia,” pungkas Mendag dengan optimis.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Pedagangan RI, 16 April 2019.

Indonesia Industrial Summit 2019, Tonggak Perjalanan Satu Tahun Making Indonesia 4.0

Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia pada 2030. Sejak peluncurannya oleh Presiden RI tepat satu tahun lalu, Kementerian Perindustrian melakukan berbagai langkah untuk mempercepat penerapan Making Indonesia 4.0 sebagai game changer pertumbuhan ekonomi nasional. “Studi McKinsey menunjukkan, ini berpeluang meningkatkan nilai tambah terhadap PDB nasional sebesar USD120-150 Miliar pada 2025. Selain itu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019 di Tangerang, Senin (15/4).

Pelaksanaan IIS 2019 yang mengambil tema “Implementasi Making Indonesia 4.0 Menuju Indonesia Menjadi Negara 10 Besar Ekonomi Dunia” bertujuan memberikan gambaran mengenai perjalanan penerapan peta jalan tersebut selama satu tahun penerapannya. Dalam periode tersebut, pemerintah telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan adopsi industri 4.0. Pertama, peluncuran Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), atau indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0. Tahap awal assessment INDI 4.0 telah diikuti oleh 326 perusahaan industri dari sektor industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, logam, aneka, dan sektor engineering, procurement, and construction (EPC).

INDI 4.0 diluncurkan dalam IIS 2019 dengan menampilkan memberikan penghargaan untuk lighthouse industry dan perusahaan pemenang INDI 4.0. Penilaian INDI 4.0 menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dengan mengukur lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi, manusia dan budaya, produk dan layanan, teknologi, serta operasional pabrik. Rentang skor penilaian INDI 4.0 adalah dari level 0 (belum siap) yang artinya “belum siap” bertransformasi ke industri 4.0, kemudian level 1: industri masih pada tahap “kesiapan awal”, level 2: industri pada tahap “kesiapan sedang”, level 3: industri sudah pada tahap “kesiapan matang” bertransformasi ke industri 4.0, dan level 4: industri “sudah menerapkan” sebagian besar konsep industri 4.0 di sistem produksinya. “Secara umum, industri manufaktur Indonesia berada dalam posisi cukup siap menerapkan industri 4.0,” ujar Menperin.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menjadi official country partner pada Hannover Messe 2020 yang merupakan pameran teknologi industri terbesar di dunia. Pameran yang rutin diselenggarakan setiap tahun di Hannover, Jerman tersebut merupakan platform strategis untuk mengkampanyekan Making Indonesia 4.0 secara global sebagai inisiatif strategis Indonesia dalam menjawab tantangan Industri 4.0. “Partisipasi Indonesia sebagaiOfficial Partner Country pada Hannover Messe dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama di bidang teknologi industri, meningkatkan ekspor produk dan jasa industri, serta menarik investasi pada sektor industri manufaktur,” papar Menperin.

Salah satu agenda IIS 2019 adalah sosialisasi rencana Indonesia dalam Hannover Messe 2020 tersebut. Kemenperin menghadirkan Pavilion Hannover Messe dalam IIS 2019 sebagai pusat informasi bagi perusahaan industri yang berminat berpartisipasi mengharumkan nama Indonesia di dalam pameran tersebut. Duta Besar Jerman untuk Indonesia juga akan menyampaikan mengenai langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai OCP pada event besar tersebut dalam sesi diskusi strategis.

Upaya lainnya adalah melaksanakan program Making Indonesia 4.0 Start-Up yang bertujuan menggali ide-ide inovasi dari perusahaan-perusahaan start-up berbasis teknologi. Dari 84 peserta yang lolos seleksi, terpilih lima start-up terbaik dengan inovasi teknologi yang siap dikomersialkan. “Kami mengharapkan start-up di tanah air semakin menyadari pentingnya infrastruktur digital yang menjadi ciri penerapan Industri 4.0 seperti cloud computing untuk mendukung bisnisnya,” kata Menperin.

Era revolusi industri 4.0 menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi. Era ini akan memberikan peluang lapangan kerja baru di Indonesia hingga 18 juta orang, dengan 4,5 tenaga kerja baru diserap sektor industri dan 12,5 juta lainnya oleh sektor jasa penunjang industri. “Pengembangan SDM industri merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah dalam mempersiapkan SDM menghadapi era industri 4.0,” ujar Menperin.

Indonesia Industrial Summit 2019 diselenggarakan pada 15-16 April 2019 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. Kegiatan ini merupakan forum konsolidasi para pemangku kepentingan untuk membangun rumusan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi transformasi digital sektor industri manufaktur. IIS 2019 dihadiri oleh hingga 5.500 peserta yang terdiri dari para pelaku industri, pengelola kawasan industri, asosiasi industri, pelaku IKM dan start-up sektor industri, para Duta Besar negara sahabat, Pejabat Kementerian/Lembaga terkait, Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta akademisi dan praktisi.

Pertemuan ini juga diisi dengan Forum Strategis yang menghadirkan Para Menteri terkait untuk membahastransformasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi era industri 4.0 seperti misalnya kebijakan insentif fiskal untuk mendorong perusahaan industri melakukan inovasi teknologi dan investasi pada peningkatan kompetensi SDM, strategi peningkatan penetrasi pasar untuk mendorong ekspor industri manufaktur, kebijakan upskilling dan reskilling kompetensi tenaga kerja untuk beradaptasi dengan era industri 4.0. Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Timur yang mewakili generasi muda juga akan menyampaikan mengenai Pemberdayaan Generasi Millennial dalam mendukung agenda Making Indonesia 4.0. Forum strategis juga akan menghadirkan pembicara dari dunia usaha untuk berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bertransformasi menuju industri 4.0.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian, 15 April 2019.

Kemendag Rangkul Pemangku Kepentingan Tingkatkan Pontensi Ekspor Melalui Pemanfaatan Niaga Elektronik


Kementerian Perdagangan merangkul para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memaksimalkan peluang peningkatan ekspor nonmigas melalui pemanfaatan niaga elektronik (niaga-el/e-commerce). Upaya ini dilakukan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) dengan menggelar diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/4) yang mengusung tema “Pengembangan UKM Tujuan Ekspor Melalui Pemanfaatan E-Commerce”.

Turut hadir pada pertemuan itu, para praktisi seperti IDEA, beberapa platform perdagangan daring, perusahaan logistik, dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga, seperti dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Kementerian Pertanian, serta Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

“FGD ini digelar untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait agar peluang niaga elektronik dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan ekspor nonmigas,” jelas Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan. Marolop juga menyampaikan, seiring meluasnya jangkauan layanan internet, bisnis niaga-el di Indonesia berkembang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Kini, bermunculan para pelaku kreatif sehingga perlu disediakan wadah pembinaannya. Selain produk fisik, perdagangan dalam kategori jasa fisik dan jasa digital yang berorientasi kepada pasar global telah mulai meningkat.

“Untuk itu, diperlukan dukungan bagi para pelaku dalam menciptakan variasi produk dan jasa untuk berkembang di pasar nasional serta menembus pasar global. Selain itu, ke depannya diperlukan kemudahan bagi para pelaku usaha Indonesia untuk melakukan ekspor melalui platform niaga elektronik sehingga konsumen di luar negeri dapat dengan mudah mendapatkan barang dan produkproduk Indonesia,” jelas Marolop.

Dari FGD, berhasil diidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam digitalisasi UKM di Indonesia. Pertama, fokus pada segmen pelaku UKM strategis yang memiliki pola pikir kewirausahaan. Kedua, hilirisasi pada peningkatan produk lokal melalui peningkatan nilai tambah, dan unggul dalam pasar nasional dan dapat bersaing di pasar global. Ketiga, berorientasi ekspor binis ke bisnis (B2B) dan bisnis ke konsumen (B2C) platform global.

Hasil lain yang diperoleh melalui FGD yaitu perlunya upaya untuk meningkatkan kapasitas (literasi) para pelaku UKM dalam melakukan perdagangan daring yang dimulai dari hal-hal mendasar, seperti penggunaan surat elektronik maupun situs. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelaku UKM diharapkan akan meningkatkan minat mereka untuk memanfaatkan niaga-el. Para peserta juga sepakat bersinergi dan mengusulkan proyek percontohan.

“Proyek percontohan akan difokuskan pada salah satu sektor usaha dengan tujuan pasar tertentu. Kemendag akan memilih para pelaku usaha yang akan dibimbing hingga akhirnya dapat menjual dan mengekspor produk-produknya ke luar negeri dengan menggunakan niaga elektronik,” jelas Marolop. Proyek ini, lanjut Marolop, ditargetkan untuk dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. ” Diharapkan melalui bimbingan yang intensif, proyek percontohan ini dapat mengahasilkan 10 UKM eksportir baru,” imbuhnya.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 12 April 2019.

Kementerian Perindustrian Pacu TKDN Infrastruktur Penunjang Industri 4.0

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap pengerjaan berbagai proyek penunjang Industri 4.0. Misalnya, pada proyek Palapa Ring, Kemenperin telah memacu program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang tujuannya juga untuk mengurangi impor. “Dalam pengerjaan proyek Palapa Ring di paket timur, Kemenperin mendorong penggunaan produk lokal sesuai dengan ketentuan TKDN yang mengharuskan minimal ada 30 persen konten dalam negeri,” kata Direktur Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto saat menjadi pembicara dalam Forum Merdeka Barat 9 yang bertajuk ’Menuju Indonesia Merdeka Sinyal’ di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (10/4).

Janu mengungkapkan, proyek Palapa Ring membutuhkan 35.280 kilometer kabel bawah laut dan 21.807 kilometer kabel darat. Karenanya, peningkatan produksi atau ekspansi sektor industri elektronika dan telematika menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan kebutuhan konten lokal dalam infrastruktur Industri 4.0. “Dengan peluang dan tantangan yang ada pada sektor itu, industri elektronika 4.0 membutuhkan investasi manufaktur kelas dunia yang memiliki kemampuan manufaktur terdepan selain assembly, didukung tenaga kerja terampil dan inovatif, serta industri unggulan domestik yang berbakat,” terangnya.

Secara keseluruhan, kebutuhan industri kabel komunikasi di dalam negeri mencapai 9 juta kilometer. Industri dalam negeri sendiri sudah bisa memproduksi sebanyak 5,4 juta kilometer kabel serat optik. Pada tahun 2019, diproyeksikan ada tambahan pabrik kabel serat optik baru yang mulai beroperasi. “Akan ada investasi baru mencapai Rp1 triliun untuk pembangunan pabrik  kabel serat optik di Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah,” ungkap Janu. Dia menambahkan, saat ini Kementerian Perindustrian sudah memetakan beberapa pengguna potensial kabel serat optik dalam negeri, antara lain, PT Telkom Indonesia Operational & Maintenance, Regional Metro Junction (RMJ) Project, Back Bone & RING Project, TiTo Project (Trade In Trade Out), FTTH Project, Cable TV Project, Cellular Mobile Project, PALAPA RING ProjectIndonesia National Broadband Project. “Di Pasar, supply kabel FO lokal cuma 60%, sisanya 40% masih impor,” imbuhnya.

Industri IoT

Proyek Palapa Ring Ring atau yang belakangan disebut ‘Tol Langit’ diproyeksikan bisa mendorong percepatan tumbuhnya industri manufaktur di Tanah Air. Dalam industri 4.0, dikenal lima teknologi dasar yang perlu dikuasai, diantaranya artificial intelligence, internet of things (IoT), wearables (augmented reality dan virtual reality), advanced robotics, dan 3D printing.  “Dari lima teknologi tersebut, IoT merupakan yang paling fundamental dan membutuhkan koneksi internet yang sangat cepat,” ujar Janu. Teknologi IoT mendorong industri untuk bertransformasi memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam menopang proses produksi agar lebih terintegrasi, efisien, dan produktif. Menurut Janu, industri Internet of Things (IoT) di Indonesia mulai tumbuh dengan perkiraan pangsa pasar mencapai Rp444 triliun pada 2022. “Nilai tersebut disumbang dari konten dan aplikasi sebesar Rp192,1 Triliun, disusul platform Rp156,8 Triliun, perangkat IoT Rp56 Triliun, serta network and gateway Rp39,1 Triliun,” jelasnya.

Berdasarkan penelitian McKinsey, infrastruktur digital akan memberikan peluang hingga USD 150 Miliar terhadap perekonomian nasional di tahun 2025. Apalagi, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia, mencapai 143,26 juta orang atau lebih dari 50% total penduduk di Indonesia.

Melihat peluang tersebut, Janu mengatakan, Kementerian Perindustrian telah mengambil langkah pengembangan serta fasilitasi untuk mendukung pertumbuhan industri seperti pembangunan infrastruktur, regulasi dan pendidikan terkait ekonomi digital untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia telah siap untuk masuk ke dalam tren teknologi digital secara global. “Kehadiran Palapa Ring dan ketersediaan internet cepat diharapkan bisa mengakselerasi inklusi masyarakat ke dalam aktivitas ekonomi digital,” pungkasnya.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 11 April 2019.

Kementerian Perindustrian Siap Telurkan Inovasi Startup Industri Kerajinan dan Batik

Kementerian Perindustrian gencar mendorong pelaku industri nasional untuk terus menciptakan inovasi produk. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satunya melalui pemanfataan teknologi digital, yang tujuannya menghasilkan produk berdaya saing global.

“Saat ini, penguatan inovasi bagi sektor industri menjadi sangat penting. Langkah ini perlu kolaborasi dengan seluruh stakeholder,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara di Jakarta, Selasa (9/4). Ngakan optimistis, pengembangan industri melalui inovasi dan teknologi akan berperan dalam peningkatan produktivitas dan kualitas secara efisien.

“Menurut para cendekia, istilahnya adalah technology will always win,” ungkapnya. Lebih lanjut, menurut Ngakan, lembaga litbang di seluruh Indonesia termasuk yang ada di bawah BPPI Kemenperin dapat menjadi penyokong utama terbentuknya ekosistem inovasi yang melahirkan riset-riset berkualitas dan memberi manfaat bagi kemajuan industri nasional.

“Guna menghasilkan inovasi yang sesuai kebutuhan di dunia industri, balai litbang Kemenperin terus berupaya menggandeng sektor swasta untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan riset atau alih teknologi yang mendukung kemajuan sektor manufaktur nasional,” tuturnya.

Hingga saat ini, jumlah balai litbang yang ada di lingkungan BPPI Kemenperin sebanyak 11 Balai Besar dan 11 Balai  Riset Standardisasi (Baristand) Industri.  “Setelah sukses dengan kegiatan Innovating Jogja di tahun 2016 dan 2018, pada tahun ini Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) di Yogyakarta kembali meluncurkan kegiatan Innovating Jogja 2019,” ungkap Ngakan.

Kepala BBKB Titik Purwati Widowati mengatakan, kegiatan Innovating Jogja tahun ini menitikberatkan pada penumbuhan usaha yang bergerak pada bidang kerajinan dan batik.  Apalagi, batik merupakan salah satu produk unggulan yang berkontribusi cukup besar bagi perekonomian nasional melalui capaian ekspornya. Kemenperin menargetkan ekspor produk tenun dan batik pada tahun 2019 mampu menembus angka USD58,6 juta atau naik 10 persen dibanding capaian tahun lalu sebesar USD53,3 juta. Ekspor batik Indonesia mayoritas dikapalkan ke negara maju seperti Jepang, Belanda dan Amerika Serikat. Kemenperin juga mencatat, nilai ekspor dari produk karya nasional pada Januari-November 2018 mampu mencapai USD823 juta, naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD820 juta. Industri kerajinan di Indonesia jumlahnya cukup banyak, yaitu lebih dari 700 ribu unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1,32 juta orang.

“Kegiatan Innovating Jogja secara umum menggabungkan tujuan kegiatan Innovating Jogja terdahulu, untuk menghasilkan startup kerajinan dan batik di Yogyakarta yang inovatif dengan fungsi alih teknologi dan inkubasi hasi-hasil litbang yang dihasilkan oleh BBKB Yogyakarta,” paparnya. Menurut Titik, pada tahun 2019, pihaknya tidak hanya menyeleksi calon peserta yang memiliki inovasi di bidang kerajinan dan batik, tetapi juga mereka yang berminat untuk memanfaatkan teknologi kompor listrik batik tulis hasil penelitian BBKB.

Pendaftaran terbuka bagi masyarakat Yogyakarta di bawah usia 45 tahun dengan mengisi aplikasi dan proposal usaha. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di sini:  https://bbkb.kemenperin.go.id/ , dan pendaftaran paling lambat 31 Mei 2019. (Formulir pendaftaran dapat di download disini: Formulir_Pendaftaran-InkubasiBisnisDanKerajinanBatik, Formulir pendaftaran dan proposal dapat dikirimkan melalui email di: innovatingjogja.kemenperin@gmail.com, atau diantar maupun dikirimkan ke Balai Besar Kerajinan dan Batik Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta. Estimasi waktu pelaksanaan: Seleksi proposal: 17-19 Juni 2019, Bootcamp: 24-26 Juni 2019, Seleksi business plan: 27-28 Juni 2019.

“Calon tenant yang proposalnya lolos seleksi adminstratif dan presentasi, akan mengikuti kegiatan bootcamp. Pada akhir kegiatan bootcamp akan dipilih dua tenant inovasi dan dua tenant alih teknologi kompor listrik batik tulis untuk mengikuti kegiatan inkubasi,” jelasnya. Keempat peserta yang dipilih akan mendapatkan program penguatan teknis produksi, pembangunan dan pengembangan bisnis dari Balai Besar Kerajinan dan Batik serta bantuan bahan produksi senilai Rp20 juta. “Harapan kami pada tahun 2019 ini akan muncul ide inovasi bisnis yang tidak kalah dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya,” imbuh Titik. Pada ajang Innovating Jogja sebelumnya, muncul inovasi bisnis yang terus berkembang, diantaranya Wastraloka yang bergerak dalam bidang seni lukis pada kerajinan kaleng, Janedan yang bergerak dalam bidang kerajinan kulit tanpa jahit, dan Alra yang bergerak dalam bidang kerajinan kulit kekinian. Selanjutnya, muncul pula inovasi bisnis di bidang batik, seperti Tizania Batik yang bergerak dalam bidang batik latar ringkel dan By&G yang bergerak dalam bidang tas tenun agel kombinasi batik.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perindustrian RI, 9 April 2019.

Generasi Muda Harus Tumbuhkan Konsep Kewirausahaan

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengajak kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, menumbuhkembangkan konsep kewirausahaan agar dapat bersaing di era perdagangan bebas dan
industri 4.0. Hal tersebut ditegaskan Mendag saat mengisi kuliah umum bertema “Entrepreneurship 4.0 To Be Young and Successful” di STMIK CIC, Cirebon, Kamis (4/4). “Pada 2025 Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi dengan sekitar 60 persen dari 300 juta penduduk berusia produktif. Pertumbuhan penduduk ini tentunya harus dimanfaatkan untuk memunculkan peluang baru bagi peningkatan ekspor dan penting bagi generasi muda untuk menumbuhkan konsep kewirausahaan agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Mendag.

Mendag melanjutkan, generasi muda harus bisa termotivasi pada perkembangan wirausaha di negara-negara maju. Pada 2018, rasio wirausahawan di negara-negara maju telah mencapai14 persen dari total penduduk usia kerja, sedangkan di Indonesia baru mencapai 3,1 persen. Oleh karena itu, Mendag memaparkan beberapa konsep kewirausahaan yang patut dikembangkan.
Pertama, generasi muda harus mengadopsi sifat jangan mudah puas. Menurut Mendag, wirausaha sukses tidak menyukai sesuatu yang instan dan cenderung menghindari metode usaha cepat kaya. Selanjutnya, Mendag juga menekankan pentingnya aspek pemberdayaan dan kemitraan. “Wirausahawan sukses juga adalah individu yang visioner dan ekspansif. Namun yang harus diingat adalah tetap terukur dalam menetapkan level ekspansi dan risiko dalam mengembangkan usaha. Jangan lupa untuk selalu mencari ide di luar kebiasaan,” jelas Mendag.

Dalam paparannya, Mendag juga mementingkan aspek kepercayaan dalam berusaha, harus tepat dalam kualitas produk, waktu, dan janji. Adapun generasi muda juga harus memerhatikan sumber daya yang dimiliki internet untuk pengembangan usaha, seperti 5G, iCloud, dan blockchain. Internet dapat mendukung diversifikasi produk ekspor yang lebih berorientasi pada peningkatan keterampilan dan teknologi, meningkatkan infrastruktur penunjang perekonomian, memfasilitasi penerapan teknologi dalam sistem produksi, manajemen, pemasaran, dan kegiatan produksi lainnya, serta meningkatkan produktivitas melalui pengembangan sumber daya manusia. “Jika bonus demografi ini sukses, maka prediksi Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar ke-3 di Asia dan ke-4 di dunia pada 2050 akan tercapai,” tegas Mendag.

Pada kunjungan kerja ke Cirebon kali ini, Mendag Enggar juga berkesempatan mengajak generasi muda mencintai produk dalam negeri dengan mendeklarasikan gerakan Aku Cinta Produk Indonesia (ACI) bersama-sama pelajar dan mahasiswa di SMA BPK Penabur Cirebon dan STMIK Catur Insan Cendikia (CIC), Cirebon.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 4 April 2019.

Indonesia-Filipina Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi

Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Kesepakatan tersebut dicapai pada pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ramon M. Lopez dan Menteri Pertanian Filipina Emmanuel Pinol di Manila, Filipina, Senin (1/4). “Indonesia dan Filipina berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik guna keberlangsungan kegiatan perdagangan dan investasi kedua negara. Kedua negara juga sepakat untuk saling memperluas akses pasar bagi produk-produk ekspor Indonesia dan Filipina,” tegas Mendag.

Lebih lanjut, dalam pertemuan bilateral ini juga dibahas mengenai penerapan Special Agricultural Safeguard (SSG) untuk produk kopi instan Indonesia yang telah diberlakukan Filipina sejak Agustus 2018. Produk kopi instan (HS 21011110), berdasarkan data BPS, merupakan produk ekspor terbesar ke-4 bagi Indonesia pada 2018 dengan nilai ekspor USD 367,4 juta dan secara
keseluruhan untuk produk makanan minuman sebesar USD 600 juta. “Kopi instan adalah salah satu produk ekspor unggulan Indonesia ke Filipina dan berkontribusi menyumbangkan devisa bagi Indonesia. Untuk itu, tugas kamilah mengamankan akses pasar produk unggulan Indonesia, termasuk kopi instan ke negara tujuan ekspor. Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Pertanian Filipina telah sepakat meninjau ulang penerapan SSG untuk produk kopi instan Indonesia dan akan mendiskusikan secara internal dengan instansi terkait. Hal ini tentunya merupakan perkembangan yang positif bagi Indonesia,” imbuh Mendag.

Selain itu, lanjut Enggar, Indonesia dan Filipina setuju untuk melakukan reaktivasi terhadap Joint Working Group (JWG) guna membahas isu-isu perdagangan bilateral kedua negara. Dalam waktu
dekat juga akan dibentuk technical working group on palm bersama dengan Filipina dan Malaysia. “Diharapkan JWG ini nantinya dapat menghasilkan solusi yang praktis dan dapat memfasilitasi
penyelesaian isu-isu yang menjadi perhatian bagi dunia usaha di kedua negara. Sejalan dengan tujuan tersebut, kami juga mengusulkan pelaksanaan forum bisnis dan penjajakan kerja sama
dagang (business matching) setiap tahunnya,” ujar Mendag.

Pada pertemuan ini, Mendag Enggar juga menyampaikan Pemerintah Indonesia telah memenuhi komitmen mengatasi hal-hal yang menjadi perhatian Filipina di sektor pertanian, di antaranya
mencabut penerapan bea masuk anti-dumping untuk pisang Cavendish, serta mengeluarkan pengakuan beberapa wilayah di Filipina sebagai area bebas hama untuk pisang. Indonesia juga
telah merevisi ketentuan mengenai registrasi laboratorium penguji keamanan pangan segar asal tumbuhan Filipina.

Nota Kesepahaman Mayora Group

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas pasar produk Indonesia di Filipina, salah satu perusahaan terbesar manufaktur Indonesia, Mayora Group, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembelian kelapa dan turunannya dengan beberapa perusahaan Filipina, serta MoU terkait investasi perusahaan tersebut di Filipina. “Kesepakatan dagang ini diharapkan dapat semakin mengukuhkan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara.

Saat ini Pemerintah Filipina sepakat mengkaji kembali kebijakan perdagangan dan investasi mereka, termasuk kebijakan penerapan SSG sebagai upaya resiprokal untuk membuka akses pasar masing-masing negara,” pungkas Mendag. Pada 2018, total perdagangan bilateral Indonesia dan Filipina mencapai USD 7,7 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar USD 6,8 miliar dan impor Indonesia sebesar USD 0,9 miliar.

Untuk Januari 2019, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD 465,24 juta atau meningkat 19,28 persen bila dibandingkan dengan surplus pada Januari 2018. Ekspor Indonesia ke Filipina
didominasi produk mesin dan bagiannya, serta komponen mesin yang mendukung produksi dalam negeri dan ekspor Filipina ke Amerika Serikat (AS), Hong Kong, Jepang, China, Singapura, Jerman, Thailand, dan Korea Selatan.

Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 2 April 2019.

Indonesia-Korea Selatan Teken MoU Tingkatkan Fasilitasi Ekspor Impor

 

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor Indonesia bersama negara mitra dalam skema perjanjian internasional. Untuk itu, Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga National Single Window (LNSW) menandatangai nota kesepahaman (MoU) dengan Korea Selatan yang diwakili Korean Customs
Services (KCS) mengenai Electronic Certificate of Origin Data Exchange to Facilitate the Free Trade Agreement Implementation di Denpasar, Bali, pada hari ini, Selasa (2/4). Penandatanganan ini sejalan dengan amanat pada Trade Facilitation World Trade Organization.

MoU ditandatangani Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Kepala LNSW Djadmiko, dan Komisioner KCS Kim Yung Moon.
“Untuk meningkatkan perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan peraturan dan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi pertukaran data secara elektronik di
bidang perdagangan. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan dokumen dengan pihak yang terlibat di dalamnya,” ungkap Oke.

Oke menyampaikan, dalam MoU tersebut kedua negara sepakat melakukan pertukaran data untuk meningkatkan pelayanan perdagangan, implementasi fasilitasi perdagangan, dan efisiensi biaya
transaksi perdagangan. Selain itu, MoU ini juga sebagai sarana meningkatkan perdagangan dan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan sekaligus menghilangkan penyalahgunaan surat keterangan asal (SKA) produk-produk Indonesia. Menurut Oke, tren peningkatan daya saing dari pasar global dan domestik mengharuskan Indonesia mengadopsi praktik dan standar perdagangan yang lebih inovatif dalam mendorong pelaksanaan fasilitasi perdagangan.

Pertemuan dan kesepakatan yang dilakukan hari ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan program digital melayani (Dilan) untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia dan Korea Selatan. “Selanjutnya, akan ada peningkatan metode pertukaran informasi perdagangan, sistem telekomunikasi terbuka, serta pengembangan prosedur, standar, dan praktik yang selaras untuk dokumentasi perdagangan,” terang Oke.

Sementara itu, Heru menyampaikan MoU ini akan membuka jalan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang yang lebih luas. Bahkan, Ditjen Bea dan Cukai dan KCS telah menyepakati pertukaran pegawai untuk melakukan pelatihan dan meningkatkan pengalaman. “MoU ini merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kerja sama antara kedua belah pihak. Penandatanganan MoU akan memungkinkan tercapainya tujuan bersama fasilitasi perdagangan dalam kerangka ASEAN-KOREA Free Trade Agreement untuk memastikan pembinaan perdagangan yang sah, pertumbuhan ekonomi, dan untuk menjaga perlindungan masyarakat. Selain itu, juga untuk mempercepat arus informasi antar pemerintah dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional,” tutur Heru.

Djadmiko menambahkan, dengan penandatanganan MoU ini menandai dimulainya pertukaran data elektronik antara Indonesia dan Korea Selatan. “Inisiasi ini akan menjadi pelopor pertukaran data bilateral antara Indonesia dengan negara mitra ASEAN yang memanfaatkan INSW Gateway. Selain itu, hal ini akan menegaskan kembali komitmen dan sinergi dalam mengamankan pelaksanaan fasilitasi perdagangan antarnegara yang sah,” imbuhnya. Sementara itu, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Olvy Andrianita menjelaskan SKA (Certificate of Origin/CoO) adalah dokumen perdagangan internasional yang menyatakan bahwa barang-barang dalam pengiriman ekspor sepenuhnya diperoleh, diproduksi, atau diproses di negara tertentu. Selain itu, SKA dapat juga berfungsi sebagai deklarasi oleh eksportir.

Seiring kemajuan zaman, bidang perdagangan dituntut untuk memodernisasi dan menemukan solusi terhadap masalah yang masih ada, seperti penyalahgunaan SKA, percepatan prosedur dan
pemeriksaan retroaktif. Pengiriman elektronik SKA menjadi salah satu solusi karena menawarkan peningkatan dalam transparansi, mengurangi biaya, serta menghemat waktu dalam proses
administrasi bea cukai, eksportir, importir, bank, dan pemangku kepentingan lainnya. “Pertukaran data SKA diharapkan dapat memastikan akurasi data, meningkatkan transparansi perdagangan, memastikan efisiensi biaya perdagangan, serta mengawal impelementasi fasilitasi perdagangan,” terang Olvy.

Sejak 2012, Indonesia telah menciptakan sistem SKA secara elektronik, yaitu e-SKA atau e-CoO. Sistem ini menggunakan sistem terpusat berbasis jaringan untuk menghubungkan semua otoritas penerbit regional yang ditunjuk Kemendag. Sistem e-CoO juga mengirim data CoO untuk dipertukarkan secara internasional, yang saat ini digunakan untuk INSW dan ASEAN Single Window (ASW). “Komitmen ini adalah salah satu bukti pentingnya penggantian dokumen kertas dengan pertukaran data elektronik. Penyederhanaan prosedur dan biaya perdagangan diharapkan dapat meningkatkan fasilitasi perdagangan dan memperlancar arus barang untuk proses ekspor dan impor,” pungkas Olvy.

(Sumber: Siaran Pers, Kementerian Perdagangan RI, 2 April 2019.)

 

Hari Konsumen Nasional 2019

Bandung, 19 Maret 2019.

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) bekerja sama dengan Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN), dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar pameran dengan tema “Edukasi Pameran” di halaman lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat pada 19—20 Maret 2019.
Pameran ini dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan dibuka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pameran ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 yang acara puncaknya akan berlangsung besok, Rabu (20/3). “Melalui pameran ini diharapkan konsumen Indonesia semakin cerdas dan berdaya sesuai dengan tema Harkonas 2019 yaitu ‘Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya’. Selain itu, diharapkan konsumen semakin teredukasi dan semakin tahu hak dan kewajibannya. Kita juga mendorong para produsen untuk bertanggung jawab, memenuhi janji dan komitmennya agar tidak ditinggalkan konsumen,” ungkap Mendag.

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggriono menambahkan, tema “Edukasi Konsumen” merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan strategi nasional perlindungan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017. Arah kebijakan strategi nasional perlindungan konsumen adalah memperkuat pondasi dan mempercepat implementasi perlindungan konsumen dengan memprioritaskan sembilan sektor yang menjadi tugas fungsi sepuluh kementerian/lembaga terkait. Kesembilan sektor prioritas tersebut adalah obat dan makanan, jasa keuangan, jasa transportasi, listrik dan gas rumah tangga, jasa telekomunikasi, jasa layanan kesehatan, niaga elektronik, perumahan, barang elektronik, telematika, serta kendaraan bermotor.

Pameran ini terbagi dalam sembilan zona disesuaikan dengan sembilan sektor prioritas. Pameran ini menampilkan 90 stan yang terdiri dari 60 stan pelayanan pengaduan komsumen dan 30 stan
produk unggulan usaha kecil, mikro, dan menengah dari Jawa Barat. Peserta pameran ini berasal dari instansi pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi. Instansi pemerintah terdiri atas Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jawa Barat, Komisi Penyiaran Indonesia, serta Ombudsman Indonesia. “Pameran Harkonas ini memiliki konsep yang berbeda dari pameran pada umumnya. Pameran ini juga dimeriahkan dengan gelar wicara, kuis, dan permainan interaktif yang bertujuan memberikan edukasi kepada konsumen,” ujar Veri.

Pada kesempatan ini, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pameran Harkonas kali ini merupakan kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa barat untuk menyosialisasikan pentingnya
perlindungan konsumen kepada masyarakat. “Diharapkan melalui pameran ini masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan meningkatkan daya saing para pelaku usaha, menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang/jasa yang berkualitas dan aman digunakan serta mengikuti standar yang berlaku,” kata Ridwan Kamil. Setelah pembukaan, Mendag dan Ridwan Kamil berkesempatan meninjau pameran dan berbincang dengan peserta. Selain itu, Mendag dan Ridwan Kamil juga menandatangani deklarasi “Aku Cinta Produk Indonesia” di sela peninjauan pameran.

Bandung, 20 Maret 2019.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, Kementerian Perdagangan berupaya mendorong kualitas dan daya saing produk dengan meningkatkam angka Indeks Keberdayaan Konsumen. Hal ini diungkapkan Mendag saat memberikan sambutan di acara peringatan puncak Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 yang mengusung tema “Saatnya Konsumen Indonesia
Berdaya”. Acara yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung di Bandung, Jawa Barat hari ini, Rabu (20/3). Peringatan puncak Harkonas ke-7 ini terselenggara atas kerja sama Kemendag dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasonal (BPKN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kemendag menargetkan peningkatan angka Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) di tahun 2019 menjadi sebesar 45. Berdasarkan hasil survei tahun 2018, Kemendag mendapatkan angka Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) sebesar 40,41 atau meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 33,70,” jelas Mendag.

IKK merupakan dasar untuk menetapkan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuan dalam berinteraksi dengan pasar. Hasil IKK tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Konsumen Indonesia telah menuju Level Mampu yang sebelumnya hanya berada pada Level Paham. “Level Mampu artinya konsumen Indonesia telah mampu menggunakan hak dan kewajibannya sebagai konsumen untuk menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri. Dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen dalam menggunakan hak dan kewajibannya, maka tidak hanya akan menguntungkan konsumen itu sendiri, tetapi juga akan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan saya saing produknya,” ujar Mendag. Mendag juga menjelaskan, ada tiga mandat dari Presiden Joko Widodo yang diemban Kemendag, yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersedian bahan pokok, meningkatkan kinerja ekspor, serta membangun dan merevitalisasi pasar. Dari ketiga mandat tersebut, terdapat dua pilar yang harus diperhatikan Kemendag yang terkait dengan pemberdayaan konsumen seperti memfasilitasi produsen untuk tumbuh berkembang serta maju dan memberdayakan konsumen.

“Pemerintah saat ini meletakkan perhatian sangat mendalam kepada konsumen, dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, standar kualitas produk, harga, dan ketepatan ukuran,” imbuh Mendag. Dalam sambutannya, Mendag juga menyampaikan program perlindungan konsumen tahun 2019. Program pertama, yaitu meningkatkan kesadaran “Menjadi Konsumen yang Berdaya”. Konsumen dilindungi secara hukum untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan berhak mendapat keterangan secara jelas dan jujur tentang semua produk, baik barang dan jasa dengan ukuran yang tepat.

Mendag menyampaikan, Kemendag siap memberikan pelayanan dan menerima keluhan kepada semua konsumen se-Indonesia, 24 jam 7 hari, 365 hari nonstop. Konsumen dapat menghubungi saluran pengaduan di nomor: 021-344-1839, surat elektronik: pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, atau situs resmi di: http://konsumen-indonesia.go.id Program kedua, yaitu Kemendag telah melakukan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah provinsi secara berkelanjutan. “Kita harus terus menggalakkan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen, mulai dari pendidikan dan pembinaan produsen-produsen untuk pemenuhan standar dan pengendalian mutu, tertib niaga, pengawasan barang beredar, pengukuran secara tepat, hingga memastikan tertib niaga di semua pasar dan gerai transaksi perdagangan,” jelas Mendag. Untuk lebih memotivasi pelayanan di daerah provinsi, tahun ini Kemendag memberikan penghargaan kepada enam Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen yang telah menjadi penggerak dan contoh dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerahnya. Adapun Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, Papua Barat, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Harkonas ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 diperingati setiap tahunnya dan tahun ini bersamaan dengan peringatan Hari Konsumen Sedunia yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret. Acara puncak Harkonas 2019 dihadiri sebanyak 5000 peserta yang terdiri atas bupati, walikota, kepala dinas, mahasiswa, pelaku usaha, serta pegawai dan jajaran Kemendag.
Peresmian 251 Kantor Unit Metrologi Legal Seluruh Indonesia Cetak Rekor Muri Pada program ketiga, Kemendag juga meresmikan 251 Kantor Unit Metrologi Legal (UML) di seluruh Indonesia.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Perdagangan. Peresmian ini juga memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai peresmian kantor pemerintah terbanyak yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kantor UML yang diresmikan dibagi dalam empat regional. Regional I sebanyak 71 UML berada di wilayah Sumatra; Regional II sebanyak 77 UML berada di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat; Regional III sebanyak 36 UML berada di wilayah Kalimantan; serta Regional IV sebanyak 67
UML berada di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. “Dengan diresmikannya UML di tingkat kota/kabupaten diharapkan kepuasan publik terhadap pelayanan kemetrologian dalam hal kebenaran pengukuran dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di daerah,” ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono. UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UTTP) dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal. Adapun pelayanan yang diberikan berupa pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, dan timbang seperti timbangan berat, neraca emas, timbangan dacin, meter kayu, meter air, dan pompa ukur bahan bakar minyak (SPBU).

Kriteria UML yang diresmikan yaitu memiliki dukungan dan komitmen dari Pemerintah daerah, telah memperoleh predikat daerah tertib ukur, membangun sarana dan prasarana kemetrologian secara mandiri, serta rutin menyampaikan laporan bulanan terkait pelayanan kemetrologian. “Salah satu pilar untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah terciptanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dari UTTP yang digunakan dalam berbagai kegiatan transaksi perdagangan,” jelas Veri. Pemberian jaminan kebenaran hasil pengukuran tersebut dilakukan melalui pemberian cap tanda terasah yang berlaku terhadap UTTP untuk jangka waktu tertentu melalui proses tera dan tera ulang.

“Pemerintah bersikap tegas dalam mengenakan sanksi terhadap pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terkait ketentuan standar mutu, label, manual kartu garansi, kebenaran, pengukuran kuantitas, serta kesesuaian terhadap ketentuan tata niaga perdagangan. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangannya dengan benar dan sesuai ketentuan yang ditetapkan,” pungkas Veri.

Kegiatan lain yang juga mencetak rekor MURI yaitu Edukasi Perlindungan Konsumen yang dilakukan secara serentak di 11 Perguruan Tinggi di Bandung yang digelar BPKN. Kegiatan Edukasi Perlindungan Konsumen tersebut dilakukan pada 12 Maret 2019 lalu dan merupakan rangkaian acara menjelang peringatan Harkonas 2019.

(Sumber: Siaran Pers Kementrian Perdagangan RI, Harkonas 2019)

Pelabelan Kadaluarsa

Tanggal kadaluarsa atau yg pada umumnya disebut dengan tanggal expired adalah, sebuah tanggal yang telah ditetapkan agar setelah tanggal tersebut sebuah produk seyogyanya tidak lagi digunakan, berdasarkan sebuah aturan hukum ataupun diperkirakan telah melebihi waktu simpan yang telah diperkirakan sebelumnya, terutama untuk produk-produk yang mudah rusak. Tanggal expired diaplikasikan pada berbagai produk konsumsi dan beberapa produk manufaktur dimana umur produk menentukan keselamatan penggunaannya, contohnya tempat duduk bayi untuk mobil, ban kendaraan bermotor, bahkan baterai. Tanggal expired juga bisa ditemukan pada berbagai produk kupon, tawaran promosi, dan kartu debit/kredit. Dalam konteks ini, tanggal expired digunakan untuk lebih mengedepankan keamanan penggunaannya daripada keselamatan penggunaannya. Tanggal kadaluarsa sering dicantumkan dengan bentuk awalan “ED” atau “EXP”, dimana definisi legal dan penggunaannya bervariasi antara berbagai negara dan bentuk produknya.

Tanggal kadaluarsa memiliki beberapa penyebutan berbeda, contohnya:

  1. Best before. Bentuk kadaluarsa seperti ini muncul pada berbagai makanan beku, kering, kalengan, dan lain-lain. Bentuk penanggalan seperti ini muncul sebagai sebuah bentuk nasihat mengenai kualitas dari sebuah produk. Makanan yang disimpan melebihi tanggal “Best Before” tidak akan serta merta menjadi bahan berbahaya untuk konsumsi, melainkan akan mulai kehilangan rasa dan bentuk. Telur adalah sebuah kasus yang spesial karena mengandung bakteri Salmonella yang jumlahnya bertambah banyak setiap saat, dan dapat menyebabkan Salmonellosis.  Oleh karena itulah telur harus dikonsumsi sebelum tanggal “Best before”, yang pada umumnya jatuh pada 45 hari setelah telur di kemas. Salmonellosis itu sendiri adalah sebuah penyakit infeksi bakteri Salmonella dengan gejala-gejala umum meliputi diare, demam, kram perut, dan muntah. Gejala ini muncul antara 12 hingga 36 jam setelah konsumsi produk yang tercemar, dan dapat berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Jika infeksinya sangat parah maka dapat terjadi gejala dehidrasi, terutama pada mereka yang terlalu muda, terlalu tua, dan mereka yang memiliki sistem imunitas yang lemah. Beberapa infeksi Salmonella bisa menyebabkan Typhoid Fever dan Para-Typhoid Fever.
  2. Use by. Bentuk kadaluarsa seperti ini menerangkan bahwa sebuah produk tidak boleh dikonsumsi setelah tanggal yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena setelah tanggal tersebut produk yang dimaksud biasanya dapat rusak dengan sangat cepat, dan dapat membahayakan kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsinya. Produk-produk seperti ini biasanya menurutsertakan tata cara penyimpanan yang harus dilaksanakan, biasanya menampilkan tata cara proses pendinginannya. Beberapa produk akan menerangkan “Dikonsumsi dalam XXX hari setelah dibuka”.
  3. Open dating. Bentuk kadaluarsa seperti ini menerangkan seberapa lama produk dapat dipajang untuk dijual sebelum ditarik dari rak penjualan. Hal ini menguntungkan konsumen karena produk yang dibeli dapat dijamin kualitasnya pada saat transaksi. Tanggal Open dating tidak serta merta diikuti dengan tanggal Use by, walau demikian jika tercantum maka harus ditaati.
  4. Sell by/Display until. Penanggalan seperti ini digunakan untuk membantu proses pencatatan pada sebuah toko. Produk yang telah melewati tanggal Sell by/Display until akan tetapi belum mencapai tanggal Use by atau Best before tersebut masih dapat dikonsumsi, dengan mengambil asumsi bahwa produk tersebut disimpan dengan tata cara yang benar. Munculnya tanggal seperti ini mengakibatkan cukup banyak penjual yang membuang produk konsumsi yang dimaksud, karena membuat pengendalian stok barang menjadi lebih mudah. Hal lain yang sering dilakukan penjual adalah membeli produk-produk tersebut kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih rendah. Tata cara seperti ini mengurangi kemungkinan konsumen yang membeli produk tersebut tanpa memperhatikan tanggal kadaluarsa, untuk kemudian menyadari dikemudian hari bahwa produk tersebut tidak bisa digunakan.

Perlu dijadikan catatan bahwa kegiatan atau proses yang dapat mengubah, menghapus, dan atau apapun itu yang dapat mengganggu proses pembacaan tanggal kadaluarsa yang tercantum adalah kegiatan ilegal, dan dapat diproses secara hukum. Pelabelan bahan konsumsi manusia di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan. Download di sini: PP-69_th-1999_PelabelanPangan.

Selain tanggal kadaluarsa ada juga yang disebut dengan “Umur Simpan” dari sebuah produk atau Shelf Life. Shelf Life sebuah produk menerangkan panjangnya waktu simpan sebuah produk sebelum akhirnya dinyatakan tidak lagi layak untuk konsumsi. Ini mengacu pada apakah sebuah komoditas masih layak atau tidak untuk tetap berada di laci dapur atau rak pajangan di supermarket. Ini berlaku pada kosmetik, minuman, makanan, peralatan medis, obat-obatan, bahan peledak, bahan kimia, bahan sediaan farmasi, ban kendaraan bermotor, baterai, dan berbagai bahan lainnya yang mudah rusak.

Ada cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi seberapa lama umur simpan dan munculnya tanggal kadaluarsa, yang semuanya dapat di golongkan menjadi 2, yaitu:

  1. Faktor intrinsik. Hal ini meliputi sifat-sifat akhir dari produk jadi. Hal ini meliputi aktivitas air, pH, potensi redoks, ketersediaan oksigen, nutrisi, mikroflora alami, komponen biokimia alami didalam produk (enzim, pereaksi kimia), dan penggunaan pengawet.
  2. Faktor ekstrinsik. Hal ini meliputi berbagai peristiwa yang terjadi pada produk akhir ketika melewati rantai distribusi. Hal ini meliputi berbagai faktor pada proses produksi, penyimpanan, dan distribusi, suhu, kelembapan relatif, paparan cahaya (UV, IR), keberadaan mikroba di suatu lingkungan, komposisi udara dalam kemasan, perlakuan suhu, dan tata cara penanganan di tangan konsumen.

Sebelum menentukan umur simpan, kita harus mendapatkan pengetahuan mengenai produk tersebut agar dapat menentukan metode pengujian yang sesuai dengan data yang maksimal. Beberapa hal dasar yang wajib diketahui adalah formulasi produk, sejarah penyakit atau wabah yang berkaitan dengan produk, potensi bahaya yang berkaitan dengan produk serta batasan, persyaratan, dan prosedur kriteria keamanan dan kualitas melalui HACCP, dan rencana kualitas.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) adalah sebuah sistem yang distandarisasi oleh ISO (International Standar Organization) melalui sistem ISO 22000 (https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-management.html), dimana garis-garis besar dari ISO 22000 dijabarkan di: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22000:ed-2:v1:en. Sedangkan untuk pengawasannya di laksanakan oleh masing-masing negara, dimana di Indonesia dilaksanakan oleh Badan POM RI, dengan dukungan instansi-instansi terkait seperti Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan.

(Disadur dari berbagai sumber)